SOLO, PROJO.or.id — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara menanggapi video viral yang sempat menjadi perbincangan publik terkait posisi duduk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak sejajar dalam sebuah rapat kabinet.
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik, Jokowi dengan tenang menegaskan bahwa kedudukan dan tata protokoler kenegaraan telah diatur secara tegas oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
Rujuk pada Konstitusi dan Undang-Undang Keprotokolan
Dalam keterangannya, Jokowi menilai bahwa polemik mengenai posisi duduk tersebut tidak perlu diperpanjang jika masyarakat maupun pihak-pihak terkait merujuk pada aturan hukum yang ada. Menurutnya, segala hal ihwal kedudukan pimpinan negara sudah memiliki landasan hukum yang sangat jelas.
“Secara kedudukan wakil presiden itu secara konstitusional jelas, sudah jelas dan ada undang-undang keprotokolan juga jelas semuanya. Ya sudah diikuti aja aturannya di situ, karena sudah jelas semuanya kok,” ujar Jokowi.
Ketika disinggung lebih lanjut mengenai apakah posisi tersebut seharusnya sejajar, Jokowi menyarankan agar publik kembali membaca dan memahami aturan keprotokolan kenegaraan yang berlaku agar tidak salah dalam menarik kesimpulan.
“Ya coba dibaca aturannya,” imbuhnya singkat.
Tepis Spekulasi, Pastikan Hubungan Prabowo dan Gibran Baik-Baik Saja
Selain meluruskan persoalan aturan keprotokolan, Jokowi juga merespons berbagai spekulasi liar yang mempertanyakan keharmonisan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca beredarnya video tersebut.
Dengan santai dan diselingi tawa ringan, Jokowi memastikan bahwa tidak ada keretakan atau masalah apapun di antara kedua pemimpin negara tersebut. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka tetap terjalin dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Ya baik-baik saja, nggak ada masalah,” tegas Jokowi sambil tersenyum.
Pernyataan ini sekaligus meredam berbagai narasi miring dan upaya penggiringan opini yang mencoba membenturkan hubungan di antara para pemimpin eksekutif. Dengan penjelasan yang lugas dan konstitusional, Jokowi mengajak publik untuk fokus pada substansi kinerja pemerintahan ketimbang termakan spekulasi yang tidak berdasar.***
