CILACAP, PROJO.or.id – Di tengah polemik persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terus menjadi perbincangan di berbagai acara televisi, Gibran tetap menjalankan tugasnya. Ia memilih hadir di tengah masyarakat, mendengarkan keluhan warga, dan mendorong penyelesaian persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
Pada Senin (26/10/2026), Gibran meninjau alur Sungai Kaliyasa dan kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi para nelayan yang mengeluhkan pendangkalan sungai akibat sedimentasi, sehingga menyulitkan mereka saat hendak melaut.
Di saat perdebatan mengenai persyaratan pendidikan dan surat keterangan ijazahnya masih bergulir, Gibran tetap menjalankan agenda kerja pemerintahan. Persoalan yang dihadapi nelayan Cilacap menjadi salah satu pekerjaan konkret yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah.
Mendengar Keluhan Nelayan yang Menunggu Pengerukan
Dalam dialog di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, seorang nelayan bernama Temu menyampaikan harapannya agar pemerintah segera melakukan pengerukan Sungai Kaliyasa. Menurut dia, pendangkalan telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menghambat akses nelayan menuju laut.
“Saya ingin menyampaikan terkait dengan pendangkalan Sungai Kaliyasa. Pendangkalan. Minta dikeruk, minta dikeruk. Karena dari tahun ’95 itu, enggak pernah ada pengerukan,” ujar Temu.
Ia menjelaskan, sungai yang semakin dangkal menyulitkan nelayan untuk berangkat melaut. Temu juga berharap pemerintah memperhatikan kondisi tebing sungai yang berpotensi longsor dan mengancam lahan warga di sekitarnya.
Aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai bahan percakapan. Gibran memutuskan meninjau langsung lokasi pendangkalan untuk melihat kondisi yang dikeluhkan masyarakat pesisir.
Menurut Gibran, persoalan sedimentasi juga ditemukan di sejumlah daerah lain yang dikunjunginya, termasuk Lampung dan Cirebon. Karena itu, penanganannya perlu direncanakan agar pengerukan tidak hanya menyelesaikan masalah untuk sementara waktu.
“Pendangkalannya, mohon maaf, Pak Temu. Ini memang terjadi di beberapa tempat. Kami kemarin ada kunjungan ke Lampung, ke Cirebon, ada fenomena serupa juga. Jadi nanti mungkin perlu dilakukan pengerukan. Setelah pengerukan biar tidak terjadi datangnya sedimentasi lagi. Mungkin nanti perlu semacam pemecah ombak, ya, Pak, ya, di sungainya,” tuturnya.
Gibran juga menyatakan akan mengoordinasikan persoalan tersebut dengan kementerian terkait agar penanganannya dapat ditindaklanjuti.
“Nanti kita akan koordinasi dengan kementerian terkait juga biar permasalahannya tidak terjadi lagi,” imbuhnya.
Fokus pada Persoalan yang Dirasakan Rakyat
Bagi nelayan, pendangkalan sungai bukan sekadar persoalan infrastruktur. Kondisi itu berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas melaut, produktivitas, pendapatan, dan keberlangsungan ekonomi keluarga.
Karena itu, pengerukan sungai, upaya mengurangi sedimentasi, serta perlindungan tebing menjadi persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas instansi dan langkah nyata pemerintah.
Selain persoalan akses menuju laut, perhatian terhadap nelayan juga mencakup kebutuhan bahan bakar, pendampingan usaha, dan akses pasar. Dukungan tersebut penting agar hasil tangkapan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik bagi keluarga nelayan.
Kunjungan Gibran ke Cilacap memperlihatkan bahwa pekerjaan pemerintahan tetap harus berjalan di tengah berbagai dinamika politik dan perdebatan publik. Aspirasi masyarakat tidak dapat menunggu hingga seluruh polemik selesai dibicarakan.
Di tengah gugatan dan perdebatan mengenai persyaratan ijazahnya, Gibran tetap menghadapi persoalan yang membutuhkan respons pemerintah. Pada akhirnya, masyarakat juga menantikan hasil nyata dari setiap kunjungan dan koordinasi yang dilakukan pejabat negara.
Bagi rakyat, ukuran penting dari sebuah jabatan bukan hanya seberapa ramai perdebatan mengenai pemegangnya, melainkan sejauh mana kewenangan yang dimiliki digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Persoalan Sungai Kaliyasa kini menunggu tindak lanjut konkret. Nelayan Cilacap membutuhkan kepastian bahwa keluhan mereka tidak berhenti pada kunjungan, dialog, dan janji koordinasi, tetapi berlanjut menjadi penanganan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.***
