JAKARTA, PROJO.or.id — Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi menegaskan komitmen organisasi yang dipimpinnya untuk tetap berada di garis rakyat, termasuk dengan mendorong pemberantasan korupsi hingga ke sekitar pusat kekuasaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie dalam peringatan hari jadi ke-12 PROJO yang digelar di kantor pusat DPP PROJO, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026).
Budi mengatakan, PROJO telah melalui perjalanan panjang sejak Kongres pertama pada 23 Agustus 2014 di Kelapa Gading, Jakarta. Kongres tersebut dibuka oleh Joko Widodo yang saat itu merupakan Presiden terpilih.
“Sudah hampir 12 tahun PROJO berdiri dan PROJO sudah 10 tahun mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan sekarang 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo-Gibran,” ujar Budi.
Menurutnya, perjalanan tersebut menjadi pengingat bahwa keberpihakan kepada rakyat tidak boleh hanya diwujudkan melalui slogan. PROJO, kata Budi, harus menunjukkan keberpihakan itu melalui sikap nyata terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Salah satunya adalah pemberantasan korupsi.
“Semangat setia di garis rakyat itu bukan hanya omongan di mulut karena sekarang banyak yang bilang untuk rakyat-rakyat tapi maling juga. Untuk rakyat tapi kok korupsi,” kata Budi.
Ia menegaskan, pemerintahan yang mengusung agenda antikorupsi harus berani membersihkan praktik korupsi di sekitar pusat kekuasaan.
“Kalau mau pemerintahan korupsi harus disapu dari sekitar pusat kekuasaan. Tidak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elit-elit pemerintahan,” tegasnya.
Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie menyatakan PROJO tetap mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Namun, dukungan tersebut tidak berarti PROJO menutup mata terhadap persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Karena itu kita mendukung program-program pro-kerakyatan Presiden Prabowo atau program-program pro-rakyat pemerintahan Prabowo-Gibran ini dengan terus memberikan input, saran terhadap praktik-praktik yang tidak benar,” ujarnya.
Budi menilai sejumlah program pemerintah memiliki gagasan yang baik. Persoalan, menurut dia, dapat muncul ketika implementasi dan praktik di lapangan menyimpang dari tujuan awal.
“Kesalahan ini bukan kesalahan idenya, tetapi adalah eksekusinya dan praktiknya yang menyimpang dan tentu saja membuat masyarakat menjadi kritis dan bertanya-tanya,” katanya.
Karena itu, ia meminta kader PROJO tidak hanya menjadi pendukung pemerintah, tetapi juga mampu memberikan masukan ketika menemukan persoalan di lapangan.
Dorong Pemberantasan Korupsi hingga ke Akar
Budi juga menegaskan dukungan PROJO terhadap agenda pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia bahkan mendorong agar upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara lebih serius hingga ke akar-akarnya.
“Kita dukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya,” ujar Budi.
Budi turut menyinggung kasus yang terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) serta persoalan yang melibatkan oknum di lingkungan Kejaksaan Agung.
“Kalau perlu Undang-Undang Penyitaan Harta para koruptor itu harus segera diwujudkan,” katanya.
Menurut Budi, pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
Ia menegaskan, semangat PROJO sebagai gerakan kerakyatan harus diarahkan untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan berkeadilan.
“Karena kita ingin Indonesia Maju 2045 itu Indonesia yang maju berbasis keadilan sosial. Saya setuju bahwa keadilan sosial itu harus dilaksanakan, harus diwujudkan, bukan sekadar dipidatokan, seremoni, dan sebagainya,” tuturnya.
Budi menambahkan, memasuki usia ke-12, PROJO akan terus mempertahankan komitmennya terhadap kepentingan masyarakat.
“Kesetiaan kita di garis rakyat adalah kesetiaan terhadap nasib dan kepentingan rakyat banyak,” pungkasnya.***
