PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki periode awal yang penuh harapan sekaligus tantangan. Sebagai pasangan yang memenangkan Pemilu 2024 dengan dukungan mayoritas rakyat, keduanya membawa visi besar yang dirangkum dalam program Asta Cita.
Namun sebagaimana pemerintahan mana pun, keberhasilan dan kekurangan berjalan beriringan. Oleh karena itu, penilaian terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran perlu dilakukan secara obyektif, tidak hanya berdasarkan simpati atau antipati politik, tetapi juga berdasarkan dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat.
Capaian Pemerintahan Prabowo–Gibran :
1. Realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu janji kampanye yang paling menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini mulai dijalankan pada awal 2025 dengan sasaran pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Tujuannya adalah meningkatkan kualitas gizi nasional sekaligus menekan angka stunting. Pemerintah menempatkan program ini sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Terlepas dari berbagai kritik mengenai biaya dan pelaksanaannya, MBG menunjukkan keberanian pemerintah untuk menjalankan program sosial dalam skala nasional yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Bagi banyak keluarga berpenghasilan rendah, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran harian.
2. Realisasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih)
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan kesejahteraan petani dan UMKM, serta memperluas akses masyarakat desa terhadap kebutuhan pokok dan layanan keuangan.
Pada Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara melaporkan bahwa total 30.611 unit Kopdes Merah Putih telah berdiri atau sedang dalam proses pembangunan, terdiri dari 857 unit selesai 100% dan sekitar 29.557 unit dalam proses pembangunan.
3. Fokus pada Ketahanan Pangan
Prabowo sejak awal menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Pemerintah memperluas program cetak sawah, pembangunan irigasi, serta peningkatan mekanisasi pertanian. Langkah ini didorong oleh kesadaran bahwa ketergantungan terhadap impor pangan dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim, perhatian terhadap sektor pertanian merupakan langkah yang strategis. Meskipun hasilnya belum sepenuhnya terlihat, arah kebijakan ini mendapat apresiasi dari kalangan petani dan pemerhati ketahanan pangan.
4. Efisiensi Anggaran dan Pembentukan Danantara
Pemerintah melakukan efisiensi anggaran dalam jumlah besar dengan alasan mengurangi pemborosan birokrasi dan mengalihkan dana ke program prioritas. Sebagian hasil efisiensi tersebut digunakan untuk mendukung MBG dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Jika dikelola secara profesional dan transparan, Danantara berpotensi menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan aset negara serta meningkatkan kapasitas investasi nasional.
5. Stabilitas Politik yang Relatif Terjaga
Meskipun kompetisi politik pada Pemilu 2024 berlangsung cukup keras, pemerintahan Prabowo berhasil menjaga stabilitas politik nasional.
Hubungan antara pemerintah pusat dan sebagian besar kekuatan politik di parlemen relatif kondusif. Stabilitas ini penting untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan politik yang berlebihan.
6. Tingkat Kepuasan Publik yang Masih Tinggi
Beberapa survei pada tahun pertama pemerintahan menunjukkan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap kinerja Prabowo–Gibran, bahkan mencapai antara 70 – 80%.
Dukungan masyarakat terutama berasal dari persepsi bahwa pemerintah bergerak cepat dalam menjalankan program-program unggulan.
Tantangan Pemerintahan Prabowo–Gibran :
1. Beban Fiskal yang Semakin Berat
Program-program ambisius membutuhkan anggaran yang sangat besar. MBG sendiri memerlukan ratusan triliun rupiah setiap tahun. Akibatnya, muncul kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal negara dalam jangka panjang.
Sejumlah ekonom menilai bahwa pemerintah harus lebih berhati-hati agar pengeluaran besar tidak mengganggu stabilitas APBN dan tidak meningkatkan risiko utang secara berlebihan. Beberapa lembaga internasional juga mengingatkan adanya tekanan fiskal yang meningkat akibat berbagai program prioritas pemerintah.
Selain itu, tata kelola keuangan MBG juga harus diperbaiki dan diawasi dengan ketat, agar tidak terjadi lagi penyimpangan (korupsi).
2. Potensi Masalah Baru di Desa
Walaupun progres pembangunannya cukup cepat, program Kopdes Merah Putih juga harus memperhatikan beberapa hal :
- Keberlanjutan bisnis koperasi jika terlalu banyak bergerak sebagai toko ritel yang bersaing dengan warung rakyat.
- Tata kelola, transparansi, dan potensi penyalahgunaan anggaran mengingat skala proyek yang sangat besar.
- Pasar dan potensi masing-masing desa harus dipetakan dengan baik dan tepat, karena karakteristik tiap desa sangat berbeda-beda.
- Fokus koperasi seharusnya lebih diarahkan pada sektor pertanian, perikanan, dan logistik desa (sesuai dengan karakteristik masing-masing desa) dibanding sekadar perdagangan sembako.
Dengan kata lain, Kopdes Merah Putih harus menjadi “pusat perdagangan” dan bukan hanya menjadi sekedar “pusat perbelanjaan”.
3. Kepercayaan Investor yang Berfluktuasi
Dalam beberapa periode, pasar keuangan menunjukkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Investor mempertanyakan keberlanjutan program belanja besar dan beberapa langkah yang dianggap meningkatkan intervensi negara dalam perekonomian. Akibatnya terjadi tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar saham Indonesia.
Meskipun pemerintah berargumen bahwa kebijakan tersebut bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi, tantangan untuk menjaga kepercayaan investor tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar.
4. Pelaksanaan Program yang Belum Merata
Program besar seperti MBG menghadapi tantangan implementasi di lapangan. Beberapa daerah mengalami kendala distribusi, kesiapan infrastruktur, serta pengawasan kualitas makanan.
Bahkan muncul sejumlah kasus keracunan makanan yang memicu evaluasi nasional terhadap rantai pasok dan standar kebersihan program.
Masalah ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh niat baik dan besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola.
5. Transparansi dan Akuntabilitas
Sejumlah pengamat menilai pemerintah masih perlu meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait pengelolaan investasi negara dan program-program strategis. Kritik juga muncul terhadap kecenderungan pengambilan keputusan yang dianggap terlalu terpusat.
Dalam negara demokrasi, transparansi bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi syarat utama untuk menjaga kepercayaan publik.
6. Hasil Ekonomi Belum Sepenuhnya Terasa
Walaupun berbagai program telah diluncurkan, sebagian masyarakat masih belum merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan daya beli tetap menjadi isu utama bagi banyak keluarga Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pemerintah masih perlu membuktikan bahwa berbagai program unggulan dapat menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.
Melihat dari capaian dan tantangan yang ada, Pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan karakter kepemimpinan yang berani mengambil langkah besar dan tidak sekadar mempertahankan status quo.
Di sisi lain, ambisi besar tersebut juga membawa konsekuensi berupa tekanan fiskal, tantangan implementasi, serta kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor.
Menilai pemerintahan Prabowo–Gibran secara adil berarti mengakui kedua sisi tersebut. Terlalu memuji tanpa kritik akan mengabaikan berbagai persoalan yang perlu diperbaiki.
Sebaliknya, terlalu fokus pada kekurangan juga dapat mengabaikan berbagai upaya dan capaian yang telah dilakukan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan ini akan ditentukan bukan oleh seberapa besar janji yang diumumkan, melainkan oleh seberapa nyata perubahan yang dirasakan rakyat Indonesia dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan ekonomi.
Waktu masih panjang, dan sejarah akan menilai apakah Prabowo–Gibran berhasil mengubah ambisi besar mereka menjadi hasil yang benar-benar membawa kemajuan bagi bangsa.***
Aris Widihartanto, Ketua DPD PROJO Daerah Istimewa Yogyakarta
