KOTA Tangerang Selatan (Tangsel) sebagai salah satu kota satelit penyangga Ibu Kota Jakarta terus bertumbuh dengan pesat. Dengan populasi yang mendekati 1,9 juta jiwa dan kepadatan permukiman yang tinggi, persoalan pengelolaan sampah menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan.
Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel menunjukkan bahwa volume timbulan sampah harian kota ini telah melampaui 1.200 ton per hari, namun kapasitas penanganannya masih jauh dari memadai. Kondisi ini menuntut pendekatan baru yang bersifat komprehensif, inovatif, dan bersinergitas antara pemerintah daerah dan program-program strategis nasional.
Sebagai Ketua DPC Projo Kota Tangerang Selatan, saya merasa terpanggil untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dalam isu lingkungan yang krusial ini. Projo, sebagai organisasi relawan yang lahir dari semangat mendukung pembangunan nasional berlandaskan nilai-nilai kerakyatan, memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta dalam mendorong solusi nyata bagi persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan warga sehari-hari.
Opini ini hadir sebagai bentuk kontribusi pemikiran kami dalam kerangka sinergi Program Strategis Nasional dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Akar Masalah: Mengapa Sampah Tangsel Terus Menggunung?
Persoalan sampah di Tangsel bukan semata-mata soal volume yang besar, melainkan juga tentang kompleksitas struktural dalam sistem pengelolaannya.
Pertama, ketergantungan penuh pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Serpong yang kini telah melampaui kapasitasnya.
TPA seluas 11,5 hektar tersebut sejatinya dirancang untuk menampung sampah kota selama 10 tahun, namun kenyataannya telah dioperasikan jauh melampaui batas usia teknisnya.
Kondisi ini memunculkan permasalahan serius berupa pencemaran air tanah, bau tidak sedap yang menjangkau permukiman warga, dan potensi longsor tumpukan sampah yang mengancam keselamatan.
Kedua, rendahnya kesadaran pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Mayoritas warga masih memperlakukan sampah sebagai satu kesatuan yang langsung dibuang tanpa proses pemilahan antara sampah organik, anorganik, dan residu berbahaya.
Hal ini menjadikan proses daur ulang dan pengomposan menjadi sangat sulit dilakukan di hilir.
Ketiga, masih minimnya infrastruktur pengelolaan sampah berbasis wilayah. Bank sampah yang ada baru menjangkau sebagian kecil kelurahan, sementara Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berkonsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) baru beroperasi di beberapa titik terbatas.
Keempat, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah perkotaan. Di beberapa kota besar dunia, teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (Waste-to-Energy/WtE) telah menjadi solusi andalan.
Tangsel dengan potensi volume sampah yang besar sesungguhnya memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi semacam ini, namun membutuhkan investasi besar dan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan.
Program Strategis Nasional sebagai Tulang Punggung Solusi
Pemerintah Pusat melalui berbagai Program Strategis Nasional (PSN) sesungguhnya telah menyiapkan kerangka kebijakan yang sangat relevan untuk menjawab tantangan persampahan di kota-kota besar seperti Tangsel.
Kebijakan Zero Waste yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, serta program Adipura yang mendorong kompetisi kebersihan antar kota, merupakan instrumen nasional yang dapat menjadi landasan kuat bagi Tangsel.
Program Jakstranas (Kebijakan dan Strategi Nasional) Pengelolaan Sampah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 menetapkan target ambisius: pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada tahun 2025.
Target ini mustahil dicapai tanpa keterlibatan penuh pemerintah kota. Tangsel perlu memposisikan dirinya sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan target nasional tersebut, bukan sekadar objek dari kebijakan yang ditetapkan dari atas.
Dalam konteks inilah, Projo Tangsel mendorong agar Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara aktif memanfaatkan berbagai skema pembiayaan dan dukungan teknis yang tersedia melalui PSN.
Dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern, serta program hibah dari lembaga internasional yang difasilitasi pemerintah pusat, semuanya merupakan peluang yang harus dijemput secara proaktif oleh jajaran Pemkot Tangsel.
Sinergitas Konkret: Langkah-Langkah yang Harus Ditempuh
Sinergi bukan sekadar jargon. Ia harus diwujudkan dalam program-program konkret yang terukur, berjadwal, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Setidaknya ada lima langkah strategis yang menurut hemat kami perlu segera diwujudkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam kerangka sinergi dengan program nasional.
Pertama, percepatan pembangunan TPST berkonsep 3R di setiap kecamatan. Tangsel memiliki tujuh kecamatan yang idealnya masing-masing memiliki minimal satu TPST representatif yang mampu mengolah sampah organik menjadi kompos dan memilah sampah anorganik bernilai ekonomi.
Fasilitas ini bisa dibangun dengan memanfaatkan skema dana alokasi khusus dan diperkuat dengan keterlibatan aktif PKK, karang taruna, serta komunitas peduli lingkungan di tiap kelurahan.
Kedua, pembangunan fasilitas Waste-to-Energy (WtE) berskala kota. Ini merupakan terobosan besar yang akan menempatkan Tangsel sebagai pelopor di antara kota-kota di Banten.
Dengan volume sampah harian yang besar, potensi energi yang dihasilkan sangat signifikan dan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan listrik fasilitas-fasilitas publik. Pemkot perlu menggandeng investor dan bekerja sama dengan PLN dalam skema jual beli listrik dari pengolahan sampah.
Ketiga, digitalisasi sistem pengelolaan sampah. Tangsel sebagai kota dengan tingkat literasi digital yang tinggi sangat siap untuk mengadopsi aplikasi pelaporan sampah digital, sistem penjemputan sampah berbasis jadwal yang dapat diakses warga melalui gawai, serta program bank sampah digital yang terintegrasi dengan sistem perbankan lokal. Langkah ini sejalan dengan program Smart City yang menjadi visi nasional dalam pembangunan perkotaan Indonesia.
Keempat, penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan. Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang ada perlu dievaluasi dan diperkuat dengan mekanisme sanksi yang efektif namun berkeadilan.
Pendekatan carrot and stick perlu diterapkan: berikan insentif bagi warga dan komunitas yang konsisten memilah sampah, sekaligus berikan sanksi tegas bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan, termasuk perusahaan dan pengembang perumahan.
Kelima, penguatan peran komunitas dan pemberdayaan ekonomi sirkular. Bank sampah bukan hanya solusi lingkungan, melainkan juga solusi ekonomi kerakyatan.
Dengan memberdayakan ibu rumah tangga, pemuda, dan pelaku UMKM dalam ekosistem pengelolaan sampah, kita sekaligus membuka lapangan kerja baru dan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat. Projo Tangsel siap menjadi jembatan antara program pemerintah dan gerakan komunitas dalam hal ini.
Peran PROJO: Antara Pengawal Kebijakan dan Penggerak Masyarakat
Sebagai organisasi yang berakar pada semangat gotong royong dan pembangunan berbasis kerakyatan, PROJO Tangsel tidak ingin hanya menjadi penonton atau komentator kebijakan semata.
Kami berkomitmen untuk menjadi aktor aktif dalam gerakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kota ini. Komitmen ini diwujudkan dalam beberapa program nyata yang tengah dan akan kami jalankan bersama masyarakat.
PROJO Tangsel aktif menggelar kampanye edukasi pemilahan sampah yang menyasar ibu-ibu PKK, pemuda karang taruna, dan pelajar di sekolah-sekolah.
Melalui metode pendekatan yang santai namun efektif, kami menanamkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kampanye ini dilaksanakan secara berkala di berbagai kelurahan, berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan perilaku warga.
Di sisi kebijakan, PROJO Tangsel terus mendorong agar isu persampahan mendapat perhatian dan alokasi anggaran yang proporsional dalam APBD Kota Tangsel.
Kami juga menginisiasi dialog antara pemerintah kota, kalangan akademisi dari perguruan tinggi di Tangsel, dan praktisi industri daur ulang untuk merumuskan road map pengelolaan sampah yang realistis dan terukur. Kebijakan yang lahir dari dialog multipihak seperti ini akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat.
Visi Tangsel Bersih 2030: Sebuah Tekad Bersama
Menuju tahun 2030, saya memiliki impian yang sederhana namun bermakna bagi Kota Tangerang Selatan: sebuah kota yang bersih, sehat, dan mampu mengelola sampahnya secara mandiri dan berkelanjutan.
Bukan kota yang terus bergantung pada solusi pembuangan akhir yang merusak lingkungan, melainkan kota yang mengubah sampah menjadi sumber daya, menjadi energi, menjadi lapangan kerja, dan menjadi kebanggaan warganya.
Impian ini bukan angan-angan kosong. Kota-kota seperti Surabaya yang berhasil meraih berbagai penghargaan lingkungan internasional, atau Banyuwangi yang dikenal dengan inovasi pengelolaan sampah berbasis komunitas, membuktikan bahwa transformasi nyata bisa terjadi ketika ada kemauan politik yang kuat dari pemimpin daerah, dukungan aktif dari masyarakat, dan pemanfaatan cerdas atas program-program strategis nasional.
Tangsel memiliki modal dasar yang lebih dari cukup. Kota ini dihuni oleh penduduk dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Komunitas-komunitas peduli lingkungan tumbuh subur di berbagai sudut kota.
Perguruan tinggi dan lembaga riset tersebar di berbagai titik, siap memberikan dukungan ilmiah dan teknologi. Yang dibutuhkan hanyalah kepemimpinan yang berani mengambil keputusan terobosan dan konsisten menjalankannya hingga tuntas.
Momentum untuk Bergerak
Masalah sampah di Kota Tangerang Selatan adalah masalah nyata yang dirasakan oleh setiap warga setiap harinya.
Ia bukan isu elit yang hanya relevan dalam forum-forum seminar, melainkan isu kerakyatan yang menyentuh langsung kualitas hidup jutaan orang. Karena itulah, penyelesaiannya pun harus melibatkan dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Sinergi antara Program Strategis Nasional dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam penanganan sampah bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Sumber daya yang ada di tingkat nasional harus mengalir ke tingkat kota, sementara kreativitas dan kearifan lokal di tingkat kota harus memperkaya dan memberi warna pada kebijakan nasional. Hanya dengan pola hubungan dua arah yang setara dan saling menghormati inilah solusi yang berkelanjutan akan lahir.
PROJO Tangsel, bersama seluruh elemen masyarakat Kota Tangerang Selatan, siap menjadi mitra terdepan dalam mewujudkan sinergi ini.
Kami percaya bahwa dengan tekad yang bulat, koordinasi yang kuat, dan komitmen jangka panjang dari semua pihak, Tangsel Bersih bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang.***
Musrifah, S.E., Ketua DPC PROJO Kota Tangerang Selatan
