JAKARTA, PROJO.or.id — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PROJO merespons pernyataan DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menegaskan bahwa Budi Arie Setiadi bukan anggota, pengurus, maupun bagian dari PSI.
Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Freddy Alex Damanik mengatakan pihaknya menghormati sikap resmi PSI tersebut. Namun, PROJO menilai perlu meluruskan sejumlah hal agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai hubungan kedua organisasi.
“Kami menghormati pernyataan resmi DPP PSI mengenai posisi Saudara Budi Arie Setiadi. Kalau PSI menyatakan bahwa Budi Arie bukan anggota, bukan pengurus, dan bukan bagian dari PSI, itu adalah sikap internal PSI yang tentu kami hormati dan tidak pernah menjadi urusan PROJO,” ujar Sekjen DPP PROJO dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, PROJO tidak pernah menyeret nama PSI dalam setiap sikap politik yang disampaikan organisasi. Ia menegaskan, PROJO dan PSI merupakan dua organisasi berbeda dengan struktur, kewenangan, serta ruang perjuangan politik masing-masing.
Meski demikian, PROJO melihat adanya kedekatan historis dan politik antara kedua organisasi, yakni sama-sama pernah dan masih berada dalam barisan pendukung perjuangan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Karena itu, bagi PROJO, PSI adalah saudara dalam perjuangan, bukan lawan politik,” katanya.
Usulan Jokowi Jadi Ketum PSI Disebut Aspirasi Politik
PROJO juga menjelaskan mengenai usulannya agar Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI. Menurut PROJO, usulan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap mekanisme internal PSI.
PROJO mengaku tetap menghormati Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI beserta jajaran pengurus dan seluruh kader PSI di Indonesia.
“Ketika PROJO menyampaikan pandangan mengenai masa depan politik Pak Jokowi, termasuk mengusulkan agar Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PSI, itu bukan berarti PROJO mencampuri urusan internal PSI,” ujarnya.
Ia menegaskan, usulan tersebut merupakan aspirasi politik PROJO sebagai organisasi pendukung Jokowi. PROJO juga menyebut adanya dinamika di masyarakat dan hasil survei yang belakangan turut menunjukkan aspirasi agar Jokowi memimpin PSI.
Menurut PROJO, Jokowi memiliki kapasitas, pengalaman, rekam jejak, serta basis politik yang dinilai dapat membawa PSI menjadi partai politik yang lebih besar.
“PROJO memberikan pandangan mengenai figur yang menurut kami memiliki kapasitas, pengalaman, rekam jejak dan basis politik yang kuat untuk membawa PSI menjadi partai politik yang lebih besar,” katanya.
PROJO juga mengingatkan bahwa organisasi tersebut pernah melakukan hal serupa ketika mendorong PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.
“Apakah PSI menerima atau menolak usulan tersebut, sepenuhnya merupakan hak PSI,” ujarnya.
Ia menekankan perbedaan antara menyampaikan usulan dan mengambil alih kewenangan.
“Jadi jangan dibalik. Mengusulkan bukan berarti mencampuri. Memberikan pandangan bukan berarti mengambil alih kewenangan,” katanya.
PROJO: Kami Tidak Pernah Mengatasnamakan PSI
PROJO juga menegaskan tidak pernah mengatasnamakan PSI dalam menyampaikan sikap politik organisasi.
“Kalau PROJO berbicara, ya atas nama PROJO,” ujarnya.
Begitu pula dengan pernyataan Budi Arie Setiadi. Menurut PROJO, setiap pernyataan Budi Arie merupakan tanggung jawabnya sesuai kapasitas ketika pernyataan tersebut disampaikan.
Jika Budi Arie berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PROJO, maka pernyataan tersebut, menurut PROJO, telah melalui kajian dan diskusi internal organisasi.
“Kalau Budi Arie berbicara dan menyampaikan sesuatu sebagai Ketua Umum PROJO, seperti pernyataannya yang viral beberapa hari ini, tentu itu sudah melalui kajian dan diskusi internal PROJO yang intens serta melihat dinamika serta peristiwa politik yang terjadi,” katanya.
Karena itu, PROJO tidak melihat alasan untuk mempertentangkan organisasi tersebut dengan PSI.
Tak Ingin Masuk Perang Personal
Terkait berbagai pernyataan yang diarahkan kepada Budi Arie, termasuk tudingan mengenai manuver politik tertentu, PROJO memilih menyerahkan penilaian kepada masyarakat.
PROJO menegaskan tidak ingin masuk dalam perang personal dan lebih memilih mengedepankan gagasan.
“PROJO tidak ingin masuk ke dalam perang personal. Kami lebih memilih bicara tentang gagasan daripada menyerang pribadi,” ujarnya.
PROJO juga menegaskan tidak sedang mencari musuh baru.
“Musuh politik kita bukan sesama relawan atau sesama pendukung Pak Jokowi,” katanya.
PROJO berharap hubungan baik antara berbagai kelompok pendukung Jokowi tetap terjaga meski terdapat perbedaan pandangan politik.
Menurutnya, sejarah perjuangan bersama dalam mendukung Jokowi tidak seharusnya dihapus hanya karena terdapat perbedaan politik pada saat ini.
Soal Nama PROJO
PROJO juga menanggapi pernyataan mengenai kepanjangan nama PROJO yang disebut bukan singkatan dari “Pro Jokowi”.
PROJO menyatakan tidak ingin memperdebatkan persoalan tersebut secara emosional. Secara organisasi dan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), nama organisasi tersebut adalah PROJO.
Namun, PROJO menilai sejarah organisasi sebagai salah satu kelompok relawan pendukung Jokowi merupakan bagian dari perjalanan politik yang telah diketahui publik.
“PSI juga Pro Jokowi, tapi namanya tidak harus PROJO. Relawan lain juga Pro Jokowi, tapi namanya bukan PROJO. Ada ribuan nama lain sesama pendukung Jokowi,” ujarnya.
“Demikian juga PROJO, secara akta dan AD/ART, namanya memang hanya ‘PROJO’ bukan Pro Jokowi. Tapi apakah PROJO adalah Pro Jokowi, saya rasa kami tidak perlu menjawab. Biar jejak sejarah yang menjawab dan membuktikan,” lanjutnya.
PROJO menegaskan tidak membutuhkan polemik mengenai nama dan lebih memilih membicarakan perjuangan yang telah dilakukan serta agenda politik ke depan.
“Yang lebih penting adalah apa yang sudah diperjuangkan dan apa yang akan kami perjuangkan ke depan,” katanya.
PROJO pun menyampaikan pesan agar perbedaan pandangan antara PROJO dan PSI tidak berkembang menjadi permusuhan.
“PSI adalah saudara. PROJO adalah saudara. Sama-sama punya rumah masing-masing. Jangan jadikan perbedaan pandangan sebagai alasan untuk saling bermusuhan,” ujarnya.
PROJO menyatakan akan tetap menyampaikan aspirasi politik secara terbuka, termasuk usulan agar Jokowi menjadi Ketua Umum PSI.
“Kami mengusulkan Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PSI karena kami percaya Pak Jokowi memiliki kapasitas untuk membawa PSI menjadi kekuatan politik yang lebih besar. Tetapi keputusan akhirnya tetap berada di tangan PSI,” katanya.
“Kami menyampaikan usulan, bukan mengambil keputusan. Dan bagi PROJO, hubungan baik dengan PSI jauh lebih penting daripada polemik sesaat,” tutupnya.***
