PERNYATAAN Jusuf Kalla tentang potensi “chaos” pada bulan Juni seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai prediksi politik, tetapi sebagai cermin dari kegelisahan elite terhadap dinamika sosial yang sedang bergerak di bawah permukaan.
Dalam perspektif sosial-budaya, narasi seperti ini berbahaya jika tidak dikelola dengan bijak. Ia bisa menjadi self-fulfilling prophecy – ketakutan yang justru menciptakan kondisi yang ditakuti.
Masyarakat Indonesia memiliki memori kolektif terhadap konflik dan krisis. Dari Kerusuhan Mei 1998 hingga berbagai gesekan horizontal di daerah, trauma sosial itu nyata.
Maka, setiap pernyataan publik yang mengandung potensi instabilitas harus ditimbang bukan hanya dari sudut politik, tetapi dari dampaknya terhadap psikologi sosial rakyat.
Di sisi lain, ajakan Joko Widodo agar masyarakat tidak takut dan tetap menjaga persatuan adalah respons yang lebih konstruktif. Dalam konteks budaya Indonesia yang menjunjung tinggi gotong royong dan harmoni sosial, narasi ini sejalan dengan nilai dasar bangsa.
Ketakutan tidak boleh menjadi bahasa publik. Yang harus dibangun adalah kepercayaan dan ketenangan kolektif.
Namun, dinamika menjadi semakin kompleks ketika muncul pernyataan dari Saiful Mujani dan Islah Bahrawi yang mengajak untuk menurunkan Prabowo Subianto.
Dalam ruang demokrasi, kritik adalah sah, bahkan perlu. Tetapi ajakan yang mengarah pada delegitimasi kekuasaan tanpa kanal konstitusional berpotensi menggeser demokrasi menjadi agitasi.
Secara sosial-budaya, Indonesia bukanlah bangsa yang dibangun di atas tradisi revolusi jalanan, melainkan konsensus dan musyawarah.
Ketika narasi “penurunan” pemimpin digaungkan di ruang publik tanpa basis mekanisme hukum yang jelas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas politik, tetapi kohesi sosial.
Di titik ini, sikap *Budi Arie Setiadi* sebagai Ketua Umum Projo yang sejalan dengan ajakan Jokowi menjadi relevan.
Dukungan terhadap program pemerintah bukan sekadar loyalitas politik, melainkan upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan stabilitas sosial.
Rakyat tidak butuh elite yang saling menebar ketakutan, tetapi pemimpin yang mampu merawat optimisme.
Bangsa ini sedang diuji: apakah kita akan terjebak dalam narasi ketakutan, atau naik kelas menjadi masyarakat yang matang secara sosial dan dewasa secara demokrasi?
Chaos bukan takdir. Ia adalah pilihan yang bisa dicegah jika elite berhenti memainkan api, dan rakyat tetap berpijak pada nilai persatuan.
Indonesia tidak kekurangan perbedaan. Tapi yang lebih penting, Indonesia juga tidak boleh kehilangan akal sehat.***
Karl Sibarani, Ketua Bidang Sosial dan Budaya DPP Projo
