Isu “pecah kongsi” antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak pernah benar-benar surut dan akan terus diproduksi. Termasuk narasi yang dibuat saat Jokowi, SBY menghadiri peringatan HUT TNI saat sesi foto bersama. Bahkan ketika bukti konflik terbuka belum terlihat, narasi ini terus hidup dan berputar.
Mengapa? Karena hubungan Prabowo–Jokowi bukan sekadar hubungan dua tokoh. Di dalamnya bertemu kepentingan politik, jaringan kekuasaan, dan kalkulasi menuju 2029.
Lapisan-Lapisan yang Menjelaskan Narasi “Pecah”
Pertama, jika Prabowo–Jokowi benar-benar pecah, peta kekuasaan berubah total. Prabowo adalah presiden aktif, sementara Jokowi masih memiliki jejaring politik dan pengaruh yang terbentuk selama dua periode pemerintahannya.
Sejumlah analisis menyebut keduanya masih saling membutuhkan: Prabowo membutuhkan jejaring Jokowi, dan Jokowi membutuhkan ruang politik. Memisahkan keduanya secara politik akan mengubah konfigurasi kekuatan secara signifikan.
Kedua, ada kepentingan untuk memutus narasi “Prabowo menang karena Jokowi”. Dalam Pilpres 2024, Jokowi memberikan dukungan politik kepada Prabowo-Gibran, dan Gibran kemudian menjadi wapres.
Narasi yang berkembang adalah Jokowi adalah bagian penting dari jalan Prabowo menuju Istana. Jika hubungan keduanya retak, narasinya bisa dibalik: Prabowo adalah pemimpin yang berdiri sendiri dan tidak lagi membutuhkan Jokowi.
Ketiga, faktor Gibran membuat isu ini jauh lebih sensitif menjelang 2029. Prabowo bukan hanya presiden yang pernah didukung Jokowi—Gibran adalah wapresnya. Artinya, hubungan Prabowo–Jokowi otomatis memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks.
Pengamat UNS Agus Riewanto menilai belum ada konflik terbuka hingga Juni 2026, tetapi melihat potensi perbedaan kepentingan menjelang 2029, terutama soal siapa yang akan menjadi calon wakil presiden Prabowo apabila ia kembali maju.
Keempat, setiap kedekatan Prabowo dengan tokoh lain dibaca sebagai “Jokowi ditinggalkan”. Contohnya ketika Prabowo terlihat dekat dengan Megawati Soekarnoputri.
Pada Harlah Pancasila Juni 2026, Prabowo dan Megawati terlihat berinteraksi hangat, sementara Jokowi tidak hadir. Padahal, kedekatan Prabowo dengan tokoh lain tidak otomatis berarti permusuhan dengan Jokowi. Seorang presiden bisa membangun komunikasi dengan banyak kelompok sekaligus.
Kelima, narasi “pecah” juga punya nilai politik bagi pihak yang berada di luar jaringan keduanya. Jika Prabowo dan Jokowi tetap memiliki komunikasi yang baik, terbentuk konfigurasi yang relatif sulit diabaikan: Prabowo sebagai presiden + Jokowi sebagai mantan presiden dengan jaringan politik + Gibran sebagai wapres.
Sebaliknya, jika hubungan itu berhasil dipersepsikan retak, ruang politik menjadi lebih terbuka bagi aktor lain untuk membangun koalisi dan menawarkan konfigurasi baru menjelang 2029.
Karena itu, isu keretakan sendiri bisa menjadi instrumen politik, terlepas dari apakah keretakan faktual benar-benar terjadi.
Fakta yang Berlawanan dengan Narasi “Pecah”
Namun, ada fakta yang justru berlawanan dengan narasi “pecah”. Pada Agustus 2026, Jokowi dan Prabowo terlihat duduk berdampingan dalam rangkaian HUT ke-81 RI, dengan Gibran berada di sisi lainnya.
Presiden Prabowo terlihat berada di tengah, diapit Joko Widodo di satu sisi dan Gibran di sisi lainnya, menyaksikan atraksi manuver pesawat dalam suasana penuh keceriaan.
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menilai momen tersebut menunjukkan hubungan baik keduanya. “Sangat wajar apabila beliau duduk sejajar dengan Presiden dan Wakil Presiden dalam upacara kenegaraan tersebut,” kata Bahtra, seraya menambahkan bahwa Prabowo selalu menjaga hubungan baik dengan para pemimpin bangsa terdahulu.
Jokowi sendiri pada Agustus mengatakan hubungan Prabowo-Gibran “baik-baik saja” dan tidak ada masalah. Bahkan Mensesneg Prasetyo Hadi pada Juni menyatakan komunikasi Prabowo dan Jokowi tetap berjalan baik.
Reshuffle Kabinet dan Isu yang Menguat
Isu keretakan kembali mencuat seiring reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo pada Oktober 2026. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah adanya keretakan atau isu Prabowo-Jokowi pecah kongsi seiring reshuffle tersebut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai sangat tidak masuk akal jika ada harapan bahwa Prabowo akan memutus hubungan dengan orang-orang Jokowi.
Menurutnya, Prabowo tidak memiliki karakter untuk membuang orang, terutama mereka yang dianggap berjasa besar dalam membantunya menjadi Presiden RI.
Penunjukan Pratikno sebagai Ketua Wantimpres dinilai sebagai pesan politik kuat untuk menepis isu kerenggangan. “Pak Pratikno adalah representasi dari Pak Jokowi. Beliau sangat kuat selama sepuluh tahun mendampingi Pak Jokowi. Sepertinya Pak Prabowo tidak ingin memberi kesan bahwa setelah reshuffle, hubungan dengan Pak Jokowi mendingin,” ujar Burhanuddin.
Membedakan Perbedaan Kepentingan dari Perpecahan
Analis politik Hendri Satrio berpendapat bahwa Jokowi sedang membangun jalur politik baru tetapi tidak pisah jalan dengan Prabowo. “Apakah kemudian ini tandanya dia pisah jalan dengan Prabowo?”
‘Saya tidak ingin mengatakan pisah jalan, tapi dia sedang membangun jalannya sendiri, jalannya yang baru,” kata Hendri. Ia menduga Jokowi merasa ruang politiknya makin terbatas dan ingin dilihat sebagai kekuatan baru yang tidak bisa dianggap remeh.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi Gibran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hubungan keduanya. “Lebih pada manuver Jokowi yang terkesan mendorong Gibran untuk maju dan potensial melawan Prabowo di 2029,” ujarnya.
Siapa yang Diuntungkan Jika Publik Percaya Mereka Sudah Pecah?
Yang menarik bukan sekadar “apakah Prabowo dan Jokowi akan pecah?”, tetapi: siapa yang diuntungkan jika publik percaya mereka sudah pecah?
Secara struktural, pihak-pihak yang akan memperoleh ruang politik lebih besar jika jaringan Prabowo–Jokowi melemah memiliki insentif untuk memperkuat narasi tersebut.
Sebaliknya, pihak yang berkepentingan mempertahankan stabilitas koalisi akan punya insentif membantahnya. Itulah sebabnya isu ini terus berputar.
Analisis mengenai adanya perbedaan kepentingan memang muncul. Tetapi sejauh informasi yang tersedia, belum ada bukti publik yang cukup untuk menyimpulkan telah terjadi perpecahan terbuka Prabowo–Jokowi. “Ada perbedaan kepentingan” tidak sama dengan “sudah pecah.”
Karena pada akhirnya, yang paling menentukan bukan apakah mereka benar-benar pecah, melainkan siapa yang paling diuntungkan oleh persepsi publik bahwa mereka telah pecah.***
