KENAIKAN nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kembali menjadi perhatian nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pelemahan rupiah biasanya langsung dikaitkan dengan harga pangan, energi, atau daya beli masyarakat.
Namun ada satu sektor strategis yang sering luput dari perhatian publik, padahal dampaknya sangat besar dan menyentuh kehidupan jutaan orang yaitu dunia kesehatan dan kedokteran Indonesia.
Hari ini, pelayanan kesehatan modern tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan dokter dan tenaga medis. Sistem kesehatan telah menjadi ekosistem teknologi tinggi yang sangat dipengaruhi rantai pasok global. Ironisnya, sebagian besar komponen penting dalam dunia medis Indonesia masih bergantung pada impor dan transaksi berbasis dolar AS.
Mulai dari MRI, CT scan, ventilator, instrumen laparoskopi, stapler bedah, implan ortopedi, hingga berbagai bahan habis pakai di ruang operasi sebagian besar dibeli dengan dolar.
Ketika dolar menguat, rumah sakit menghadapi lonjakan biaya pengadaan, maintenance, hingga pembaruan teknologi. Akibatnya, banyak institusi kesehatan harus menunda investasi alat baru, melakukan efisiensi ketat, bahkan mengurangi ekspansi layanan.
Dampaknya tidak berhenti di rumah sakit. Industri farmasi nasional juga menghadapi tekanan besar karena mayoritas bahan baku obat masih berasal dari luar negeri.
Ketika dolar naik, biaya produksi ikut meningkat, sementara kemampuan masyarakat untuk menjangkau layanan kesehatan tidak selalu meningkat secara bersamaan.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memberi tekanan serius terhadap sistem pembiayaan kesehatan nasional, termasuk keberlanjutan BPJS Kesehatan.
Yang lebih mengkhawatirkan, kenaikan dolar juga berpengaruh terhadap masa depan pendidikan dan perkembangan ilmu kedokteran Indonesia. Biaya fellowship, observership, pelatihan subspesialis, konferensi internasional, hingga publikasi jurnal ilmiah sebagian besar menggunakan dolar.
Di saat dunia kedokteran bergerak sangat cepat menuju era artificial intelligence, robotic surgery, precision medicine, dan genomic therapy, akses dokter Indonesia terhadap perkembangan global justru menjadi semakin mahal.
Jika kondisi ini berlangsung terus tanpa strategi nasional yang jelas, maka kesenjangan teknologi kesehatan antara Indonesia dan negara maju dapat semakin melebar. Indonesia berisiko hanya menjadi pasar pengguna teknologi medis global tanpa pernah benar-benar menjadi pusat inovasi.
Di sinilah pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, perlu melakukan refleksi dan pembenahan yang lebih mendasar.
Pembangunan kesehatan nasional seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah dokter dan dokter spesialis melalui pendekatan hospital-based semata, ataupun pada pengadaan besar-besaran alat kesehatan impor untuk rumah sakit vertikal.
Paradigma seperti ini berisiko mempertahankan ketergantungan jangka panjang terhadap sistem dan teknologi luar negeri. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem kesehatan nasional yang mandiri.
Kementerian Kesehatan bersama kementerian terkait seharusnya mulai memberikan stimulus nyata bagi tumbuhnya industri alat kesehatan dalam negeri.
Bentuknya dapat berupa insentif fiskal, bantuan modal, kemudahan regulasi, hingga kemitraan strategis antara rumah sakit pendidikan, universitas, dan sektor industri lokal.
Indonesia membutuhkan keberanian untuk mulai menciptakan alat-alat kesehatan buatan dalam negeri yang terstandar dan kompetitif, bukan hanya menjadi pasar produk impor.
Selain itu, reformasi juga perlu menyentuh dunia penelitian dan akademik. Selama ini, banyak peneliti, dokter muda, mahasiswa spesialis, maupun akademisi menghadapi tekanan besar karena sistem penilaian ilmiah terlalu berorientasi pada publikasi jurnal internasional berbasis Scopus.
Dalam praktiknya, hal ini sering kali menciptakan beban biaya tinggi, proses panjang, dan ketimpangan akses publikasi, terutama bagi institusi dengan sumber daya terbatas.
Padahal, semangat utama penelitian seharusnya adalah menghasilkan solusi ilmiah yang relevan bagi kebutuhan masyarakat Indonesia.
Karena itu, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu mulai merekonstruksi arah kebijakan riset nasional. Jurnal-jurnal ilmiah lokal Indonesia yang berkualitas harus diperkuat dan diberikan legitimasi akademik yang lebih besar.
Penelitian berbasis kebutuhan nasional seharusnya mendapat penghargaan yang sama pentingnya dengan publikasi internasional.
Indonesia tidak boleh terus terjebak dalam pola berpikir bahwa kualitas ilmu hanya diukur dari seberapa cepat “berputar di Scopus,” sementara inovasi lokal dan solusi nyata bagi masyarakat sering terabaikan.
Jika tekanan akibat kenaikan dolar ini mampu dibaca sebagai alarm nasional, maka sesungguhnya Indonesia sedang memiliki momentum besar untuk melakukan transformasi.
Momentum untuk membangun industri alat kesehatan nasional. Momentum untuk memperkuat riset berbasis kebutuhan lokal. Momentum untuk menciptakan pendidikan kedokteran yang lebih mandiri dan relevan. Dan momentum untuk mengubah Indonesia dari sekadar pengguna teknologi medis menjadi produsen inovasi kesehatan regional.
Karena pada akhirnya, tantangan terbesar bangsa ini bukan hanya melemahnya rupiah, melainkan apakah Indonesia memiliki keberanian untuk membangun kedaulatan di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan.***
Leecarlo Millano L G, Ketua Bidang Kesehatan DPP PROJO
