JAKARTA, PROJO.or.id – Kehangatan diskusi politik nasional kembali memuncak setelah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan klarifikasi terbuka terkait serangkaian kontroversi yang menyeret namanya dalam sebulan terakhir.
Isu seputar tudingan mendanai gugatan ijazah Presiden Jokowi, dugaan penistaan agama, hingga persoalan kredit perusahaan menjadi sorotan utama dalam program ROSI di Kompas TV yang bertajuk “Ada Apa dengan Jokowi-JK?”.
Acara yang dipandu oleh Friska Clarisa ini menghadirkan dua narasumber kunci: Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah (Pak Uceng), dan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, memberikan peringatan keras agar seluruh pihak berhenti melakukan aksi adu domba terhadap para tokoh bangsa. Seruan ini muncul menyusul merebaknya perdebatan di media sosial mengenai kontribusi tokoh tertentu dalam perjalanan karier politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Menyikapi Loyalitas Pendukung yang Reaktif
Dilansir dari KompasTV, penegasan tersebut menanggapi munculnya istilah-istilah tertentu di platform digital yang dinilai dapat memecah belah hubungan antar-pemimpin. Budi Arie menjelaskan bahwa basis pendukung Jokowi yang sangat besar memiliki cara berekspresi yang berbeda-beda dalam menunjukkan loyalitas mereka.
“Gini loh, saya gak mau menyalahkan teman-teman. Pendukung Pak Jokowi ini banyak, baik yang terorganisir maupun yang pribadi-pribadi, yang ekspresinya masing-masing karena kecintaan terhadap Pak Jokowi,” kata Budi Arie dalam program ROSI, Kompas TV, Kamis (23/4/2026) malam.
Aksi reaktif dari para pendukung tersebut dipandang sebagai bentuk pembelaan ketika sosok Jokowi mendapatkan kritik atau tudingan dari pihak luar. Meski demikian, Budi tetap menekankan pentingnya menjaga kondusivitas ruang publik demi kepentingan nasional yang lebih besar.
“Tetapi maksud saya, saya juga hormatin pikiran dan pendapat teman-teman. Di forum ini saya mau imbau, udahlah, jangan kita mengadu domba sesama pemimpin bangsa, tokoh-tokoh bangsa,” tegas Budi Arie.
Fokus pada Urusan Republik yang Lebih Besar
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Koperasi tersebut mengaku telah menjalin komunikasi dengan beberapa kelompok pendukung untuk meredam tensi. Ia menilai bahwa mempertentangkan perbedaan pandangan yang tidak substansial hanya akan menghambat penyelesaian berbagai persoalan negara.
“Nggak ada gunanya juga, ngapain sih, urusan republik ini masih banyak yang harus kita beresin. Kan sesuatu yang tidak berbeda, kenapa mesti kita pertentangkan,” tambahnya.
Klarifikasi Pihak Jusuf Kalla
Ketegangan ini bermula dari pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang mengeklaim peran krusialnya dalam membawa Jokowi ke panggung politik nasional melalui kontestasi Pilkada DKI Jakarta.
“Jokowi jadi Presiden karena saya. Kan tanpa gubernur, mana bisa jadi Presiden? Saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau,” ujar Jusuf Kalla dalam sebuah kesempatan sebelumnya.
Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, memberikan klarifikasi bahwa pernyataan tersebut dilontarkan karena JK merasa disudutkan oleh opini publik, terutama di media sosial yang menudingnya tidak tahu berbalas budi.
“Sebetulnya beliau ingin menyampaikan suatu pesan yang kuat untuk meyakinkan publik bahwa selama ini kan dia kesannya merasa dipojokkan, seolah-olah tidak berterima kasih pada Pak Jokowi,” jelas Husain Abdullah.
Kesepakatan untuk Cooling Down
Pihak JK menganggap persoalan ini telah selesai karena pesan mengenai posisi sejarah JK telah tersampaikan kepada publik dengan jelas. Husain juga mengapresiasi pernyataan Budi Arie yang mengajak semua pihak untuk berhenti berselisih.
“Saya kira semua sudah jelas, clear. Pak JK sudah menyampaikan apa yang harus diketahui secara publik supaya paham posisinya Pak JK. Saya rasa ‘barang’ ini sudah ketemu,” pungkas Husain.
Pertemuan narasi antara pihak Projo dan pihak Jusuf Kalla dalam forum tersebut diharapkan dapat mengakhiri polemik di media sosial dan menenangkan situasi politik nasional.***
