JAKARTA, PROJO.or.id — Presiden Prabowo Subianto mengungkap kesinambungan arah politik luar negeri Indonesia dari pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke pemerintahannya saat ini. Prabowo mengaku telah mengikuti garis kebijakan Jokowi sejak dirinya masih menjabat Menteri Pertahanan sebelum dilantik sebagai presiden.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).
Prabowo menjelaskan, Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan semua negara, terutama negara-negara tetangga, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari tradisi politik luar negeri yang diwariskan para pendiri bangsa.
“Dari sejak awal, bahkan sebelum saya resmi dilantik sebagai presiden, saya masih jadi Menteri Pertahanan dalam kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti juga garis politik Pak Joko Widodo pada saat itu,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, Indonesia perlu membangun kerja sama seluas mungkin tanpa terjebak dalam persaingan kekuatan besar.
Prabowo merumuskan pendekatan tersebut melalui prinsip yang kerap ia sampaikan: seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.
“Saya ingin menjadi the good neighbor. Yang saya ingin jalankan adalah the good neighbor policy,” ujarnya.
Prabowo Tegaskan Kesinambungan Kebijakan Jokowi
Pernyataan Prabowo memperlihatkan bahwa hubungan baik dengan negara-negara tetangga bukan semata-mata agenda baru pemerintahannya. Ia menyebut pendekatan tersebut telah dijalankan sejak dirinya menjadi bagian dari kabinet Jokowi.
Menurut Prabowo, ketika masih menjabat Menteri Pertahanan, ia berupaya membangun kerja sama dengan negara-negara mitra dan mengakomodasi berbagai kebutuhan mereka selama sejalan dengan kepentingan Indonesia.
Pendekatan itu, kata dia, perlu terus dipertahankan agar Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa kehilangan kemandirian dalam menentukan sikap.
“Kita tidak mau ikut blok mana pun. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun,” tegasnya.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia menghormati semua kekuatan besar, tetapi tidak ingin terikat pada blok tertentu. Indonesia juga tetap berpegang pada prinsip konstitusi yang menolak imperialisme dan penjajahan.
“Tapi kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, kita anti-imperialisme. Kita anti penjajahan,” katanya.
Kepentingan Nasional Jadi Pegangan
Di hadapan jajaran kabinet, Prabowo mengatakan situasi dunia saat ini menuntut setiap negara mengutamakan kepentingan nasional dan rakyatnya.
“Dalam keadaan survival, yang utama adalah kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menilai banyak negara sedang menghadapi tekanan dan ketidakpastian. Dalam situasi tersebut, Indonesia harus menjaga kemampuan bertahan sekaligus memperkuat kerja sama internasional.
Prabowo juga mengaitkan prinsip mengutamakan kepentingan nasional dengan politik dalam negeri. Ia menegaskan pemerintahannya berupaya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok serta merangkul berbagai kekuatan.
Dari Diplomasi ke Cara Mengelola Bangsa
Selain membahas politik luar negeri, Prabowo menyoroti perlunya perubahan cara pandang elite Indonesia dalam menghadapi tantangan nasional.
Ia menilai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, kecenderungan elite yang terkotak-kotak dalam sekat sektoral menjadi salah satu kelemahan bangsa.
“Salah satu kelemahan dari bangsa Indonesia adalah bahwa elit kita, elit kita terkotak-kotak dalam silo-silo sektoral,” kata Prabowo.
Ia meminta dunia akademis, khususnya para profesor dan pihak yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, untuk melakukan koreksi terhadap cara berpikir yang memisahkan berbagai bidang tersebut.
Bagi Prabowo, kesinambungan kebijakan luar negeri dan kemampuan mengintegrasikan berbagai sektor di dalam negeri sama-sama penting untuk menghadapi kondisi global yang rawan.
Pernyataan Prabowo tentang Jokowi menjadi penegasan bahwa, setidaknya dalam pendekatan hubungan internasional yang ia sampaikan, terdapat garis kebijakan yang berlanjut dari pemerintahan sebelumnya.
Di tengah perubahan situasi global, Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus tetap terbuka menjalin persahabatan dengan berbagai negara, menjaga kemandirian politik, dan menempatkan kepentingan nasional sebagai pijakan utama.***
