JAKARTA, PROJO.or.id – Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi menilai wacana pemakzulan di tengah isu hak angket DPR terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sesuatu yang realistis. Ia mengingatkan, upaya membawa dinamika politik tersebut ke arah yang lebih jauh justru berisiko bagi negara, bangsa, dan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Budi Arie dalam wawancara di kanal YouTube Risty Cast. Menurutnya, desas-desus hak angket merupakan bagian dari hak politik dan hak konstitusional DPR. Namun, hal tersebut tidak serta-merta berarti proses pemakzulan akan berjalan.
“Enggaklah, jauh kan?” ujar Budi Arie saat ditanya mengenai realistis atau tidaknya pemakzulan di tengah komposisi politik DPR.
Ia mengatakan, kemungkinan perkembangan wacana tersebut sangat bergantung pada ada atau tidaknya agenda politik lain dari partai-partai.
“Kita tunggu saja. Tapi saya kok merasa enggak lah, kecuali ada agenda lain ya, semua partai. Kalau yang punya agenda lain ya mungkin,” katanya.
Budi Arie menegaskan, kepastian politik merupakan hal penting bagi keberlangsungan kehidupan bernegara. Ia mengingatkan bahwa masyarakat telah menggunakan hak politiknya melalui Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2024.
Karena itu, hasil pemilu yang berlangsung secara langsung harus dihormati oleh seluruh pihak.
“Kepastian politik itu kan penting dan kita sudah menjalaninya lewat mekanisme pemilu pilpres dan pileg 2024. Demokrasinya harus kita jaga dan mekanisme demokrasi lewat pemilihan langsung itu juga harus kita hormati. Rakyat sudah berpendapat, rakyat sudah memutuskan,” ujarnya.
Menurut Budi Arie, membawa perbedaan aspirasi politik ke arah yang lebih progresif, terutama jika berujung pada upaya mengguncang kepastian pemerintahan, mengandung risiko besar.
“Terlalu berisiko kalau ini berkembang atau berlanjut ke hal-hal yang lebih progresif. Terlalu berisiko buat negara, buat bangsa, buat rakyat,” tegasnya.
Meski demikian, Budi Arie tidak menyebut wacana tersebut sebagai ancaman. Ia memilih melihatnya sebagai aspirasi politik yang tetap harus dihormati dalam kehidupan demokrasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa aspirasi politik pada akhirnya akan kembali diuji melalui pemilu berikutnya.
“Aspirasi lah. Kita hormati juga aspirasi orang-orang. Nanti kita buktikan saja di pemilu berikutnya yang mereka aspirasikan menang apa enggak. Saya yakin mereka kalah lagi,” katanya.
Dalam wawancara tersebut, Budi Arie juga menyinggung polemik ijazah yang menurutnya bukan persoalan utama masyarakat.
“Isu ijazah bukan isu rakyat, itu isu elite,” ujarnya.
Pernyataan Budi Arie menegaskan sikap PROJO bahwa mekanisme demokrasi dan hasil pemilu harus dihormati. Perbedaan pandangan politik tetap memiliki ruang dalam demokrasi, tetapi tidak semestinya mengorbankan kepastian politik dan kepentingan masyarakat luas.***
PROJO – Setia di Garis Rakyat.
