Prioritaskan Hilirisasi Dalam Negeri, PROJO Kepri Dorong Renegosiasi Kontrak Gas dengan Singapura

​BATAM, PROJO.or.id – Di tengah melonjaknya kebutuhan energi nasional dan pesatnya pertumbuhan kawasan industri di Batam, kebijakan ekspor gas bumi dari Natuna dan Grissik ke Singapura kini kembali menjadi sorotan tajam. Selama lebih dari dua dekade, kekayaan gas Indonesia mengalir deras melalui jaringan pipa internasional yang melintasi wilayah Kepulauan Riau (Kepri) demi menopang kebutuhan energi negara tetangga.

​Merespons dinamika ini, DPD PROJO Kepulauan Riau menilai bahwa momentum pembangunan konektivitas pipa gas Natuna–Pemping–Batam harus dijadikan titik pijak evaluasi total terhadap arah kebijakan energi nasional agar jauh lebih berpihak pada kepentingan domestik.

​Sekretaris DPD PROJO Kepri, Herdiansyah, ST, menegaskan bahwa langkah strategis yang perlu diambil pemerintah saat ini bukanlah pemutusan ekspor secara sepihak yang mencederai hubungan antarnegara, melainkan langkah renegosiasi kontrak energi secara bertahap, taktis, dan terukur. Hal ini dilakukan demi memastikan sektor industri, pembangkit listrik, dan peta jalan transformasi energi nasional mendapatkan prioritas pasokan yang utama.

​”Sudah saatnya pemerintah memastikan sumber daya alam strategis Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia terlebih dahulu sebelum memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada negara lain,” ujar Herdiansyah dalam keterangannya di Batam.

​Menopang Industri Batam dan Fondasi Hilirisasi Nasional

​Menurut PROJO Kepri, renegosiasi kontrak gas dengan Singapura sudah sangat mendesak. Batam yang berada persis di jalur distribusi energi tersebut, hingga kini masih membutuhkan jaminan pasokan gas yang jauh lebih kuat dan stabil untuk mendukung ekspansi industri, menarik investasi baru, serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

​Dalam kacamata ekonomi pembangunan, gas Natuna dan Grissik tidak boleh lagi sekadar diposisikan sebagai komoditas ekspor mentah penambah devisa jangka pendek. Gas bumi harus diletakkan sebagai fondasi utama hilirisasi industri nasional.

​PROJO meyakini, optimalisasi pemanfaatan gas di dalam negeri secara otomatis akan menghidupkan dan mempercepat pengembangan industri petrokimia, industri pupuk, manufaktur, pengolahan logam, hingga optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sektor-sektor inilah yang terbukti mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang jauh lebih tinggi ketimbang mengekspor energi mentah.

​”Hilirisasi adalah kunci. Nilai ekonomi terbesar bukan berada pada penjualan bahan baku, tetapi pada proses pengolahan yang menciptakan investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan industri nasional,” tegas Herdiansyah.

​Dorong Batam Jadi PSN Transformasi Energi

​Selain agenda hilirisasi, PROJO Kepri juga mendesak percepatan program transformasi energi nasional dari ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) beralih ke gas bumi dan listrik. Strategi ini dinilai ampuh untuk memangkas angka impor energi yang membebani APBN, menekan angka subsidi, sekaligus memperkokoh ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

​Guna menyukseskan agenda besar tersebut, PROJO Kepri mengusulkan agar Batam ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Transformasi Energi Indonesia.

​Dengan letak geografisnya yang sangat strategis di jalur distribusi gas Natuna, ekosistem kawasan industri yang masif, serta kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia, Batam dinilai sangat ideal untuk bertransformasi menjadi pusat pengembangan kendaraan berbahan bakar gas serta ekosistem kendaraan listrik di Asia Tenggara.

​Tata Kelola Bersih Sebagai Kunci Kedaulatan Energi

​Lebih lanjut, Herdiansyah mengingatkan bahwa keberhasilan agenda renegosiasi kontrak energi, hilirisasi gas, hingga transformasi energi nasional tidak boleh berdiri sendiri. Semua agenda besar ini harus berjalan beriringan dengan komitmen penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

​PROJO Kepri menegaskan pentingnya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, penguatan pemberantasan korupsi, pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta penguatan kerja sama internasional dalam pemulihan aset hasil kejahatan.

​”Kedaulatan energi dan kedaulatan ekonomi hanya dapat terwujud apabila pengelolaan sumber daya alam berjalan seiring dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan nasional,” pungkas Herdiansyah menyuarakan komitmen PROJO dalam mengawal kekayaan bumi pertiwi.***