JAKARTA, PROJO.or.id — Aktivis 98 yang juga Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi, memberikan klarifikasi tegas mengenai wacana percepatan pemilu yang belakangan ini memicu kegaduhan publik. Budi Arie menekankan bahwa pandangan tersebut murni merupakan analisa serta pendapat pribadinya dan sama sekali tidak mencerminkan sikap maupun pendapat Presiden Joko Widodo.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie saat hadir dalam program VOI Talk di kanal YouTube @voidotid. Ia menjelaskan bahwa gagasan yang sempat diutarakannya dalam forum silaturahmi relawan merupakan bentuk perhitungkkan dan antisipasi terhadap dinamika politik serta tingginya harapan masyarakat, bukan sebuah perencanaan politik yang terstruktur.
Pandangan Pribadi dan Edukasi Politik
Budi Arie menjelaskan bahwa spekulasi yang berkembang terkait keterlibatan Presiden Jokowi dalam wacana tersebut tidak berdasar. Menurutnya, Presiden Jokowi hanya mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak yang hadir dalam forum tersebut tanpa memberikan persetujuan atas gagasan percepatan pemilu.
“Itu kan pendapat pribadi saya, dan pendapat pribadi saya itu tidak ada kait mengkait dengan sikap dan pendapat Pak Jokowi,” tegas Budi Arie.
Ia menambahkan bahwa di akhir pertemuan, Presiden Jokowi justru menyimpulkan bahwa kondisi nasional dalam keadaan baik dan mengimbau semua pihak untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir masa jabatan.
Budi Arie menekankan bahwa pandangannya murni merupakan wacana akademis dan bagian dari the art of possibility dalam analisis politik untuk mengantisipasi skenario di luar kendali.
Menjaga Demokrasi dan Konstitusi
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini menggarisbawahi pentingnya tetap berada di koridor hukum. Ia menegaskan komitmennya terhadap aturan tata negara yang telah menetapkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali.
“Kuncinya adalah yang harus kita jaga adalah demokrasi dan konstitusi. Kita sudah sepakat pemilu dilakukan 5 tahun sekali, ya sudah kita ikutin aja jadwal itu,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kekhawatirannya jika partisipasi dan kebebasan berpendapat masyarakat dibatasi. Menurut Aktivis ’98 ini, menutup ruang kebebasan bersuara justru berpotensi memicu tindakan non-demokratis di jalanan.
“Yang bahaya dari demokrasi ini kan kalau rakyat sudah kehilangan harapan. Itu berbahaya sekali karena larinya ke jalan-jalan non-demokratis, bisa anarkisme dan sebagainya. Lebih baik rakyat dibiarkan bicara apa adanya demi kebaikan kualitas demokrasi itu sendiri.”
Hubungan Jokowi dan Prabowo Tetap Solid
Menanggapi tuduhan bahwa wacana ini mengganggu keharmonisan antara Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Budi Arie menampik keras spekulasi tersebut. Ia memastikan bahwa hubungan kedua tokoh negarawan tersebut sangat baik dan solid.
Budi Arie juga menyampaikan permohonan maaf apabila analisis pribadinya telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi beberapa pihak, termasuk jajaran partai politik. Ia menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas pernyataan yang disampaikannya tanpa membawa nama pihak lain.***
