ADA MOMEN politik yang lucu, ada yang ironis, dan ada pula yang terlalu nekat sampai publik hanya bisa tertawa sambil geleng kepala.
Ketika di hadapan PROJO, Jokowi menyampaikan dirinya sudah pulih 99% dan siap kembali berkeliling Indonesia, publik menangkap itu sebagai sinyal kebangkitan figur nasional yang memang sejak awal lahir dari relawan, dari kerja politik akar rumput, dari loyalitas panjang yang dibangun jauh sebelum kekuasaan datang.
Namun belum juga gema pernyataan itu reda, tiba-tiba muncul manuver dari elite PSI yang seolah ingin menjadi “EO politik” bagi Jokowi untuk mengatur jadwal, mengklaim agenda, bahkan memunculkan kesan seakan Jokowi adalah milik PSI.
Di titik inilah politik berubah menjadi panggung komedi.
Karena publik tentu masih ingat: PROJO berdiri dan mengawal Jokowi ketika banyak elite masih menghitung untung-rugi. Sementara PSI, meski hari ini mencoba memosisikan diri dekat dengan Jokowi, tetap menghadapi realitas pahit bahwa kedekatan simbolik tidak otomatis berarti kepemilikan politik.
Masalah PSI hari ini tampaknya bukan sekadar ingin dekat dengan Jokowi. Masalahnya adalah terlihat terlalu bernafsu menjadikan Jokowi sebagai “identitas pengganti” di tengah problem mendasar partai: arah ideologi yang kabur, konsolidasi internal yang rapuh, dan kebutuhan besar akan figur sentral.
Pernyataan kader PSI soal mereka yang mengatur Jokowi justru dibaca banyak pihak sebagai overclaim, terlalu percaya diri untuk partai yang pada Pemilu 2024 tetap gagal menembus parliamentary threshold nasional sekitar 2,8%, meski mendulang sejumlah kursi DPRD.
Pengen banget dianggap partainya Jokowi? Boleh saja. Tapi politik bukan soal keinginan sepihak. Politik adalah legitimasi, rekam jejak, dan konsistensi.
Di sinilah PROJO terlihat lebih matang. Meski belum menjadi partai, daya tahannya justru lahir dari konsistensi garis dukungan dan kedekatan organik dengan basis Jokowi.
Sementara PSI justru menghadapi paradoks: ingin tampil sebagai rumah besar Jokowisme, tetapi masih berkutat dengan konflik internal, friksi kepengurusan daerah, serta transisi dari partai kader progresif menjadi kendaraan politik keluarga dan figur.
Rebranding PSI sebagai “Partai Super Tbk” dan penguatan Kaesang memang memberi perhatian besar, tetapi juga menambah persepsi bahwa PSI makin bergantung pada efek nama besar keluarga Jokowi ketimbang kekuatan struktur ideologis mandiri.
Analisa Politik PSI ke Depan:
1. PSI berpotensi besar, tapi rawan jadi partai personalistik
Dengan Kaesang dan orbit Jokowi, PSI punya akses perhatian media luar biasa. Tetapi jika seluruh energi hanya bertumpu pada simbol Jokowi, PSI bisa terjebak menjadi “partai bayangan”, bukan partai dengan fondasi kuat.
2. Konflik internal daerah bisa jadi bom waktu
Banyak laporan soal gesekan pengurus lama, baru, dan calon pengurus menunjukkan konsolidasi vertikal belum solid. Jika pusat sibuk branding nasional tapi daerah retak, PSI bisa kuat di media namun rapuh di TPS.
3. Overclaim terhadap Jokowi justru bisa menjadi bumerang
Publik Indonesia cukup peka membedakan antara mendukung tokoh dan “menjual” tokoh. Jika PSI dianggap terlalu agresif memonopoli Jokowi, resistensi dari relawan lama, PROJO, dan simpatisan non-partai justru bisa membesar.
4. 2029 adalah ujian eksistensial
PSI tak cukup hanya viral. Mereka harus membuktikan bisa lolos threshold parlemen nasional. Jika tidak, PSI akan terus dilihat sebagai partai “rame di panggung, minim di kotak suara.”
Kesimpulan serunya sederhana:
Kalau PROJO ibarat kawan lama yang ikut berjuang sejak dari gang sempit hingga Istana, maka PSI jangan sampai terlihat seperti penumpang baru yang baru naik di gerbong eksekutif lalu mendadak merasa paling punya tiket.
Jokowi adalah figur nasional, bukan merchandise politik yang bisa diklaim sepihak.
Dan dalam politik, terlalu bersemangat mengaku “kami yang paling dekat” sering kali justru menegaskan satu hal: mungkin memang sedang takut dianggap tidak cukup relevan tanpa menempel pada nama besar.***
Karl Sibarani, Ketua Bidang Sosial Budaya DPP Projo
