JAKARTA, PROJO.or.id – Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Fredy Alex Damanik, angkat bicara merespons serangan verbal dari Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli terkait safari politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Provinsi Lampung. PROJO meminta sebagian elite PDIP untuk berhenti terobsesi mencari-cari kesalahan Jokowi dan menyarankan agar mereka lebih fokus melakukan introspeksi internal.
Sebelumnya, Guntur Romli melempar kritik tajam dengan menyebut Jokowi yang kini mengenakan atribut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah turun kelas dari “petugas partai” menjadi “jongos PSI” demi memenangkan anak-anaknya menjelang Pemilu 2029.
“Kami ingin mengingatkan kepada sebagian elite PDIP agar berhenti menjadikan Pak Jokowi sebagai kambing hitam atas setiap dinamika politik nasional,” kata Fredy memberikan tanggapan tegas.
Mempertanyakan Hak Konstitusional Jokowi
Fredy menilai ada standar ganda dan kecurigaan berlebihan yang terus dialamatkan kepada mantan Wali Kota Solo tersebut. Menurutnya, apa pun yang dilakukan Jokowi saat ini selalu dipandang salah oleh pihak-pihak tertentu, seolah-olah ia telah kehilangan haknya sebagai warga negara pasca-purnatugas.
“Kalau Pak Jokowi diam, dipersoalkan. Turun ke masyarakat, dipersoalkan. Bertemu rakyat, dipersoalkan. Memberikan semangat kepada kader partai, juga dipersoalkan. Pertanyaannya sederhana, apakah setelah tidak lagi menjadi Presiden, Pak Jokowi kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara?” cetus Fredy.
Ia menegaskan bahwa langkah Jokowi mendampingi Kaesang Pangarep untuk memberikan motivasi struktural bagi PSI di Lampung merupakan aktivitas politik yang terbuka, sah, dan dilindungi undang-undang. PROJO melihat ada “obsesi politik” yang tidak sehat dari elite PDIP yang selalu menaruh curiga pada setiap gerak-gerik Jokowi.
Tudingan Pilpres 2029 Dianggap Terlalu Dipaksakan
Terkait pernyataan Guntur Romli yang menuduh safari ini sebagai manuver dini untuk mempersiapkan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029 mendatang, Fredy menyebut narasi tersebut terlalu dini dan dipaksakan.
“Tahapan Pemilu 2029 saja belum dimulai, tetapi sudah dibangun berbagai tuduhan tanpa dasar yang memadai. Politik seharusnya dibangun di atas fakta, bukan prasangka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekjen PROJO ini mewanti-wanti semua pihak agar menghentikan narasi yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba antara Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi maupun dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Rakyat sudah melihat hubungan keduanya berjalan sangat baik dalam semangat kesinambungan pemerintahan. Upaya membangun kecurigaan dan konflik justru hanya menunjukkan adanya kepentingan politik tertentu dari mereka,” tambah Fredy.
Tantang PDIP Hadapi Kontestasi Secara Elegan
Sebagai penutup, Fredy mengajak PDIP untuk bertarung secara sehat di panggung politik tanpa harus merasa terancam oleh aktivitas tokoh atau partai lain. Kepercayaan rakyat, menurut PROJO, tidak diraih dengan cara menyalahkan orang lain.
“Kalau memang PDIP yakin dengan kekuatan politiknya, hadapilah kontestasi secara elegan. Jangan setiap aktivitas politik pihak lain selalu dianggap ancaman,” tuturnya.
PROJO menegaskan komitmennya untuk tetap tegak lurus fokus mengawal keberhasilan roda pemerintahan Prabowo-Gibran agar tidak terdistraksi oleh riuh rendah politik permusuhan.
“Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa sebagian elite PDIP lebih sibuk mengejar bayang-bayang Pak Jokowi daripada melakukan introspeksi mengapa kepercayaan publik terhadap partainya mengalami dinamika. Demokrasi tidak dimenangkan dengan menyalahkan orang lain, tetapi dengan memenangkan hati rakyat,” pungkas Fredy.***
