JAKARTA, PROJO.or.id — Bagi Budi Arie Setiadi, politik bukan semata soal siapa yang berkuasa dan siapa yang mendapatkan jabatan.
Ada satu garis yang menurut Ketua Umum PROJO itu tidak boleh berubah: garis rakyat.
“Jangan sekali-sekali nyakitin hati rakyat,” kata Budi Arie dalam podcast Henri Satrio Official dan Rujak Politik Channel.
Kalimat itu, menurut Budi Arie, menjadi salah satu prinsip yang ia pegang sejak masih menjadi aktivis.
Jika tidak mampu membela rakyat, kata dia, setidaknya seorang pejabat atau politisi tidak boleh menyakiti rakyat.
Prinsip tersebut kemudian diterjemahkan PROJO dalam slogan “Setia di Garis Rakyat.”
Dari Aktivisme ke Pemerintahan
Budi Arie bukan sosok yang tiba-tiba masuk ke panggung pemerintahan.
Ia mengaku telah aktif sebagai aktivis sejak muda dan menjadi salah satu bagian dari gerakan politik yang mengiringi perjalanan Joko Widodo.
Namun, ketika kemudian dipercaya menduduki sejumlah posisi pemerintahan, ia mengatakan jabatan tersebut tidak pernah menjadi sesuatu yang diminta.
Budi Arie pernah menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika, dan selanjutnya Menteri Koperasi.
“Saya enggak pernah minta,” ujarnya.
Menurut dia, setiap posisi tersebut merupakan penugasan yang harus dijalankan.
Dari desa hingga persoalan konektivitas digital, Budi Arie mengatakan dirinya berusaha melihat pekerjaan pemerintahan dari perspektif kepentingan masyarakat.
Vaksin dan “Garis Rakyat”
Salah satu contoh yang ia ceritakan adalah ketika pandemi COVID-19.
Saat itu, Budi Arie mengatakan PROJO mengambil posisi agar vaksin tidak diperlakukan sebagai barang komersial yang hanya mudah diakses oleh kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi.
“Jangan sampai vaksin ini menjadi commercial goods, barang komersial,” katanya.
Menurut Budi Arie, jika vaksin sepenuhnya menjadi komoditas komersial, masyarakat kecil berpotensi menjadi kelompok yang paling terakhir mendapat perlindungan.
Padahal, virus tidak membedakan kelas sosial.
“COVID enggak milih-milih,” ujarnya.
Bagi Budi Arie, sikap tersebut merupakan bentuk konkret dari apa yang disebutnya sebagai keberpihakan kepada rakyat.
Mengapa Setia kepada Jokowi?
Budi Arie juga menjawab pertanyaan mengenai alasan dirinya tetap loyal kepada Jokowi.
Jawabannya justru menggeser pusat pembicaraan dari figur Jokowi kepada rakyat.
“Bukan Pak Jokowi ini sama kita, tapi sama rakyat. Saya suka sama rakyat,” katanya.
Karena itu, ia menilai kesetiaan politik tidak semestinya hanya dibaca sebagai kesetiaan kepada seseorang.
Ada prinsip yang lebih besar yang harus dijaga.
“Setia di garis rakyat,” ujarnya.
Bagi Budi Arie, Jokowi sendiri merupakan figur yang dekat dengan rakyat. Ia mencontohkan bagaimana masyarakat dari berbagai daerah dapat datang dan menyampaikan aspirasi kepada mantan presiden tersebut.
Tidak Boleh Menyakiti Hati Rakyat
Di titik inilah gagasan “garis rakyat” versi Budi Arie menjadi lebih luas. Politik, menurut dia, pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan masyarakat.
Jabatan boleh berganti. Kabinet bisa berubah. Konstelasi politik dapat bergerak. Tetapi keberpihakan kepada rakyat, menurut Budi Arie, tidak boleh ikut berubah.
Prinsip tersebut juga menjadi alasan mengapa ia mengatakan tidak memiliki ambisi politik pribadi yang harus selalu dipenuhi. “Apalagi sih yang saya cari? Saya sudah dua kementerian,” katanya.
Ia kemudian menyebut berbagai penugasan yang pernah diterimanya.
Baginya, ketika seseorang sudah diberi amanah, yang terpenting adalah menjalankan pekerjaan tersebut sebaik mungkin.
Setelah Tak Lagi di Kabinet
Kini Budi Arie tidak lagi menjadi bagian dari kabinet. Namun, ia mengatakan keputusan pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden yang harus dihormati.
“Saya sudah legowo,” ujarnya.
Sikap tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana Budi Arie membingkai perjalanan politiknya: jabatan bukan garis akhir.
Yang lebih penting adalah apa yang dikerjakan ketika mendapatkan kesempatan berada di dalam pemerintahan.
Dari aktivisme 1998, perjalanan PROJO, hingga tiga penugasan di pemerintahan, Budi Arie ingin menempatkan dirinya dalam satu narasi yang sama.
Setia di garis rakyat.
Bukan karena rakyat selalu berada di belakang kekuasaan, tetapi karena, menurutnya, kekuasaan pada akhirnya memang harus kembali untuk kepentingan rakyat.
Dan bagi seorang aktivis yang kemudian masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, mungkin di situlah ujian sesungguhnya: seberapa jauh prinsip yang dibawa dari jalanan tetap bertahan setelah seseorang duduk di kursi pemerintahan.***
