JAKARTA, PROJO.or.id — Memasuki usia ke-12, organisasi kemasyarakatan Pro Jokowi (PROJO) menegaskan kembali komitmennya untuk tetap berpihak kepada kepentingan rakyat dan memastikan persoalan masyarakat di tingkat akar rumput tersampaikan kepada pemerintah.
Ketua Umum DPP PROJO Budi Arie Setiadi menyampaikan hal itu dalam perayaan HUT ke-12 PROJO di Kantor DPP PROJO, Jalan Perdatam Raya 37, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026).
Budi Arie mengatakan, perjalanan 12 tahun PROJO bukan sekadar perjalanan sebuah organisasi relawan, melainkan bagian dari dinamika politik Indonesia yang terus berkembang.
“Usia 12 tahun bukan sekadar penanda waktu di kalender, namun jejak perjalanan untuk tetap relevan dalam dinamika politik Indonesia,” kata Budi Arie.
Menurut dia, kelompok relawan selama ini kerap dipandang sebagai entitas yang muncul menjelang pemilu dan menghilang setelah pesta demokrasi selesai.
Namun, PROJO memilih jalan berbeda. Setelah ikut mengawal kemenangan Joko Widodo pada Pilpres 2014, organisasi tersebut tetap bertahan dan melanjutkan aktivitas politik serta pengabdian di tengah masyarakat.
Dari Akar Rumput hingga Gerakan Kebijakan
Budi Arie menjelaskan, perjalanan PROJO melewati sejumlah tahapan penting.
Pada periode 2013-2014, PROJO melakukan konsolidasi kekuatan di tingkat akar rumput. Setelah itu, organisasi memasuki fase pengawalan kebijakan pemerintahan pada 2014-2019.
Pada periode 2019-2024, PROJO kemudian bertransformasi menjadi gerakan kebijakan yang berupaya memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat melalui jalur politik.
Salah satu momentum penting dalam perjalanan tersebut adalah penyelenggaraan Musyawarah Rakyat (Musra) yang dimulai pada Agustus 2022.
Musra menjadi ruang bagi masyarakat di berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjaring figur yang dinilai layak menjadi calon pemimpin nasional penerus Presiden Jokowi.
Hasil Musra kemudian menjadi salah satu pertimbangan sikap politik PROJO dalam Pilpres 2024 hingga akhirnya organisasi tersebut memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Memasuki pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, PROJO mengambil posisi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai capaian pemerintahan sebelumnya dengan upaya penyempurnaan pada masa kini.
“PROJO juga memastikan komitmen kerakyatan tetap terjaga,” ujar Budi Arie.
Menjadi Mata dan Telinga Pemerintah
Budi Arie menegaskan, keberpihakan kepada rakyat tidak cukup hanya diwujudkan melalui slogan.
Menurut dia, organisasi yang mengklaim berada di tengah masyarakat harus memiliki keberanian untuk menyampaikan realitas yang benar-benar terjadi di lapangan, termasuk ketika terdapat persoalan atau kesulitan yang dihadapi masyarakat.
Karena itu, PROJO ingin terus memainkan peran sebagai mata dan telinga pemerintah.
“Jujur artinya, menyampaikan kesulitan rakyat tanpa pemanis buatan,” tegas Budi Arie.
Ia menilai, suara masyarakat tidak boleh berhenti pada tingkat akar rumput. Persoalan yang dihadapi warga harus dapat diteruskan kepada pemerintah sehingga menjadi bagian dari proses penyusunan dan evaluasi kebijakan.
Bagi PROJO, posisi sebagai organisasi yang dekat dengan rakyat juga berarti memiliki tanggung jawab untuk memberikan gambaran kondisi masyarakat secara apa adanya.
Rakyat Tetap Jadi Subjek Politik
Di usia ke-12, PROJO juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan rakyat sebagai subjek utama dalam politik nasional.
Budi Arie mengatakan, politik tidak seharusnya hanya berbicara mengenai kepentingan elite ataupun kontestasi kekuasaan. Politik harus memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Karena itu, keberadaan organisasi relawan harus tetap memiliki relevansi setelah momentum pemilu berakhir.
PROJO menilai kerja-kerja politik dan sosial di tingkat akar rumput merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kesetiaan kita adalah terhadap nasib dan kepentingan rakyat banyak,” kata Budi Arie.
HUT ke-12 PROJO akhirnya menjadi momentum untuk memperkuat kembali pesan tersebut: organisasi harus tetap dekat dengan rakyat, berani menyampaikan kenyataan di lapangan, sekaligus menjadi penghubung agar suara masyarakat dapat didengar di tingkat pengambil kebijakan.***
