Ini Semua Salah Jokowi?

“Pokoknya di Indonesia itu, apapun masalahnya, yang salah tetap Jokowi.”

KALIMAT sinis yang belakangan tersebar di media sosial ini terdengar begitu akrab di telinga kita. Ia mencerminkan sebuah fenomena psikologi sosial yang unik di lanskap politik tanah air.

Bagi para pembenci garis keras, mantan presiden kita yang satu ini tampaknya memiliki kekuatan supranatural untuk bertanggung jawab atas segala kemalangan bangsa. Mulai dari harga beras yang melonjak, bocornya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga mungkin—jika ada kucing warga yang hilang besok pagi.

Namun, mari kita duduk tenang, menyeduh secangkir kopi, dan melihat drama penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dengan kepala dingin tanpa kepulan asap kebencian.

Apakah Dadan benar-benar “orangnya” Jokowi? Ataukah kita sedang menyaksikan fenomena salah alamat dalam mengirim surat caci maki?

Kronologi di Balik Sebatang Pohon Cemara Hambalang

Mari kita bedah garis waktunya secara objektif untuk memahami mengapa narasi “Ini Semua Salah Jokowi” menjadi sangat rapuh dalam kasus megakorupsi BGN ini:

Agustus 2024 (Pelantikan Administratif): Benar, Dadan Hindayana resmi dilantik di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo. Secara administratif, tanda tangan di SK pelantikan adalah milik Jokowi. Namun, benarkah itu murni pilihan beliau?

Mundur ke April 2024 (Masa Transisi): Pasangan Prabowo-Gibran sudah dinyatakan menang Pemilu. Di sinilah transisi pemerintahan yang krusial itu terjadi. BGN dibentuk justru sebagai “wadah instan” agar program unggulan presiden terpilih bisa langsung tancap gas begitu dilantik.

Lalu, bagaimana nama seorang akademisi seperti Dadan bisa masuk ke radar sirkel tertinggi kekuasaan? Jawabannya romantis, tapi berujung tragis: sebatang pohon cemara udang.

Hubungan emosional antara Prabowo Subianto dan Dadan Hindayana kabarnya terikat lewat keahlian ilmu pertanian Dadan. Di Hambalang, Dadan adalah sosok yang berhasil “menyembuhkan” tanaman cemara udang kesayangan Prabowo yang berdiri tepat di depan kamarnya.

Dari urusan kesuburan daun, obrolan mengalir ke urusan ketahanan pangan, hingga akhirnya bermuara pada penunjukan pos basah sebagai kepala badan baru.

Kesimpulannya, ketika Jokowi menandatangani pelantikan Dadan di bulan Agustus 2024, itu bukan karena Dadan adalah “orang dalam” Istana Solo. Itu adalah bentuk akomodasi politik dan karpet merah yang digelar Jokowi untuk memuluskan transisi kabinet bagi sahabatnya, Prabowo.

Memutus Rantai “Pokoknya Salah Jokowi”

Sangat mudah untuk terjebak dalam narasi haters bahwa setiap korupsi yang terjadi di lembaga yang lahir di akhir tahun 2024 adalah dosa warisan orde sebelumnya. Fenomena menyalahkan satu orang secara terus-menerus ini sebenarnya melelahkan dan menghentikan kita dari mencari akar masalah yang sesungguhnya.

Ketika Kejaksaan Agung membongkar borok di BGN—mulai dari mark-up puluhan ribu motor listrik hingga pengadaan TV 75 inci—kita dihadapkan pada realita keserakahan yang telanjang.

Menyederhanakan kasus sistemik ini hanya dengan kalimat, “Ah, ini kan kelakuan orangnya Jokowi,” adalah sebuah kemunduran berpikir. Korupsi adalah penyakit mental yang menular lewat kesempatan dan keserakahan individu. Ia tidak peduli siapa yang merekomendasikannya lewat jalur pengobatan pohon di Hambalang, atau siapa yang melegalisasinya lewat tanda tangan di Jakarta.

Membela Akal Sehat

Pada akhirnya, video-video netizen yang mulai berani meluruskan kronologi ini adalah oase di tengah gurun hoaks media sosial. Kita tidak sedang membela personal seorang mantan presiden, melainkan sedang membela akal sehat kolektif kita sendiri.

Menyalahkan Jokowi atas tindakan korup Dadan Hindayana sama saja dengan menyalahkan seorang kepala sekolah yang menandatangani ijazah seorang murid, ketika sepuluh tahun kemudian murid tersebut tertangkap basah merampok bank.

Melawan kebodohan narasi kebencian memang melelahkan, namun meluruskan fakta sejarah agar kita tidak menjadi bangsa yang emosional adalah tugas kita bersama. Sudah saatnya kita mengkritik berbasis data, bukan sekadar pelampiasan trauma politik masa lalu.***

Team Redaksi