Di lorong-lorong kampus Universitas Indonesia pada awal 1990-an, seorang mahasiswa komunikasi kerap terlihat bergerak dari satu ruang diskusi ke ruang lain. Ia aktif di pers mahasiswa, terlibat dalam organisasi kampus, dan tak segan melontarkan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Mahasiswa itu bernama *Budi Arie Setiadi*, yang kelak dikenal sebagai politikus sekaligus menteri di pemerintahan Indonesia.
Perjalanan hidupnya tidak dimulai dari panggung politik, melainkan dari dunia kata-kata: ruang redaksi, tulisan kritis, dan gerakan mahasiswa.
Anak Jakarta yang Tumbuh dalam Dunia Aktivisme
Budi Arie lahir di Jakarta pada 20 April 1969 dari pasangan Joko Asmoro dan Pudji Astuti. Masa kecilnya dihabiskan di ibu kota, menempuh pendidikan di SD hingga SMP Marsudirini di Koja, Jakarta Utara, sebelum melanjutkan ke SMA Kolese Kanisius di Jakarta Pusat.
Ketika memasuki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di *Universitas Indonesia*, kehidupannya berubah menjadi lebih dinamis. Kampus pada masa itu merupakan ruang dialektika yang hidup. Budi Arie aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa, dari pers mahasiswa hingga kelompok diskusi politik.
Ia bahkan sempat menjadi pemimpin redaksi majalah mahasiswa Suara Mahasiswa pada 1993–1994. Di masa yang sama, ia dipercaya menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI dan anggota presidium senat mahasiswa universitas.
Di kalangan teman-temannya, ia dikenal dengan panggilan “Muni”, sosok yang aktif berdiskusi, menulis, sekaligus mengorganisasi gerakan mahasiswa.
Jurnalisme di Tengah Angin Reformasi
Ketika Indonesia memasuki masa pergolakan politik menjelang *Reformasi 1998*, Budi Arie berada di jalur yang tepat untuk menyuarakan kritik.
Ia memulai karier jurnalistik di mingguan Media Indonesia pada 1994. Tak lama kemudian, ia ikut merintis lahirnya mingguan ekonomi Kontan, yang kemudian berkembang menjadi salah satu media bisnis penting di Indonesia.
Dalam dunia jurnalistik, Budi Arie dikenal memiliki gaya pemberitaan yang tajam. Kritik terhadap elite bisnis dan kebijakan ekonomi sering muncul dalam tulisan-tulisan media tempat ia bekerja.
Kritik yang terlalu keras bahkan sempat membuatnya mendapat teguran dari tokoh pers nasional *Jakob Oetama*, pendiri Kompas Gramedia. Bagi sebagian jurnalis muda, teguran seperti itu justru menjadi semacam “ritual kedewasaan” dalam dunia pers: tanda bahwa tulisan mereka cukup tajam untuk diperhatikan.
Selain itu, pada masa reformasi ia juga mendirikan surat kabar kritis bernama Bergerak pada 1998.
Dari Aktivis ke Pengusaha
Memasuki awal 2000-an, Budi Arie mulai memperluas kiprah di luar dunia media. Ia menjadi Presiden Direktur Mandiri Telekomunikasi Utama pada 2001–2009 dan memimpin beberapa perusahaan di sektor informasi serta investasi.
Langkah ini menandai fase baru dalam hidupnya: dari aktivis dan jurnalis menjadi pelaku bisnis sekaligus organisator.
Namun jejak aktivismenya tidak pernah benar-benar hilang.
Politik dan Lahirnya Projo
Karier politik Budi Arie mulai terlihat ketika ia aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Kepala Balitbang DKI Jakarta pada 2005–2010.
Namun momentum terbesarnya datang pada 2013, ketika ia mendirikan organisasi relawan *Projo*.
Organisasi ini lahir untuk mendorong pencalonan *Joko Widodo* sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Saat itu, Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta dan belum secara resmi diusung oleh partai.
Projo bergerak menggalang dukungan dari akar rumput. Relawan-relawan ini turun ke berbagai daerah, membangun jaringan politik yang berbeda dari mesin partai tradisional.
Ketika Jokowi akhirnya terpilih menjadi Presiden ke-7 Indonesia, nama Projo ikut melejit sebagai salah satu kekuatan relawan terbesar dalam politik nasional.
Masuk Pemerintahan
Karier pemerintahan Budi Arie dimulai pada 2019 ketika ia diangkat menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Empat tahun kemudian, sebuah peristiwa besar membuka jalan baru dalam kariernya. Pada 2023, Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Johnny Gerard Plate, terseret kasus korupsi proyek BTS.
Presiden Jokowi kemudian menunjuk Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Penunjukan itu langsung menarik perhatian publik. Ada yang melihatnya sebagai kepercayaan politik dari presiden, ada pula yang menganggapnya sebagai bentuk balas jasa terhadap relawan.
Namun bagi Budi Arie, jabatan tersebut menjadi panggung baru untuk menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks.
Babak Baru di Kabinet
Setelah pergantian pemerintahan nasional, Budi Arie dipercaya menjabat Menteri Koperasi. Posisi ini menempatkannya pada agenda besar pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi dan usaha mikro.
Perjalanan kariernya menunjukkan lintasan yang cukup unik. Ia pernah menjadi mahasiswa aktivis, jurnalis kritis, pengusaha, penggerak relawan politik, hingga menteri di kabinet.
Antara Loyalitas Politik dan Kontroversi
Seperti banyak tokoh politik lainnya, perjalanan Budi Arie tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pernyataannya di ruang publik sempat menuai kritik, termasuk soal wacana masa jabatan presiden dan berbagai komentar terkait politik nasional.
Namun dalam dunia politik Indonesia yang dinamis, kontroversi sering menjadi bagian dari perjalanan seorang tokoh.
Jejak yang Terus Bergerak
Budi Arie Setiadi adalah contoh bagaimana jalur aktivisme, jurnalisme, dan politik bisa saling bersinggungan dalam satu perjalanan hidup.
Dari ruang redaksi yang penuh aroma tinta koran hingga ruang kabinet negara yang sarat keputusan strategis, ia menempuh jalan panjang yang berliku.
Perjalanan itu menunjukkan satu hal: dalam politik Indonesia, garis antara aktivis, jurnalis, dan penguasa sering kali tidak lurus. Ia bergerak seperti alur cerita panjang yang terus berubah arah, mengikuti gelombang zaman.
