JAKARTA, PROJO.or.id – Mantan Menteri Koperasi sekaligus Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi, menilai persoalan utama yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan semata hubungan dengan partai politik, melainkan hubungan antara pemerintah dan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie saat menjadi narasumber dalam podcast Akbar Faizal Uncensored.
Dalam perbincangan tersebut, Budi Arie mengatakan Presiden Prabowo tidak perlu mengkhawatirkan kekuatan politik di luar pemerintah. Menurutnya, legitimasi sekaligus kekuatan terbesar seorang presiden berasal dari rakyat.
“Pak Presiden nggak perlu khawatir. Dia datang dari rakyat kok. Yang bisa menghentikan dia kan rakyat. Bukan siapapun.”
Budi Arie kemudian menekankan bahwa persoalan yang lebih mendasar bukanlah pertarungan antara presiden atau pemerintah dengan partai politik.
Menurut dia, pemerintah justru harus memperhatikan hubungan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan.
“Jadi problematikanya bukan antara presiden atau pemerintah dengan partai politik. Problematikanya adalah pemerintah dengan rakyat.”
Lihat postingan ini di Instagram
Ekspektasi Rakyat Dinilai Semakin Besar
Budi Arie mengatakan masyarakat memiliki harapan dan ekspektasi yang besar terhadap pemerintahan Prabowo.
Namun, menurutnya, dalam beberapa bulan hingga sekitar satu tahun terakhir, masyarakat justru terus disuguhi berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah.
“Rakyat punya harapan besar. Ekspektasinya besar. Tapi setiap hari dalam beberapa bulan atau satu tahun terakhir ini, masyarakat atau rakyat disuguhkan dengan berbagai permasalahan.”
Menurut Budi Arie, kondisi tersebut menjadi semakin memprihatinkan ketika persoalan muncul dalam pelaksanaan program-program strategis yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
Salah satu program yang disorotnya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Budi Arie menilai gagasan dasar program tersebut memiliki tujuan yang baik dan sejalan dengan amanat konstitusi. Namun, ia menyoroti persoalan yang muncul dalam praktik pelaksanaannya.
“Di program-program strategis Pak Presiden, kenapa itu? Misalnya soal MBG. Idenya, niatnya mulia. Dan itu MBG itu sangat konstitusional. Tapi praktiknya kan mencederai perasaan keadilan masyarakat.”
Soroti Jarak antara Gagasan dan Pelaksanaan
Pernyataan Budi Arie tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap kesenjangan antara tujuan kebijakan pemerintah dengan implementasinya di lapangan.
Ia tidak mempersoalkan gagasan dasar MBG. Sebaliknya, yang menjadi sorotan adalah bagaimana program tersebut dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan persoalan baru atau menciptakan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
Dalam konteks politik pemerintahan, Budi Arie menempatkan rakyat sebagai faktor penentu utama keberlangsungan kekuasaan politik.
Presiden, menurutnya, memperoleh mandat dari rakyat sehingga respons dan penilaian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan program strategis pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau kuatnya dukungan politik, tetapi juga oleh bagaimana program tersebut dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Dengan demikian, tantangan pemerintahan Prabowo bukan hanya menjaga soliditas politik di tingkat elite, tetapi juga memastikan kebijakan yang dijalankan mampu memenuhi ekspektasi publik dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.***
