JAKARTA, PROJO.or.id — PROJO meminta publik tidak membaca setiap pergantian pejabat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan kacamata politik “orang Jokowi” versus “orang Prabowo”.
Sekretaris Jenderal PROJO Freddy Alex Damanik menegaskan, pergantian kabinet maupun pejabat merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menjalankan mandat rakyat. Karena itu, reshuffle seharusnya dilihat dari kebutuhan pemerintahan, bukan semata-mata berdasarkan latar belakang pejabat tersebut.
“PROJO memang pendukung Pak Jokowi. Tetapi per hari ini kita juga sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Jadi karena itu kita tidak mau terjebak dalam politik orang saya, orang tamu, orang Pak Jokowi,” ujar Freddy dalam acara Liputan6 SCTV.
Menurut Freddy, Jokowi telah menyelesaikan mandatnya sebagai presiden. Saat ini, Prabowo merupakan presiden yang sedang menjalankan mandat rakyat.
“Pak Jokowi itu kan sudah menyelesaikan mandatnya sebagai presiden. Sekarang Pak Prabowo sedang menjalankan mandat rakyatnya sebagai presiden,” katanya.
Karena itu, Freddy menilai PROJO memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menjalankan program dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Freddy menegaskan, Presiden Prabowo tidak harus mengganti seluruh pejabat yang sebelumnya berada dalam pemerintahan Jokowi untuk menunjukkan bahwa dirinya merupakan pemegang kekuasaan.
“Pak Prabowo tidak perlu mengganti semua orang Jokowi untuk membuktikan bahwa beliaulah sekarang yang berkuasa,” tegas Freddy.
Sebaliknya, jika seorang pejabat dari pemerintahan sebelumnya masih memiliki kinerja yang baik dan dibutuhkan, keputusan untuk mempertahankannya sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo.
“Kalau menteri yang berasal dari pemerintahan Pak Jokowi masih berprestasi dan dipertahankan oleh Pak Prabowo, kenapa harus diganti?” ujarnya.
Begitu pula jika Presiden menilai seorang pejabat perlu diganti. Menurut Freddy, tidak ada alasan bagi PROJO untuk mempersoalkan keputusan tersebut.
“Kalau memang Presiden Prabowo menilai perlu mengganti, kenapa kita sebagai pendukung Pak Jokowi harus marah? Kan kita juga pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya.
Freddy mencontohkan pergeseran Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari posisi Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Menurut Freddy, berakhirnya masa jabatan Listyo Sigit sebagai Kapolri merupakan kewenangan Presiden. Namun, penempatan Listyo Sigit sebagai KSP menunjukkan bahwa pengalaman dan kapasitasnya masih dianggap penting bagi pemerintahan.
“Pak Listyo Sigit selesai jadi Kapolri, yang Pak Jokowi juga sudah statement memang sudah sepantasnya karena memang sudah lama dan itu kewenangan Pak Presiden,” ujar Freddy.
Menurutnya, posisi KSP justru memiliki peran strategis dalam mendorong dan menyinkronkan program-program unggulan pemerintah.
“Diberikan posisi yang menurut kami juga itu posisinya sangat penting untuk mendorong, mendinamisir program-program unggulan pemerintah selaku KSP,” katanya.
Freddy menilai pengalaman Listyo Sigit memimpin institusi Polri serta jaringan komunikasi yang dimilikinya di seluruh Indonesia dapat menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan.
“Apalagi katakanlah masih jenderal aktif dan mempunyai jaringan dan komunikasi yang luar biasa seluruh Indonesia, baik dengan jaringan kepolisiannya selama ini juga bisa bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya,” ujarnya.
View this post on Instagram
PROJO, kata Freddy, tidak ingin reshuffle dipahami sebagai ajang “pembersihan” kelompok tertentu. Menurut dia, ukuran utama pemerintahan bukan siapa yang duduk di dalam kabinet, melainkan apakah pemerintahan mampu bekerja dan bergerak untuk kepentingan rakyat.
“Ukurannya sederhana sebetulnya, apakah pemerintahan Pak Prabowo itu bekerja, pemerintahan ini berjalan, apakah bergerak untuk Indonesia maju untuk rakyat,” kata Freddy.
Ia mengingatkan, jika setiap pergantian kabinet dan pejabat selalu dibingkai sebagai upaya membersihkan orang-orang Jokowi, publik justru akan terjebak pada pola pikir pemerintahan masa lalu.
“Kalau setiap pergantian kabinet, pejabat itu kemudian dinarasikan sebagai pembersihan orang-orangnya Pak Jokowi, kita masih berpikir dengan logika pemerintahan masa lalu,” tegasnya.
Freddy menekankan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial. Presiden yang sedang memegang mandat rakyat memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang dianggap paling tepat membantu menjalankan pemerintahan.
“Sementara kan kita tahu ini presidensial, yang bekerja adalah presiden yang sedang memegang mandat,” pungkas Freddy.***
