JAKARTA, PROJO – Wacana perubahan format Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali mengemuka di tingkat nasional. Organisasi kemasyarakatan Projo mengusulkan format yang mereka sebut sebagai “jalan tengah”, yakni pemilihan gubernur melalui DPRD, sementara bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Usulan tersebut diklaim bukan semata-mata soal efisiensi anggaran, melainkan berangkat dari pertimbangan ideologis dan struktur ketatanegaraan.
Tiga Alasan Struktural Projo
Perwakilan Projo Jawa Barat, Djoni Suherman, memaparkan setidaknya tiga alasan utama mengapa pemilihan gubernur dinilai lebih tepat dilakukan oleh DPRD.
Pertama, status ganda gubernur. Menurut Djoni, gubernur tidak hanya berperan sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Posisi ini dinilai berbeda secara mendasar dengan bupati dan wali kota yang sepenuhnya merupakan kepala daerah otonom.
Kedua, titik berat otonomi daerah. Ia menegaskan bahwa berdasarkan undang-undang, otonomi daerah sejatinya berada di tingkat kabupaten dan kota, bukan di provinsi. Karena itu, legitimasi langsung dari rakyat dianggap lebih relevan untuk kepala daerah di level tersebut.
Ketiga, menjaga keutuhan NKRI. Djoni menilai penguatan otonomi di tingkat provinsi melalui pemilihan langsung berpotensi menimbulkan tafsir federalistik.
“Kalau otonomi provinsi terlalu kuat, ini bisa mengarah pada federalisme. Itu bisa bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip NKRI yang berlandaskan Pancasila. Wacana ini sebenarnya sudah muncul sejak 2010,” ujar Djoni di Jakarta, Kamis (8/1).
Ia juga menepis anggapan bahwa usulan ini didorong semata oleh mahalnya biaya Pilkada. “Justru yang paling mahal itu Pilkada bupati dan wali kota. Jadi alasannya bukan hanya soal anggaran, tapi tiga poin struktural tadi,” katanya.
Budi Arie: Solusi Moderat
Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, menyebut skema tersebut sebagai kompromi yang realistis di tengah kebutuhan stabilitas nasional dan tuntutan demokrasi.
Dalam konsep yang ditawarkan Projo, wilayah dengan kekhususan seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta tetap dikecualikan.
“Projo memandang ini sebagai solusi moderat. Pemilihan gubernur lewat DPRD bisa memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif, sementara kedaulatan rakyat tetap terjaga melalui Pilkada langsung di kabupaten dan kota,” kata Budi Arie dalam rilis persnya.
Demokrasi Tak Sekadar Hitung Biaya
Meski mendukung efisiensi dan penguatan koordinasi pusat-daerah, Budi Arie mengingatkan agar perubahan mekanisme Pilkada tidak menggerus semangat reformasi. Ia menekankan pentingnya memastikan proses di DPRD bebas dari praktik politik transaksional.
Menurutnya, demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar perhitungan anggaran negara.
“Kompromi ini harus memperkuat demokrasi Pancasila. Efisiensi memang penting, tapi kegembiraan rakyat jangan dihilangkan. Rakyat tetap berhak bergembira merayakan pesta demokrasi di tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.
Dukungan Partai Koalisi
Wacana perubahan mekanisme Pilkada ini juga mendapat dukungan dari sejumlah partai besar dalam koalisi pemerintah.
- Gerindra menyatakan mendukung Pilkada melalui DPRD untuk semua tingkat, dengan alasan efisiensi anggaran dan pengurangan polarisasi politik.
- Golkar, sebagai pengusung awal gagasan ini, menilai Pilkada lewat DPRD merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang konstitusional dan siap membahasnya dalam revisi UU Pemilu/Pilkada melalui Omnibus Law Politik pada 2026.
- PAN mendukung dengan catatan harus ada kesepakatan seluruh fraksi dan tidak memicu gejolak sosial.
- PKB melalui Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar, menilai Pilkada langsung selama ini “tidak produktif” dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Perdebatan soal format Pilkada pun diperkirakan masih akan panjang, seiring tarik-menarik antara efisiensi, stabilitas politik, dan makna kedaulatan rakyat dalam demokrasi Indonesia.***
