JAKARTA, PROJO.or.id – Sekretaris Jenderal PROJO, Freddy Alex Damanik, mengajak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengedepankan kolaborasi ketimbang terjebak dalam polemik saling klaim terkait “kepemilikan” sosok mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini disampaikan Freddy untuk meluruskan dinamika politik belakangan ini yang dinilai mulai tidak produktif bagi publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Freddy dalam tayangan podcast Zulfan Lindan Unpacking Indonesia bersama pemandu acara Budius Mar’ruf Piliang.
Freddy menilai, framing di media yang mengesankan adanya perebutan pengaruh atas Jokowi hanya akan mengkerdilkan ketokohan beliau sebagai pemimpin nasional.
Duduk Perkara Pertemuan Rawamangun
Polemik ini mencuat pasca adanya pernyataan dari politisi PSI, Bestari Barus, yang mengklaim bahwa hanya PSI yang berhak mendampingi dan membawa Pak Jokowi berkeliling Indonesia.
Menanggapi hal itu, Freddy menceritakan fakta sebenarnya dalam pertemuan antara Pak Jokowi dengan para pimpinan relawan di Rawamangun pada 1 Mei lalu, yang juga dihadiri perwakilan pengurus pusat PSI.
Dalam pertemuan tersebut, Pak Jokowi menyampaikan tiga poin penting: kondisi kesehatannya yang sudah pulih 99 persen, kesiapannya untuk kembali turun ke lapangan menyapa masyarakat, serta komitmen beliau yang tetap rutin menerima laporan survei maupun kunjungan dari berbagai tokoh daerah.
Freddy menegaskan, dalam forum itu sama sekali tidak ada arahan dari Pak Jokowi bahwa agenda blusukan ke depan harus bersifat eksklusif atau hanya berjalan bersama partai tertentu.
“Pak Jokowi itu pemimpin rakyat, lahir dari kandungan rakyat itu sendiri. Beliau milik bersama, bukan milik Projo, bukan milik kelompok tertentu, dan bukan milik PSI doang. Jadi kalau ada klaim sepihak seperti itu, faktanya tidak demikian,” tegas Freddy.
Sentil Kepemilikan KTA dan KTP
Dengan nada berseloroh namun menohok, Freddy mengingatkan bahwa partai politik adalah organisasi besar yang harus mandiri dan independen. Saling klaim tokoh dinilai justru memperlihatkan ketidakpercayaan diri di ruang publik.
“Kalau dianggap Pak Jokowi adalah milik PSI, ya sampai sekarang tidak ada bukti bahwa Pak Jokowi itu memegang KTA (Kartu Tanda Anggota) PSI. Yang jelas, Pak Jokowi itu memegang KTP Indonesia. Artinya apa? Milik seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya yang disambut tawa oleh Budius.
Freddy menambahkan, hubungan Projo dengan jajaran pendiri dan pimpinan “PSI Lama”—seperti Kaesang Pangarep, Jeffrie Geovanie, Grace Natalie, Raja Juli Antoni, hingga Ade Armando—selama ini berjalan sangat baik dan komunikatif.
Namun, ia menyayangkan adanya manuver dari sejumlah “orang baru” di internal DPP PSI yang kerap membangun konfrontasi dan menyerang organ relawan di media massa.
Ajakan Bersatu demi Keberlanjutan
Daripada memproduksi friksi dan blunder di media, Projo menyarankan agar jajaran pengurus PSI memaksimalkan kerja sama di akar rumput.
Freddy mengungkapkan, banyak anggota Projo di daerah yang sebenarnya ikut masuk dan membesarkan PSI karena melihat figur Pak Jokowi. Namun, pernyataan eksklusif dari elite baru PSI justru berpotensi melukai dan membuat kecewa para relawan di daerah.
Ia berharap PSI bisa kembali pada khitahnya sebagai partai yang progresif dan terbuka—atau yang pernah diistilahkan sebagai “Partai Super Tbk”—bukan justru berubah menjadi eksklusif dan tertutup karena friksi internal.
“Ayo kita bersama-sama, kita berjuang dengan beliau. Tiru nilai-nilai perjuangan Pak Jokowi, nilai-nilai ini yang perlu kita perjuangkan dan sampaikan ke masyarakat. Perbaiki komunikasinya. Kalau kita cinta Pak Jokowi, cinta keberlanjutan, dan cinta Indonesia Maju, mari bersama-sama menyapa rakyat, jangan justru membuat pernyataan yang men-downgrade beliau,” pungkas Freddy.***
