Bisa Sumbang Pertumbuhan Ekonomi 2 Persen, PROJO Minta Sektor Ketenagakerjaan Digarap Serius

JAKARTA, PROJO.or.id — Dewan Pimpinan Pusat Ormas PROJO mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis dan terukur dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu strategi utama yang didorong adalah pembukaan lapangan kerja secara masif, baik di dalam maupun di luar negeri.

​Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pekerja Migran DPP PROJO, Judi Panca Nugroho, menegaskan bahwa pemberdayaan berbagai sektor industri mutlak dilakukan guna menekan angka pengangguran yang masih menjadi tantangan di tahun 2026 ini.

​”Pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan di dalam dan luar negeri. Harus memberdayakan dari berbagai sektor untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian Indonesia,” tegas Judi di Jakarta.

​Membaca Data Ketenagakerjaan 2026

​Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, potret ketenagakerjaan nasional menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian serius dari pengambil kebijakan:

• ​Total Angkatan Kerja: 154,91 juta orang (bertambah 1,862 juta orang dibanding Februari 2025).
• ​Penduduk Bekerja: 147,67 juta orang (meningkat 1,896 juta orang dibanding Februari 2025).
• ​Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Berada di angka 4,68 persen (turun tipis 0,08 persen poin dibanding Februari 2025).
• ​Rata-rata Upah Buruh: Rp 3,29 juta rupiah.
• ​Sektor Penyerap Terbesar: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menampung 42,49 juta orang (28,78 persen).

​Meskipun secara persentase TPT mengalami penurunan tipis, pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang masif menuntut ketersediaan ruang kerja yang lebih luas. “Berdasarkan data ini, pemerintah harus segera menyiapkan langkah taktis dan terukur untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan ini,” tambah Judi.

​Genjot Sektor Pekerja Migran, Targetkan Sumbangan Devisa Jumbo

​Sebagai Ketua Satgas Peduli Pekerja Migran Indonesia (P2MI) PROJO, Judi juga meminta pemerintah menggenjot sektor Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sektor ini terbukti menjadi mesin pencetak devisa yang ampuh untuk menjaga stabilitas moneter dan ekonomi nasional.

​Sepanjang tahun 2025, PMI sukses menyumbang devisa sebesar Rp 430 hingga Rp 433 triliun, menjadikannya sebagai sektor penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia setelah Minyak dan Gas Bumi (Migas).

​Untuk memaksimalkan potensi tersebut, PROJO meminta pemerintah bersinergi erat dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), salah satunya dengan melanjutkan program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi yang diinisiasi pada era Presiden ke-7 Joko Widodo.

​”Saat ini rencana melanjutkan penempatan PMI ke Arab Saudi sudah di depan mata. Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Komisi IX DPR RI telah memberikan lampu hijau. Bahkan Presiden Prabowo telah menetapkan target khusus kepada KP2MI untuk meningkatkan devisa negara. Ini merupakan langkah taktis yang nyata. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” lugas Judi.

​Arab Saudi Semakin Aman

​Sekretaris Jenderal Satgas P2MI PROJO, Anggi Muhammad Nur, menambahkan bahwa publik tidak perlu cemas mengenai perlindungan tenaga kerja di Timur Tengah. Saat ini, Pemerintah Arab Saudi telah melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan sistem perlindungan pekerja migran melalui ekosistem digital.

​Arab Saudi kini telah menerapkan aplikasi KUA dan Absir. Sistem ini mempermudah para PMI untuk melaporkan langsung berbagai permasalahan kerja secara real-time, seperti:

1. ​Keterlambatan pembayaran gaji.
2. ​Ketidaksesuaian nominal gaji dalam kontrak.
3. ​Permasalahan ketenagakerjaan lainnya di lapangan.

​”Dengan itikad baik ini, Arab Saudi sudah bukan seperti yang dulu yang dianggap memandang rendah PMI. Hal ini bisa dilihat dari alur penempatan PMI formal (Skill Worker),” jelas Anggi.

​Berdasarkan pantauan Satgas P2MI PROJO, pekerja yang ditempatkan melalui jalur formal maupun program SPSK kini bernaung di bawah perusahaan berbadan hukum resmi di Arab Saudi dengan standar upah yang menjanjikan:

PROJO optimistis, jika akselerasi penempatan PMI lewat SPSK ini berjalan mulus dan target yang dibebankan oleh Presiden Prabowo Subianto tercapai, dampaknya akan langsung terasa pada motor makroekonomi domestik.

​”Kami berharap, dengan dilanjutkannya kembali SPSK ke Arab Saudi dan target dari Presiden Prabowo tercapai, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mendongkrak naik hingga sebesar 2 persen,” pungkas Anggi.***