PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang lahir dari visi besar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
Program ini tidak hanya dimaksudkan sebagai intervensi pemenuhan kebutuhan pangan bagi peserta didik, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan jangka panjang guna menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global.
Dalam perspektif pembangunan manusia, pemenuhan gizi yang memadai merupakan fondasi utama bagi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas masyarakat.
Oleh karena itu, Program MBG sesungguhnya merupakan investasi negara terhadap masa depan bangsa. Keberhasilan program ini akan sangat menentukan kualitas generasi Indonesia pada masa mendatang.
Namun demikian, harapan besar yang melekat pada program tersebut saat ini menghadapi tantangan serius.
Munculnya dugaan praktik korupsi yang melibatkan oknum pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) beserta pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program telah menimbulkan kekhawatiran publik.
Dugaan penyimpangan tersebut tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam tujuan utama program, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Sebagai warga negara sekaligus praktisi hukum, saya memandang bahwa dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam Program MBG merupakan persoalan yang sangat serius.
Korupsi pada program yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak bukan sekadar pelanggaran hukum administrasi atau tindak pidana korupsi biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan cita-cita pembangunan nasional.
Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup generasi penerus bangsa tidak boleh dijadikan sarana untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu.
Lebih memprihatinkan lagi, berbagai laporan masyarakat menunjukkan bahwa persoalan dalam pelaksanaan Program MBG tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran. Di sejumlah daerah muncul keluhan mengenai kualitas makanan yang didistribusikan kepada peserta didik.
Beberapa laporan menyebutkan adanya makanan yang tidak memenuhi standar kualitas, diduga tidak layak konsumsi, bahkan terdapat kasus keracunan yang menimbulkan korban.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap rantai distribusi, kualitas bahan pangan, serta standar higienitas masih memerlukan perhatian yang lebih serius.
Dalam teori tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), efektivitas suatu program publik sangat ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan.
Ketiga aspek tersebut harus berjalan secara simultan agar kebijakan publik dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila salah satu unsur tersebut lemah, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin besar.
Karena itu, keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis di tingkat daerah harus diperkuat dan dioptimalkan. Satgas tidak boleh hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi harus menjadi instrumen pengendalian dan pengawasan yang aktif.
Mereka harus hadir secara langsung di lapangan untuk memastikan bahwa seluruh proses mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga penerimaan oleh peserta didik dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Penguatan peran Satgas daerah memiliki landasan hukum yang jelas. Pelaksanaan Program MBG telah didukung oleh berbagai regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program, berbagai keputusan Kepala Badan Gizi Nasional terkait pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), standar biaya, mekanisme rekrutmen Satgas, serta surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Program MBG.
Dengan adanya kerangka regulasi tersebut, sesungguhnya tidak terdapat alasan bagi para pelaksana program untuk mengabaikan standar operasional yang telah ditetapkan. Yang dibutuhkan saat ini adalah konsistensi pelaksanaan, integritas para pelaksana, serta efektivitas pengawasan di lapangan.
Dalam konteks penegakan hukum, langkah Kejaksaan Agung yang melakukan tindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan program patut diapresiasi.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa negara tidak mentoleransi praktik korupsi, terutama pada program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak pandang bulu sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Meski demikian, penegakan hukum semata tidak cukup. Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG perlu dilakukan secara berkala, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh sumber daya yang terlibat dalam program memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen yang tinggi terhadap pelayanan publik.
Evaluasi tersebut juga harus mencakup mekanisme pengawasan internal, sistem pelaporan masyarakat, audit kualitas makanan, audit keuangan, serta efektivitas distribusi bantuan.
Selain itu, partisipasi masyarakat perlu diperkuat sebagai bagian dari kontrol sosial. Orang tua siswa, guru, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengawasan program.
Dalam perspektif kebijakan publik modern, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam memastikan keberhasilan suatu program pemerintah. Pengawasan yang melibatkan masyarakat akan mempersempit ruang bagi praktik penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang diterima oleh penerima manfaat.
Oleh sebab itu, saya berpandangan bahwa momentum munculnya berbagai persoalan dalam Program Makan Bergizi Gratis harus dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan harus menjadikan kasus-kasus yang muncul sebagai pelajaran untuk memperbaiki sistem yang ada.
Kepada para pimpinan dan jajaran pelaksana Program MBG, saya berharap agar amanah yang diberikan negara dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Program ini bukan sekadar proyek pemerintahan, melainkan misi besar untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang lebih sehat dan lebih berkualitas. Karena itu, seluruh pelaksana harus bekerja berdasarkan prinsip profesionalisme, integritas, k, dan akuntabilitas.
Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan atau besarnya anggaran yang terserap.
Keberhasilan sesungguhnya terletak pada sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengawasan yang kuat, tata kelola yang baik, serta komitmen seluruh pihak menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar.
Negara harus hadir memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai kepada penerima manfaat dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi generasi penerus bangsa.
Hanya dengan cara demikian Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.***
Arif Adi Mulia, SH, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PROJO Kalimantan Barat
