Niat Makzulkan Wapres Gagal, Denny Ajak Prabowo Ikut Konspirasi?

JAKARTA, PROJO.or.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PROJO, Freddy Alex Damanik, menilai munculnya dorongan agar Presiden Prabowo Subianto mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan manuver politik yang patut dicermati. Ia bahkan mempertanyakan ajakan kepada Prabowo untuk ikut dalam upaya yang disebutnya sebagai konspirasi politik menjatuhkan Gibran.

Hal tersebut disampaikan Freddy dalam Podcast OTT Cumicumi ketika membahas perkembangan polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak terkait persyaratan pendidikan Gibran.

Freddy menilai, setelah upaya menggugat status Gibran melalui MK tidak menghasilkan putusan yang dapat mendiskualifikasi Wakil Presiden, muncul dorongan untuk membawa persoalan tersebut ke DPR dan MPR.

Namun, menurutnya, putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk memulai proses pemakzulan.

“Menurut saya, sekali lagi, putusan MK itu tidak bisa menjadi dasar untuk membawa ini ke lembaga DPR untuk dibahas,” tegas Freddy.

MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diputus pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan tidak dapat diterima. Salah satu pertimbangannya adalah para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres.

Meski demikian, dalam pertimbangan putusan, MK juga menguraikan persoalan bukti pendidikan Gibran. Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Freddy menilai persoalan tersebut tidak serta-merta dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa Gibran melakukan pelanggaran konstitusi atau memenuhi alasan pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Ia mengingatkan, pemakzulan presiden dan wakil presiden memiliki persyaratan konstitusional yang ketat. Tidak bisa hanya didasarkan pada penafsiran politik terhadap pertimbangan suatu putusan pengadilan.

“Supremasi hukum, supremasi konstitusi. Bukan supremasi narasi, bukan supremasi politik,” ujarnya.

Freddy: Prabowo Diajak Ikut Konspirasi Menjatuhkan Gibran

Freddy juga menyoroti pernyataan Denny Indrayana yang menurutnya mulai mengarahkan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo.

Ia mempertanyakan logika yang dibangun ketika Prabowo seolah-olah diminta mendukung pemakzulan Gibran dengan menjadikan putusan MK sebagai landasan.

“Profesor hukum tata negara mengatakan Presiden Prabowo harus mendukung pemakzulan ini dengan alasan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal putusannya tidak diterima,” kata Freddy.

Ia kemudian mempertanyakan dasar konstitusional yang digunakan untuk meminta Prabowo mengambil sikap tersebut.

“Emang yang mau dilaksanakan orang amar yang tidak diterima? Dan mereka mengajak Pak Prabowo untuk ikut berkonspirasi menjatuhkan Gibran,” tegasnya.

Menurut Freddy, posisi Prabowo sebagai presiden justru membutuhkan stabilitas politik agar pemerintahan dapat menjalankan program-programnya secara efektif.

Karena itu, ia tidak meyakini wacana pemakzulan Gibran akan berhasil, baik melalui proses hukum maupun jalur politik di DPR.

Ada Kepentingan Politik Menuju 2029?

Lebih jauh, Freddy melihat polemik yang menyeret Gibran tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik menuju Pemilu 2029.

Ia menilai Gibran merupakan salah satu figur potensial dalam peta politik nasional mendatang. Sementara Jokowi, meskipun tidak lagi menjabat presiden, menurutnya masih memiliki pengaruh politik dan kepercayaan publik.

Freddy menduga upaya mendegradasi Gibran juga berkaitan dengan upaya melemahkan pengaruh politik Jokowi.

Ia mengidentifikasi tiga kepentingan yang mungkin berada di balik dinamika tersebut. Pertama, melemahkan posisi Gibran sebagai wakil presiden. Kedua, mengurangi pengaruh politik Jokowi. Ketiga, membuka ruang kompetisi politik menuju 2029.

Namun, Freddy menilai ada satu faktor yang membuat dinamika tersebut semakin menarik, yakni hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi.

“Kalau Prabowo-Gibran ini atau Prabowo-Jokowi atau Hambalang-Solo ini masih bersatu di tahun 2029, enggak ada peluang buat mereka,” ungkapnya.

Ia memberikan catatan bahwa keberlanjutan dukungan politik tersebut juga bergantung pada keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memenuhi harapan masyarakat.

Hambalang-Solo Jangan Sampai Dipecah Belah

Freddy menilai soliditas hubungan Prabowo dan Jokowi merupakan bagian penting dari keberlanjutan pemerintahan.

Ia mengingatkan bahwa kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 tidak bisa dilepaskan dari bergabungnya kekuatan politik Jokowi dalam kontestasi tersebut.

Menurut Freddy, fakta politik tersebut semestinya menjadi bahan refleksi bagi pihak-pihak yang terus membangun narasi seolah-olah hubungan Prabowo dan Jokowi sedang mengalami keretakan.

“Faktanya, setelah Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, baru beliau menang. Selama ini Presiden Prabowo bertarung bersama orang-orang ini, kalah. Ketika bergabung dengan Jokowi, menang,” ujarnya.

Ia menduga berbagai narasi yang mengesankan Prabowo mulai meninggalkan Jokowi merupakan bagian dari dinamika untuk memecah soliditas politik Hambalang-Solo.

Freddy menegaskan, keberlanjutan pemerintahan tidak harus dimaknai sebagai pengulangan seluruh kebijakan presiden sebelumnya.

Menurutnya, Jokowi telah meletakkan fondasi melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas, sementara Prabowo melanjutkannya dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pemerataan kesejahteraan.

“Menurut saya, keberlanjutan yang dimaksud itu adalah seperti itu. Presiden Jokowi membangun fondasi fisik, sekarang Presiden Prabowo menyentuh pembangunan SDM,” jelasnya.

PROJO Minta Pemerintah Tidak Kalah dalam Komunikasi Publik

Dalam perbincangan tersebut, Freddy juga menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah dalam menghadapi berbagai narasi negatif di ruang publik.

Menurutnya, pemerintah perlu lebih aktif menyampaikan capaian dan hasil pelaksanaan program agar masyarakat dapat menilai pemerintahan berdasarkan kinerja, bukan semata-mata opini dan framing politik.

“Komunikasikanlah apa yang kau kerjakan. Pemerintah harus kasih lihat kepada masyarakat bahwa programnya deliver dan itulah yang dikomunikasikan,” ujarnya.

Freddy berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi yang berpotensi memecah belah hubungan antartokoh bangsa dan mengganggu stabilitas pemerintahan.

Ia mengingatkan bahwa dalam politik terdapat dinamika di balik layar yang tidak selalu terlihat oleh publik.

“Politik itu ada dua layar, layar depan dan layar belakang. Kadang-kadang kebenaran itu sebenarnya ada di layar belakang. Jadi jangan terlalu percaya apa yang muncul di permukaan, narasi-narasi, opini, framing, persepsi dan lain-lain,” pungkas Freddy.***