Membaca ‘Hukum Alam’ Politik Bambang Pacul dan Mentalitet Akar Rumput

DALAM riuh rendah panggung politik nasional yang kerap kali bising oleh caci maki dan miskin substansi, sebuah wejangan lama kembali menemukan relevansinya.

Masih ingatkah kita dengan pernyataan tajam namun filosofis dari politikus senior Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul di podcast Total Politik?

Dengan lugas, ia melempar sebuah dalil yang ia sebut sebagai “ilmu kehidupan”: “Jangan memusuhi orang baik atau orang yang dianggap baik oleh rakyat.”

Peringatan Bambang Pacul ini bukan sekadar pembelaan politik pragmatis, melainkan sebuah pembacaan yang sangat presisi terhadap genetika budaya dan psikologi massa (mentalitet) masyarakat kita.

Di dunia Timur, khususnya Indonesia, politik tidak pernah bekerja di atas ruang hampa yang kering dari emosi. Ada hukum tidak tertulis yang mengatur bahwa ketika Anda menyerang sosok yang sudah terlanjur “dikunci” sebagai orang baik di hati rakyat dengan kata-kata kasar dan serangan personal, Anda tidak sedang meruntuhkan wibawa sosok tersebut—Anda justru sedang meruntuhkan diri Anda sendiri.

@solokini

Mentalitet Kolektif: Labirin Psikologis “Orang Baik”

Secara teoretis dan praktis, menyerang figur publik yang dipersepsikan sebagai “orang baik” oleh mayoritas akar rumput—seperti halnya fenomena Jokowi—adalah sebuah blunder strategi yang fatal. Mengapa?

Karena di sinilah mentalitet kolektif masyarakat bekerja secara otomatis melalui hukum aksi-reaksi opini publik.

Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan psikologis yang sangat kuat untuk berpihak pada pihak yang dirugikan atau disakiti (the underdog effect). Ketika kritik berubah wujud menjadi caci maki yang melukai hati—sebagaimana diksi kasar yang kerap dilontarkan oleh para kritikus radikal—publik tidak akan lagi melihat apa isi kritiknya. Perhatian mereka langsung teralihkan oleh “keburukan cara” si pengkritik.

Menyerang “orang baik” dengan cara yang tidak beretika secara instan mengubah dialektika politik menjadi sebuah drama moral. Publik yang semula netral, atau bahkan yang memiliki catatan kritis, perlahan-lahan akan memutar haluan: mereka beralih memberikan simpati dan pembelaan kepada sosok yang diserang, sementara si pengkritik akan dicap sebagai penjahat komunikasi yang frustrasi.

Inilah mengapa benteng pertahanan terbaik seorang pemimpin di Indonesia bukan terletak pada barisan aparat, melainkan pada persepsi kesederhanaan dan kebaikan yang tertanam di benak rakyatnya.

Kritik yang Kehilangan Sisi Kemanusiaan

Sangat disayangkan melihat bagaimana ruang digital kita hari ini kerap diisi oleh generasi muda dan aktivis yang terjebak dalam delusi bahwa makin kasar sebuah kritik, makin berani dan keren mereka terlihat. Padahal, bahasa adalah cermin dari kedewasaan berpikir.

Bambang Pacul mengingatkan kita pada kebenaran mendasar dalam tata krama ketimuran: mengkritik adalah hak konstitusional, tetapi merendahkan martabat manusia adalah kebangkrutan moral.

Ketika kritik disampaikan dengan amarah yang meluap-luap dan serangan personal, substansi dari kritik itu sendiri justru kabur dan mati di tengah jalan.

Caci maki bukanlah tanda ketajaman berpikir, melainkan sebuah pengakuan tidak langsung atas ketidakmampuan menyusun argumen yang elegan dan berbasis data.

Berpolitik dengan Kepala Dingin, Bukan Makian

Pesan moral dari “Ilmu Kehidupan” Bambang Pacul ini sejatinya bukanlah sebuah ajakan untuk membungkam nalar kritis atau bersikap permisif terhadap kekurangan pemerintah. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah seruan untuk menaikkan kelas dan kualitas diskursus publik kita.

Jika kita menginginkan demokrasi yang sehat dan melompat maju, maka cara kita bertukar gagasan pun harus bertransformasi menjadi lebih beradab.

Kritik harus tetap tajam, sekaku pisau bedah yang membedah borok kebijakan, namun tetap diletakkan dalam koridor etika yang menghargai kemanusiaan.

Dalam jangka panjang, sejarah selalu mencatat bahwa kekuasaan tidak akan pernah bisa digoyang oleh sekadar seruan kebencian dan makian yang destruktif. Kebencian yang tidak terukur hanya akan menjadi bahan bakar yang membakar diri sang pengkritik itu sendiri dalam kesunyian.

Sebaliknya, argumen yang dirangkai dengan kepala dingin, data yang sahih, dan bahasa yang santun namun menohok, jauh lebih berkuasa untuk mengetuk kesadaran sang penguasa dan memenangkan hati rakyat banyak.

Prinsip ini bergaung selaras dengan ajaran filsuf Tiongkok kuno, Konfusius, yang dalam Analects menekankan konsep Ren (kebajikan) sebagai landasan utama seorang pemimpin.

Konfusius percaya bahwa legitimasi kekuasaan bukan lahir dari kekerasan atau intrik kekuasaan, melainkan dari “Mandat Langit” yang diberikan kepada mereka yang memiliki integritas moral.

Bagi Konfusius, memusuhi orang yang dicintai rakyat sama saja dengan melawan tatanan moral alam semesta, yang pada akhirnya akan membawa keruntuhan bagi si pemegang kuasa itu sendiri.

​Dalam tradisi Barat, pemikiran ini juga sejalan dengan etika Aristoteles dalam Nicomachean Ethics. Aristoteles berargumen bahwa politik sejatinya adalah perpanjangan dari etika, di mana tujuan tertinggi dari negara adalah terciptanya eudaimonia atau kebahagiaan bagi warga negara.

Seorang politisi yang memusuhi figur yang membawa kebaikan bagi masyarakat sesungguhnya telah gagal memahami hakikat politik, karena ia menempatkan ambisi pribadi di atas tujuan kolektif masyarakat yang seharusnya ia layani.

​Dengan demikian, pernyataan Bambang Pacul sejatinya adalah pengingat akan hukum kuno mengenai keseimbangan sosial.

Ketika politisi mengabaikan nilai-nilai kebajikan dan memilih untuk menyerang mereka yang dihormati publik, mereka sebenarnya sedang menggerogoti dasar pijakan mereka sendiri. Politik tidak lagi menjadi panggung pengabdian, melainkan panggung kehancuran, di mana keberisikan caci maki justru menutupi fakta bahwa mereka telah kehilangan kompas moral yang seharusnya membimbing setiap kebijakan.***