JAKARTA, PROJO.or.id — Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Freddy Damanik, menilai tudingan yang mengaitkan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dengan intervensi proses hukum terkait perkara Roy Suryo dan kawan-kawan tidak memiliki dasar yang jelas.
Freddy mengatakan tuduhan bahwa Dasco berada di balik proses hukum atau disebut melindungi Roy Suryo merupakan tuduhan serius yang semestinya disertai fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau ada yang menuduh seseorang melakukan intervensi terhadap proses hukum, pertanyaan sederhananya: mana buktinya? Jangan setiap kebetulan politik kemudian ditarik menjadi sebuah konspirasi. Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi, potongan video, apalagi prasangka,” tegas Freddy.
Menurut Freddy, perkara hukum yang melibatkan Roy Suryo dan pihak-pihak terkait merupakan ranah aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut tidak ditarik menjadi pertarungan politik antarkelompok.
“Kalau ada persoalan hukum, biarkan penyidik, jaksa dan hakim bekerja berdasarkan hukum dan alat bukti. Jangan kemudian ketika ada keputusan atau tindakan hukum yang tidak sesuai dengan keinginan seseorang, langsung dicari kambing hitam politiknya,” ujarnya.
Jangan Seret Nama Jokowi
Freddy juga mengingatkan agar nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak terus-menerus dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi politik yang tidak memiliki dasar jelas.
Ia menegaskan bahwa Jokowi telah menyampaikan pentingnya menghormati proses hukum. Karena itu, isu yang berkaitan dengan Jokowi tidak seharusnya digunakan untuk membangun tuduhan terhadap pihak lain tanpa bukti.
“Pak Jokowi sudah sangat jelas berkali-kali menyampaikan bahwa persoalan hukum harus dihormati dan proses hukum harus berjalan. Karena itu, jangan setiap isu yang berkaitan dengan Pak Jokowi kemudian dipakai untuk membangun tuduhan kepada pihak lain tanpa bukti,” kata Freddy.
Freddy menegaskan PROJO menghormati hubungan baik dan komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Menurutnya, hubungan tersebut penting bagi kesinambungan pemerintahan dan stabilitas politik nasional.
“PROJO tidak ingin melihat hubungan baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo dirusak oleh isu-isu yang tidak jelas sumber dan buktinya. Termasuk dengan menyeret nama-nama yang berada di sekitar kedua tokoh tersebut,” katanya.
Minta Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi
Freddy mengingatkan relawan dan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi di media sosial yang mengklaim adanya permainan atau intervensi politik di balik sebuah proses hukum.
“Jangan karena seseorang mengaku mendapatkan informasi dari orang tertentu, kemudian informasi itu dianggap sebagai fakta. Dalam hukum, klaim harus dibuktikan. Kalau tidak ada bukti, ya tetap saja itu klaim,” tegasnya.
Ia mengatakan perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut jangan sampai berubah menjadi tuduhan yang merusak reputasi seseorang maupun memperkeruh hubungan antarelemen bangsa.
“PROJO memilih menjaga suasana tetap kondusif. Kami tidak akan ikut dalam politik fitnah, politik tuduhan dan politik adu domba. Kalau ada bukti pelanggaran hukum, silakan laporkan dan buktikan melalui mekanisme hukum. Tetapi kalau hanya berdasarkan asumsi, jangan dipaksakan menjadi kebenaran,” ujar Freddy.
Menurut Freddy, saat ini yang dibutuhkan adalah kedewasaan politik. Semua pihak harus mampu membedakan antara kritik, fakta hukum, opini, dan spekulasi politik.
“Jangan sampai orang yang mengaku membela Pak Jokowi justru membuat kegaduhan yang merugikan nama Pak Jokowi sendiri. Membela itu bukan berarti boleh menuduh siapa saja. Justru bentuk dukungan yang bertanggung jawab adalah menjaga agar nama Pak Jokowi tidak dijadikan alat untuk konflik dan adu domba,” pungkasnya.***
