JAKARTA, PROJO.or.id – Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak menyia-nyiakan momentum menuju Indonesia Emas 2045 dengan mempertahankan konflik dan pertikaian politik yang tidak produktif.
Menurut Budi Arie, Indonesia sedang berada dalam periode penting yang menentukan apakah bangsa ini mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi negara maju pada 2045.
Hal tersebut disampaikan Budi Arie dalam perbincangan di kanal YouTube Risty Cast. Ia menilai, Indonesia hanya memiliki waktu sekitar dua dekade untuk memaksimalkan peluang menjadi negara maju.
“Jangan sia-siakan waktu 20 tahun ini. Karena setiap negara, setiap bangsa di dunia itu cuma punya kesempatan 500 tahun sekali. Indonesia cuma punya 20 tahun. Jangan sia-siakan waktu yang kita miliki bangsa ini dengan pertikaian-pertikaian yang enggak perlu,” ujar Budi Arie.
Ia mengingatkan, perdebatan politik yang terus berkutat pada persoalan masa lalu, termasuk polemik ijazah dan persoalan personal antarelite, berpotensi mengalihkan perhatian bangsa dari agenda besar pembangunan.
Budi Arie menilai, tantangan Indonesia ke depan jauh lebih besar dibandingkan sekadar perdebatan politik yang tidak menghasilkan lompatan kemajuan.
Menurutnya, Indonesia harus mulai lebih serius membicarakan masa depan, seperti perkembangan kecerdasan buatan (AI), robotika, teknologi humanoid, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda.
“Kalau kita masih bertikai soal ijazah, soal hal-hal yang masa lalu, sakit hati, baper politik, kita kehilangan kesempatan menjadi negara maju di 2045,” katanya.
Persatuan Prabowo-Jokowi untuk Kepentingan Bangsa
Dalam perbincangan tersebut, Budi Arie juga menegaskan pentingnya persatuan antarelite politik nasional, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia menyebut PROJO memiliki pandangan bahwa persatuan nasional merupakan modal penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
Budi Arie mengaku senang apabila para pemimpin dan tokoh politik nasional dapat menjaga hubungan baik dan bersatu demi kepentingan bangsa.
“Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, siapapun elite-elite politik kita kalau bersatu saya senang. Karena rakyat suka rindu elite yang bersatu,” ujarnya.
Ia menegaskan, persatuan tidak semata-mata harus dimaknai sebagai kepentingan mempertahankan kekuasaan atau membangun kesepakatan politik.
Lebih dari itu, persatuan harus memiliki orientasi yang jelas, yakni kepentingan negara, bangsa, dan rakyat.
“Selama beliau-beliau ini melihat kita punya tanggung jawab sejarah, ini tinggal 20 tahun lagi, 2045. Warisan apa yang mau kita berikan kepada bangsa dan negara untuk anak cucu kita ke depan,” kata Budi Arie.
MBG dan Kopdes Merah Putih Perlu Perbaikan Tata Kelola
Selain berbicara mengenai persatuan politik dan Indonesia Emas 2045, Budi Arie turut menyampaikan pandangannya mengenai pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki landasan konstitusional yang kuat karena berkaitan dengan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat.
Namun, menurutnya, persoalan MBG terletak pada filosofi dan desain implementasinya.
Budi Arie menilai program sosial semestinya menggunakan ukuran keberhasilan berupa ketepatan sasaran, manfaat, dan dampak bagi masyarakat. Bukan semata-mata menggunakan pendekatan keuntungan seperti dalam kegiatan bisnis.
“Program sosial itu KPI-nya, ukurannya adalah tepat sasaran, bermanfaat, berdampak. Bukan yang lain KPI-nya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat program. Menurutnya, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama masyarakat miskin dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), harus menjadi prioritas.
Karena itu, Budi Arie berpandangan bahwa MBG tidak perlu dihentikan. Yang diperlukan adalah pembenahan desain operasional agar tujuan sosial program tersebut benar-benar tercapai.
Sementara mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Budi Arie mengingatkan agar prinsip dasar koperasi tidak ditinggalkan.
Ia menjelaskan, koperasi pada dasarnya merupakan gerakan ekonomi dan kumpulan orang yang bertumpu pada partisipasi anggota. Karena itu, pembangunan koperasi tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan komando dari atas.
“Koperasi itu gerakan. Yang kedua, koperasi itu kumpulan orang. Jadi watak gerakannya ada dan basisnya adalah anggota. Nah, kalau ada basisnya anggota, ada partisipasi. Bukan komando,” jelasnya.
Menurut Budi Arie, masyarakat desa harus dilibatkan sejak awal dalam menentukan kebutuhan dan arah pengembangan koperasi. Sebab, masyarakat setempat merupakan pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan wilayahnya.
Ia mengingatkan, koperasi yang dibangun tanpa partisipasi masyarakat berisiko kehilangan rasa memiliki dari para anggotanya.
“Koperasi itu milik rakyat. Bukan rakyat jadi penonton. Kalau masalahnya rakyat jadi penonton, ya salah dong. Emangnya nonton konser,” ujarnya.
Loyalitas Politik Harus Berpihak kepada Rakyat
Dalam sesi tanya jawab mengenai sejumlah isu politik, Budi Arie juga menegaskan bahwa loyalitas politik memiliki batas dan harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ia menyatakan setuju dengan pandangan bahwa loyalitas politik tidak boleh mengalahkan kepentingan bangsa dan negara.
“Yang terpenting loyalitas kita untuk negara dan rakyat,” katanya.
Mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Budi Arie menyatakan tidak setuju. Ia menilai Gibran masih memiliki masa depan politik yang panjang dan mempertanyakan dasar dari wacana pemakzulan tersebut.
Ia juga memandang bahwa polemik mengenai ijazah Gibran merupakan bagian dari dinamika politik yang tidak semestinya menghabiskan energi bangsa.
Bagi Budi Arie, demokrasi tetap memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan kritik. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tetap menghindari hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian.
Menutup perbincangan, Budi Arie kembali mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih memperhatikan tantangan Indonesia menuju 2045.
Ia berharap energi politik nasional tidak habis untuk konflik elite, tetapi diarahkan pada agenda pembangunan yang membawa Indonesia naik kelas menjadi negara maju.
“Kalau kita ngomong Indonesia, yuk ke sana. Kita ingin bangsa kita ini maju, lebih dihormati, lebih naik kelas. Sudah, kita tujuannya ke sana,” pungkasnya.***
