JAKARTA, PROJO.or.id – Sekretaris Jenderal PROJO, Freddy Alex Damanik, menegaskan bahwa tidak ada kerja sama “bawah tanah” antara organisasi relawan PROJO dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurutnya, komunikasi yang terjalin selama ini berlangsung secara terbuka dan merupakan praktik yang lazim dalam kehidupan demokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Freddy saat menjadi narasumber dalam diskusi Gestur Nusantara TV yang membahas dinamika politik pasca safari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan adanya koordinasi tersembunyi antara PROJO dan PSI untuk menghadapi Pemilu 2029, Freddy menepis anggapan tersebut.
“Kalau dalam demokrasi saya melihatnya justru tidak cocok memakai istilah bawah tanah. Kalau memang kerja sama antarorganisasi, ya dilakukan secara terbuka. Itu hal yang biasa,” ujar Freddy.
Menurutnya, PROJO merupakan organisasi kerelawanan yang memiliki mekanisme organisasi sendiri, sedangkan PSI adalah partai politik. Karena itu, hubungan keduanya tidak dapat disamakan atau dipersepsikan sebagai satu organisasi.
Freddy menjelaskan bahwa selama ini komunikasi antara PROJO dan berbagai organisasi politik dilakukan secara terbuka.
“PROJO punya mekanisme sendiri sebagai organisasi relawan. PSI adalah partai politik. Jadi kalau ada komunikasi, dilakukan secara terbuka, bukan sembunyi-sembunyi,” katanya.
Kader Bebas Menentukan Pilihan Politik
Freddy juga menegaskan bahwa setiap kader PROJO memiliki hak konstitusional untuk bergabung dengan partai politik mana pun, termasuk PSI.
Namun, pilihan tersebut merupakan keputusan pribadi dan bukan keputusan organisasi.
“Kalau ada kader-kader PROJO yang memilih bergabung ke PSI atau partai lain, itu hak setiap individu. Tetapi secara organisasi PROJO tetap berjalan sesuai mekanisme yang kami miliki,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai peleburan PROJO ke dalam PSI.
Jokowi Jadi Titik Temu Relawan
Meski demikian, Freddy mengakui posisi Joko Widodo tetap menjadi figur sentral yang menyatukan semangat para relawan.
Menurutnya, apabila suatu saat Jokowi memimpin langsung PSI sebagai Ketua Umum, maka dinamika politik akan berkembang secara alamiah.
“Kalau Pak Jokowi menjadi Ketua Umum, saya kira tidak perlu dikoordinasikan lagi. Basis relawan tentu akan bekerja secara alami karena panutan mereka ada di sana,” jelasnya.
Freddy bahkan menilai Jokowi memiliki kapasitas untuk membawa PSI menjadi kekuatan politik yang jauh lebih besar apabila memimpin langsung partai tersebut.
Namun ia mengingatkan, keberhasilan partai tidak cukup hanya mengandalkan figur Jokowi.
“Harus ada struktur organisasi yang kuat, kader-kader terbaik, dan kerja politik yang nyata. Itu yang selalu ditekankan Pak Jokowi,” katanya.
PROJO Tetap Berpegang pada Nilai Perjuangan Jokowi
Freddy menegaskan, sejak awal PROJO dibangun bukan semata-mata sebagai kendaraan elektoral, melainkan sebagai gerakan kerelawanan yang memperjuangkan gagasan dan program yang diwariskan Jokowi selama memimpin Indonesia.
“PROJO tetap mendukung gagasan dan nilai-nilai yang diperjuangkan Pak Jokowi. Karena itu, apa pun dinamika politik ke depan akan selalu berangkat dari kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.***
