JAKARTA, PROJO.or.id – Antusiasme masyarakat menyambut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam berbagai agenda safari politik di Lampung maupun Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai menjadi modal sosial yang besar. Namun, Sekretaris Jenderal PROJO, Freddy Alex Damanik, mengingatkan bahwa besarnya kecintaan masyarakat kepada Jokowi tidak serta-merta dapat dikonversi menjadi suara politik bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Hal itu disampaikan Freddy dalam diskusi Gestur Nusantara TV saat menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan terjadinya “transfer suara” dari Jokowi kepada PSI menjelang Pemilu 2029.
Menurut Freddy, dalam sistem demokrasi tidak ada mekanisme instan yang dapat memindahkan dukungan seorang tokoh kepada partai politik hanya karena faktor popularitas.
“Dalam demokrasi tidak ada tombol transfer suara. Keramaian masyarakat kepada Pak Jokowi, kecintaan dan rasa terima kasih masyarakat itu tidak otomatis menjadi suara PSI,” kata Freddy.
Ia menegaskan bahwa modal elektoral hanya bisa dibangun melalui kerja politik yang terstruktur, mulai dari penguatan organisasi hingga konsistensi memperjuangkan gagasan yang selama ini diperkenalkan Jokowi.
“Harus dibarengi kerja politik. Masyarakat harus melihat bahwa nilai-nilai dan gagasan yang selama ini diperjuangkan Pak Jokowi benar-benar dilanjutkan oleh kader-kader PSI. Itu yang paling penting,” ujarnya.
Freddy menjelaskan, Jokowi sendiri berulang kali mengingatkan bahwa popularitas hanyalah pintu masuk. Faktor penentu kemenangan tetap berada pada kekuatan struktur partai, kualitas kader, dan kemampuan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
“Pak Jokowi selalu menekankan bahwa struktur partai harus kuat dari pusat sampai ke daerah. Kemudian kader-kadernya harus berkualitas dan program-programnya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Freddy, itulah sebabnya safari politik Jokowi tidak boleh dimaknai sekadar sebagai upaya mengumpulkan massa, melainkan bagian dari proses membangun komunikasi politik yang lebih luas.
Penghormatan Adat Bukan Alat Transfer Politik
Dalam kesempatan yang sama, Freddy juga menanggapi pandangan yang mengaitkan pemberian gelar adat kepada Jokowi di Lampung maupun NTT dengan kepentingan politik praktis.
Ia menilai penghormatan tersebut merupakan bentuk apresiasi masyarakat adat terhadap kepemimpinan Jokowi selama menjadi Presiden RI, bukan instrumen untuk mengarahkan pilihan politik masyarakat.
“Saya tidak percaya gelar adat itu otomatis menjadi suara politik. Yang menentukan kemenangan dalam pemilu tetap rakyat melalui pilihan mereka sendiri,” katanya.
Menurut Freddy, penghormatan dari lembaga adat memang menjadi modal sosial bagi Jokowi untuk terus menjalin komunikasi dengan masyarakat, tetapi tidak dapat dimaknai sebagai jaminan kemenangan politik.
“Itu penghormatan budaya yang harus kita hormati. Kalau kemudian menjadi keuntungan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, itu sesuatu yang wajar. Tetapi keputusan politik tetap ada di tangan rakyat,” tegasnya.
Politik Harus Bertumpu pada Kerja Nyata
Freddy menambahkan, PROJO sejak awal meyakini bahwa politik tidak cukup dibangun hanya dengan kekuatan figur. Organisasi, kaderisasi, dan kerja nyata di tengah masyarakat tetap menjadi fondasi utama.
Karena itu, menurutnya, tantangan terbesar bagi PSI maupun kekuatan politik lain bukan sekadar memanfaatkan tingginya popularitas Jokowi, melainkan membuktikan bahwa nilai, program, dan semangat pembangunan yang diwariskan Jokowi benar-benar diteruskan dalam kerja politik sehari-hari.
“Emosi masyarakat harus dikapitalisasi melalui kerja politik yang nyata. Pada akhirnya rakyat akan memilih berdasarkan apa yang mereka lihat dan rasakan, bukan semata karena kekaguman kepada seorang tokoh,” pungkas Freddy.***
