PUTUSAN MK kemarin boleh jadi bukan akhir dari polemik pendidikan Gibran. Justru secara politik, putusan tersebut berpotensi menjadi peluru baru dalam perang narasi yang selama ini diarahkan kepada Jokowi dan Gibran.
Mengapa?
Karena meskipun permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan tidak diterima dan Gibran tidak didiskualifikasi, terdapat bagian pertimbangan MK mengenai dokumen pendidikan yang dapat terus dikutip, diperdebatkan, dan diproduksi ulang di ruang publik.
Di sinilah persoalan hukum dapat berubah menjadi persoalan persepsi.
Kelompok yang selama ini kritis terhadap Jokowi dan Gibran dapat menggunakan bagian tersebut untuk membangun kembali narasi bahwa masih terdapat persoalan mengenai latar belakang pendidikan Gibran. Narasi itu kemudian dapat diperluas menjadi pertanyaan mengenai proses pencalonan, legitimasi Gibran, hingga pada akhirnya menyeret kembali legitimasi politik pasangan Prabowo-Gibran.
Dengan kata lain, kalah secara hukum tidak selalu berarti selesai dalam perang narasi.
Justru dalam politik modern, sebuah putusan pengadilan dapat menjadi bahan baku pertarungan opini selama bertahun-tahun. Satu bagian pertimbangan hukum dapat dipisahkan dari keseluruhan konteks putusan, kemudian beredar di media sosial sebagai potongan informasi yang memberikan kesan berbeda dari kesimpulan hukumnya.
Dari Putusan Hukum Menjadi Persepsi Politik
Inilah yang membuat polemik ijazah Gibran menarik untuk dibaca bukan hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari perspektif komunikasi politik.
Dalam komunikasi politik, pengulangan sebuah isu dapat membentuk persepsi, bahkan ketika isu tersebut secara hukum belum tentu menghasilkan kesimpulan seperti yang dibangun dalam narasi publik.
Sebuah pertanyaan yang terus diulang dapat berubah menjadi keraguan. Keraguan yang terus diproduksi dapat berubah menjadi persepsi. Dan persepsi yang bertahan lama dapat memengaruhi citra seorang tokoh.
Karena itu, putusan MK dapat menjadi titik baru dalam siklus tersebut.
Narasi yang sebelumnya berbunyi “apakah Gibran memenuhi syarat?” dapat bergeser menjadi “mengapa MK menyebut tidak menemukan dokumen tertentu?”.
Lalu berkembang lagi menjadi “apakah proses pencalonannya bermasalah?”.
Padahal, setiap pertanyaan tersebut memiliki konteks hukum yang berbeda dan tidak otomatis menghasilkan kesimpulan bahwa Gibran tidak sah sebagai wakil presiden.
Di sinilah publik perlu kritis terhadap cara sebuah putusan dikemas dan disebarluaskan.
Targetnya Bukan Hanya Gibran
Jika isu ini terus bergulir, dampaknya juga tidak berhenti pada Gibran.
Gibran adalah bagian dari pasangan Prabowo-Gibran yang memenangkan Pemilu 2024. Ia juga merupakan bagian dari kesinambungan politik yang menghubungkan pemerintahan saat ini dengan era Jokowi.
Karena itu, setiap upaya untuk terus mempertanyakan legitimasi Gibran berpotensi ikut menyeret nama Jokowi ke dalam pertarungan narasi.
Bagi kelompok yang sejak awal menolak atau mengkritik keras pemerintahan Jokowi, isu ini dapat menjadi instrumen untuk menggerus citra, kredibilitas, dan legitimasi politik Jokowi-Gibran.
Namun, ini tetap harus ditempatkan sebagai analisis terhadap kemungkinan dampak politik, bukan kesimpulan bahwa setiap pengkritik Gibran memiliki agenda tersebut.
Sebab dalam demokrasi, mempertanyakan dokumen pejabat publik adalah hak warga negara. Yang menjadi persoalan adalah ketika pertanyaan hukum kemudian diproduksi menjadi tuduhan politik tanpa membedakan antara fakta, dugaan, opini dan kesimpulan pengadilan.
Mengapa Jokowi Ikut Terseret?
Jokowi dan Gibran memiliki hubungan politik yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan politik 2024.
Gibran merupakan putra Jokowi. Kemenangan Prabowo-Gibran juga menjadi salah satu fase penting dalam transisi kekuasaan dari pemerintahan Jokowi menuju pemerintahan Prabowo.
Karena itu, serangan terhadap legitimasi Gibran secara politik dapat dengan mudah dikaitkan kembali dengan Jokowi.
Jika narasi bahwa Gibran memperoleh pencalonan melalui proses yang bermasalah terus diproduksi, maka secara tidak langsung dapat muncul narasi lanjutan bahwa kemenangan Prabowo-Gibran pada 2024 juga memiliki persoalan legitimasi.
Inilah mengapa isu ijazah memiliki daya politik yang lebih besar daripada persoalan administratif biasa.
Yang diperebutkan bukan hanya selembar dokumen, tetapi tafsir mengenai legitimasi sebuah proses politik.
Perang Narasi Tidak Berakhir di MK
MK telah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan. Tetapi putusan pengadilan tidak otomatis mengakhiri perdebatan politik.
Setelah ruang sidang ditutup, ruang media sosial justru terbuka lebar.
Potongan video, kutipan putusan, komentar tokoh, meme, podcast, unggahan TikTok, konten YouTube dan pemberitaan media dapat menghidupkan kembali isu yang sama dengan sudut pandang berbeda.
Di sinilah kekuatan sekaligus bahayanya.
Satu fakta dapat memiliki banyak tafsir ketika masuk ke ruang digital.
Karena itu, tantangan berikutnya bukan sekadar menjelaskan apa yang diputus MK, tetapi memastikan publik memahami apa yang sebenarnya diputus dan apa yang tidak diputus.
MK tidak mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut. Tetapi bagian pertimbangan mengenai dokumen pendidikan dapat terus menjadi bahan perdebatan.
Dua fakta itu harus disampaikan secara bersamaan.
Jangan sampai publik hanya menerima potongan yang menguntungkan salah satu narasi.
Pertarungan Citra Menjelang Masa Politik Berikutnya
Ada dimensi lain yang tidak kalah penting: waktu.
Polemik ini berlangsung ketika Indonesia mulai memasuki fase politik yang semakin dekat dengan persiapan menuju Pemilu 2029. Dalam situasi seperti itu, isu yang menyangkut legitimasi tokoh nasional memiliki nilai politik yang tinggi.
Tokoh yang berhasil dipersepsikan memiliki legitimasi kuat akan memiliki modal politik lebih besar. Sebaliknya, tokoh yang terus-menerus dikaitkan dengan kontroversi dapat menghadapi beban persepsi, terlepas dari bagaimana persoalan hukumnya diputus.
Karena itu, isu ijazah Gibran berpotensi menjadi isu jangka panjang jika terus dipelihara melalui produksi konten dan pengulangan narasi.
Pertarungannya bukan lagi hanya siapa yang memiliki dokumen.
Pertarungannya adalah siapa yang berhasil meyakinkan publik mengenai makna dari dokumen, proses hukum, dan putusan MK tersebut.
Yang Harus Dilakukan Publik
Dalam situasi seperti ini, publik tidak perlu memilih antara membela atau menyerang seseorang hanya berdasarkan potongan informasi.
Yang jauh lebih penting adalah membaca putusan secara utuh.
Bedakan antara apa yang menjadi permohonan, apa yang menjadi dalil pemohon, apa yang ditemukan dalam persidangan, apa pertimbangan hakim, dan apa amar putusannya.
Begitu pula media harus berhati-hati agar tidak mengubah pertanyaan menjadi kesimpulan.
Sebab dalam demokrasi, kritik memang diperlukan. Tetapi legitimasi kritik juga ditentukan oleh kualitas bukti dan argumentasinya.
Pada akhirnya, polemik Gibran mungkin tidak selesai hanya dengan satu putusan MK.
Medan pertarungannya kini bergeser: dari ruang sidang ke ruang opini publik.
Dan di ruang opini publik, tantangan terbesar bukan siapa yang paling keras berteriak, melainkan siapa yang mampu mempertahankan narasinya dengan fakta yang paling kuat.
Karena itu, putusan MK bisa saja menjadi akhir sebuah perkara hukum, tetapi sekaligus menjadi awal babak baru perang persepsi politik mengenai Jokowi dan Gibran.***
Djoni Suherman, Ketua DPD PROJO Jawa Barat
