PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menghadirkan anomali peradilan tata negara yang krusial terhadap penegakan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal...
SelengkapnyaDetailsDALAM negara hukum, setiap orang berhak mengajukan gugatan, menguji kebijakan, dan mempertanyakan pemenuhan persyaratan pejabat publik. Hak tersebut tidak boleh...
SelengkapnyaDetailsBAYANGKAN seseorang yang namanya terus-menerus diseret ke dalam polemik hukum. Setiap kali satu perkara mencuat, kamera kembali mengarah kepadanya. Judul...
SelengkapnyaDetailsPUTUSAN MK kemarin boleh jadi bukan akhir dari polemik pendidikan Gibran. Justru secara politik, putusan tersebut berpotensi menjadi peluru baru...
SelengkapnyaDetailsADA satu pertanyaan yang layak diajukan setelah polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergulir panjang: apakah perkara ini...
SelengkapnyaDetailsKALIMAT “Wapres Gibran tak lulus SMA” kembali memenuhi ruang publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara syarat pendidikan Wakil...
SelengkapnyaDetailsPOLEMIK tentang syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 tidak berhenti pada persoalan dokumen semata....
SelengkapnyaDetailsIsu "pecah kongsi" antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak pernah benar-benar surut dan akan terus...
SelengkapnyaDetailsADA pertarungan yang dimenangkan dengan serangan. Ada pula pertarungan yang justru dimenangkan dengan tidak tergesa-gesa membalas. Di tengah riuhnya politik...
SelengkapnyaDetailsPERSOALAN ijazah luar negeri dalam pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka perdebatan yang jauh lebih besar daripada sekadar ada...
SelengkapnyaDetails