SOLO, PROJO.or.id — Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai polemik ijazah yang selama ini dikaitkan dengan dirinya. Dalam wawancara khusus bersama tim Bocor Alus Politik Tempo, Jokowi menegaskan bahwa pihak yang menuduh ijazahnya palsu semestinya membuktikan tuduhan tersebut.
Wawancara tersebut dilakukan di kediaman pribadi Jokowi di Solo, Jawa Tengah, dalam dua tahap. Pertemuan pertama berlangsung pada 22 Juli 2026 dalam format off the record, sedangkan wawancara on the record dilakukan pada 11 Agustus 2026.
Dalam wawancara itu, Jokowi mengatakan dirinya tidak mempersoalkan apabila ijazahnya ingin dilihat. Namun, ia mempertanyakan dasar dan kewenangan pihak yang menuduh ijazah tersebut palsu.
“Ya, ditunjukkan itu gampang. Tapi menuduh itu yang harus membuktikan,” ujar Jokowi.
Menurut dia, persoalan pembuktian semestinya mengikuti mekanisme hukum. Pihak yang menyatakan sebuah dokumen palsu, kata Jokowi, harus memiliki dasar pembanding serta data primer yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Nanti di pengadilan dia harus membuktikan,” katanya.
Jokowi juga mempertanyakan dasar penelitian pihak-pihak yang menyimpulkan ijazahnya palsu.
“Belum pernah sudah mengatakan palsu, itu pembandingnya apa. Sebagai peneliti, data primer yang dimiliki apa. Dan kewenangannya dia apa,” ujar Jokowi.
View this post on Instagram
Demo dan Permintaan Ijazah Asli
Jokowi kemudian menceritakan pengalaman ketika sejumlah orang melakukan demonstrasi di depan kediamannya dan meminta melihat ijazah asli.
Ia mengatakan sempat meminta tiga orang dari kelompok tersebut masuk untuk menyampaikan langsung permintaan mereka.
“Kesini timnya. Demo di depan, saya suruh masuk tiga orang, juga meminta ijazah asli saya. Lu kewenangan Bapak Ibu apa? Meminta ijazah asli saya,” tutur Jokowi.
Menurut Jokowi, persoalan tersebut berbeda apabila permintaan dokumen dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka proses penyelidikan atau penyidikan.
“Kalau yang meminta polisi, sudah saya sampaikan setahun yang lalu,” katanya.
Jokowi menyebut proses hukum terkait persoalan tersebut masih berjalan.
“Dan sekarang masih di kepolisian, dan sekarang mungkin di kejaksaan,” ujar Jokowi.
Menyinggung Teman Satu Angkatan
Jokowi juga mengaitkan polemik tersebut dengan teman-teman satu angkatannya saat menempuh pendidikan.
Ia menyebut terdapat 88 teman satu angkatan. Menurut Jokowi, apabila ijazahnya dinyatakan palsu, maka konsekuensi logis dari tuduhan tersebut juga menyentuh dokumen pendidikan teman-teman satu angkatannya.
“Dan juga ingat, ada 88 teman-teman saya, saya angkatan. Kalau ijazah itu palsu, berarti yang lain-lain juga palsu. Gimana sih?” kata Jokowi.
Ia menilai polemik tersebut menunjukkan adanya kecenderungan untuk melihat persoalan dari prasangka negatif.
“Logika berpikir kita ini karena itu, negative thinking. Selalu berpikiran negatif, berprasangka,” ujarnya.
Jokowi: Ini Urusan Politik
Dalam bagian lain wawancara, Jokowi mengaitkan polemik ijazah tersebut dengan dinamika politik.
“Padahal ini urusan politik ini, kalau saya boleh ngomong,” kata Jokowi.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu penekanan Jokowi ketika menjelaskan pandangannya terhadap polemik ijazah yang terus bergulir.
Meski demikian, proses pembuktian mengenai keaslian dokumen dan pihak-pihak yang mengajukan tuduhan tetap menjadi ranah institusi yang berwenang.
Bagi Jokowi, tuduhan mengenai keaslian ijazah tidak semestinya dibangun hanya berdasarkan dugaan. Ia menekankan pentingnya data primer, metode pembandingan yang jelas, kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan, serta mekanisme pembuktian melalui proses hukum.
Polemik ijazah Jokowi sendiri telah berlangsung dalam waktu cukup panjang dan menjadi salah satu isu yang berulang dalam ruang publik. Pernyataan terbaru Jokowi kembali menempatkan persoalan tersebut pada dua ranah sekaligus: pembuktian hukum dan dinamika politik.***
