JAKARTA, PROJO.or.id — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PROJO, Budi Arie Setiadi, kembali memberikan tanggapan tegas atas berbagai tudingan miring yang mengaitkan dirinya dengan praktik perlindungan judi online semasa menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Budi Arie menantang pihak-pihak yang melontarkan tuduhan tersebut untuk dapat menghadirkan bukti konkret di ruang publik, alih-alih melempar narasi tanpa dasar.
“Kasih ke saya contoh satu saja situs judi online yang saya bilang jangan ditutup,” ujar Budi Arie dalam perbincangan di kanal siniar Henri Satrio Official dan Rijal Politik Channel.
Ia menegaskan, komitmen dan langkah-langkah nyata pemberantasan judi online justru menjadi salah satu fokus utama pekerjaan yang dikerjakan serius selama dirinya memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Menurutnya, praktik judi online merupakan bentuk kejahatan terstruktur yang nyata-nyata mengeksploitasi dan merugikan masyarakat kecil.
“Sejak awal saya memang punya prinsip, judi online itu penghisap darah rakyat, menipu rakyat,” tegasnya.
Budi Arie secara konsisten membantah pernah mengeluarkan instruksi atau kebijakan untuk membiarkan situs perjudian tertentu tetap beroperasi. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan hukum yang sempat menyeret lingkaran kementerian tersebut telah melalui koridor proses hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, ia meminta agar ruang publik tidak terus-menerus disesatkan oleh pembingkaian (framing) opini yang tidak berdasar pada fakta hukum.
“Jangan diputar-putar, di-framing seolah-olah Budi Arie melindungi,” katanya.
Menutup pernyataannya, ia kembali menekankan agar siapa pun yang merasa memiliki bukti keterlibatannya segera membukanya secara terbuka kepada masyarakat, sehingga isu tersebut tidak bergeser menjadi fitnah politik.
“Tanya saja. Ada enggak?” tandas Budi Arie.
Capaian Kinerja Budi Arie Setiadi Selama Menjabat Menkominfo
Budi Arie menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sejak Juli 2023 hingga Oktober 2024. Dalam kurun waktu tersebut, ia memimpin kementerian dalam menjalankan sejumlah program strategis nasional, mulai dari penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal hingga penegakan hukum di ruang digital.
Penyelesaian Proyek BTS 4G di Wilayah 3T
Salah satu capaian utama yang disoroti adalah kelanjutan dan penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Proyek infrastruktur ini sebelumnya sempat menjadi sorotan publik menyusul adanya persoalan hukum dan terhentinya pembangunan di berbagai titik.
Di bawah kepemimpinannya, ribuan titik BTS 4G yang sebelumnya mangkrak berhasil diselesaikan, dengan angka realisasi pemerintah berada pada kisaran 5.321 hingga hampir 6.000 titik, demi memperluas konektivitas bagi masyarakat di daerah yang selama ini minim akses telekomunikasi.
Masif Memerangi Judi Online
Di sektor pengamanan ruang digital, penanganan judi online menjadi salah satu fokus harian kementerian. Selama masa kepemimpinannya, Kemkominfo melakukan pemutusan akses (take down) secara masif terhadap hampir 3,8 juta konten bermuatan judi online.
Pemerintah juga secara aktif menindak sisipan konten judi online yang menyusup ke situs-situs lembaga pendidikan dan pemerintahan, meski di sisi lain tantangan ini terus berulang seiring munculnya situs-situs baru dengan metode yang semakin bervariasi.
Mengawal Ruang Digital pada Pemilu 2024
Agenda krusial berikutnya adalah menjaga stabilitas ruang digital selama perhelatan Pemilu 2024. Melalui koordinasi erat dengan berbagai platform digital dan pemangku kepentingan.
Kemkominfo berupaya meredam penyebaran disinformasi, misinformasi, serta konten polarisasi demi mewujudkan pemilu yang damai di tengah tingginya arus informasi masyarakat di media sosial.
Mendorong Infrastruktur Satelit
Selain jaringan terestrial BTS, pemerataan konektivitas nasional turut diperkuat melalui percepatan proyek Hot Backup Satellite (HBS). Langkah ini diambil untuk mendongkrak kapasitas satelit nasional guna menopang lonjakan kebutuhan bandwidth masyarakat serta mengimbangi tantangan geografis Indonesia yang luas.
Rekam jejak selama kurang lebih 15 bulan kepemimpinan tersebut menunjukkan dinamika kompleks yang dihadapi pemerintah—mulai dari pemulihan proyek infrastruktur mangkrak, penindakan kejahatan siber, hingga pengelolaan ekosistem informasi publik yang menuntut pengawasan secara berkelanjutan.***
