BAK DISAMBAR petir di siang bolong, Mahkamah Agung tiba-tiba menjatuhkan putusan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Prosesnya yang dilaporkan berlangsung kilat segera mengundang tanda tanya. Di tengah perkara yang sarat implikasi politik, palu hakim seolah bergerak lebih cepat daripada penjelasan yang dibutuhkan publik.
Apakah ini buah efisiensi peradilan, atau justru menyisakan persoalan tentang ketelitian pemeriksaan, konsistensi penerapan hukum, dan transparansi? Ketika putusan datang secepat kilat, masyarakat berhak mengetahui apakah seluruh proses di baliknya telah berjalan seteliti dan seterang hukum yang seharusnya ditegakkan. Sebab, jika proses peradilan gagal meyakinkan publik, pertanyaan yang lebih mengerikan pun muncul: apakah pengadilan masih berdiri sebagai benteng terakhir keadilan, atau justru berisiko dipersepsikan sebagai algojo kekuasaan?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa hakim telah bertindak atas perintah atau kepentingan politik tertentu. Pertanyaan itu merupakan bentuk kegelisahan yang patut dijawab melalui keterbukaan, argumentasi hukum yang dapat diuji, dan proses peradilan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Dalam negara hukum, kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya dengan mengumumkan hasil akhir sebuah perkara. Kepercayaan itu tumbuh ketika masyarakat dapat memahami bahwa putusan lahir dari pemeriksaan yang cermat, pertimbangan yang masuk akal, serta penerapan hukum yang konsisten.
Persoalan mendasar dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik bukan semata-mata apakah sebuah putusan dijatuhkan dengan cepat. Persoalan yang lebih penting ialah apakah kecepatan tersebut sejalan dengan kualitas pemeriksaan dan ketelitian pertimbangan hukumnya. Peradilan yang efisien tentu patut diapresiasi. Namun, efisiensi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk mengabaikan kehati-hatian, terlebih ketika perkara menyentuh isu yang sensitif dan berpotensi menimbulkan konsekuensi politik maupun administratif.
Kecepatan penyelesaian perkara, dengan sendirinya, tidak membuktikan adanya pelanggaran hukum. Demikian pula, lamanya pemeriksaan tidak otomatis menjamin bahwa suatu putusan telah benar. Ukuran yang semestinya digunakan ialah kepatuhan terhadap hukum acara, kecukupan pemeriksaan, ketepatan penerapan norma, dan kualitas pertimbangan yang mendasari amar putusan. Karena itu, kritik terhadap putusan kasasi harus diarahkan pada hal-hal yang dapat diperiksa secara objektif, bukan semata-mata pada kecurigaan yang lahir dari kecepatan prosesnya.
Di sinilah pentingnya transparansi. Publik perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar hukum, duduk perkara, dan pertimbangan majelis hakim. Putusan pengadilan bukan sekadar dokumen yang berisi siapa menang dan siapa kalah. Ia merupakan produk kekuasaan kehakiman yang harus dapat dipertanggungjawabkan melalui argumentasi hukum. Semakin besar perhatian masyarakat terhadap suatu perkara, semakin penting pula bagi lembaga peradilan untuk memastikan bahwa pertimbangan hukumnya dapat dipahami dan diuji secara rasional.
Keterbukaan semacam itu bukan bentuk tunduknya hakim kepada tekanan opini publik. Independensi hakim justru harus dilindungi dari tekanan politik, kepentingan kekuasaan, maupun desakan massa. Namun, independensi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan untuk menutup diri dari kritik. Hakim memang tidak boleh memutus perkara berdasarkan kehendak publik, tetapi putusannya harus berdiri di atas alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam negara hukum, terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan formal dan legitimasi yang tumbuh dari kepercayaan masyarakat. Sebuah putusan dapat sah secara prosedural, tetapi tetap memerlukan penjelasan yang kuat agar publik memahami dasar dan logika hukumnya. Sebaliknya, ketidakpuasan masyarakat tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa putusan tersebut keliru. Oleh sebab itu, penilaian terhadap perkara ini harus bertumpu pada dokumen resmi, ketentuan hukum yang berlaku, dan pertimbangan hakim, bukan pada asumsi politik semata.
Jika memang terdapat persoalan dalam penerapan hukum acara atau pertimbangan hukum, persoalan itu harus diuraikan secara spesifik. Ketentuan yang dijadikan dasar perlu diperiksa relevansinya, kronologi proses harus dipastikan melalui dokumen resmi, dan isi putusan harus dibaca secara utuh. Kritik hukum yang kuat bukan kritik yang paling keras suaranya, melainkan kritik yang paling kokoh argumentasinya. Tanpa landasan tersebut, kritik berisiko berubah menjadi tuduhan; sementara tuduhan tanpa pembuktian justru dapat mengaburkan persoalan hukum yang sesungguhnya.
Namun, satu hal tidak boleh diabaikan: kepercayaan terhadap peradilan merupakan modal penting bagi tegaknya negara hukum. Ketika sebuah putusan menimbulkan pertanyaan luas, jawaban yang dibutuhkan bukan sikap defensif atau tuntutan agar masyarakat berhenti mengkritik. Yang dibutuhkan ialah penjelasan yang terbuka, argumentasi yang terukur, dan kesediaan lembaga peradilan untuk menunjukkan bahwa hukum telah diterapkan secara konsisten tanpa membedakan siapa pihak yang berperkara.
Pada akhirnya, persoalan ini melampaui satu perkara dan satu putusan. Ia menyentuh pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan kehakiman menjaga jarak dari kepentingan politik sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat. Pengadilan tidak cukup hanya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Pengadilan juga harus memastikan bahwa kewenangan itu dijalankan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan pertimbangan yang jernih dan penghormatan terhadap prinsip negara hukum.
Palu hakim memang dapat diketukkan dalam waktu singkat. Namun, kepercayaan publik tidak dapat dibangun secepat itu. Ia menuntut konsistensi, keterbukaan, dan integritas yang dibuktikan melalui praktik peradilan sehari-hari.
Sebab, pengadilan seharusnya menjadi tempat terakhir masyarakat mencari keadilan ketika kekuasaan lain tidak lagi dapat dipercaya. Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan bukan sekadar mengapa sebuah putusan dijatuhkan begitu cepat, melainkan apakah seluruh proses dan pertimbangan hukumnya telah memberikan alasan yang cukup bagi masyarakat untuk percaya.
Jangan sampai palu hakim terdengar lebih nyaring daripada argumentasi hukumnya. Sebab, ketika kecepatan putusan tidak diiringi penjelasan yang meyakinkan, yang dipertaruhkan bukan hanya penilaian terhadap satu perkara, melainkan juga wibawa peradilan itu sendiri. Pengadilan harus berdiri sebagai benteng terakhir keadilan, bukan menjadi lembaga yang dipersepsikan sebagai algojo kekuasaan.***
Dr. Imam Sofian, S.H., M.H., Ketua DPP PROJO
