JAKARTA, PROJO.or.id — Sekretaris Jenderal PROJO Freddy Alex Damanik mempertanyakan siapa sosok yang akan menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika wacana pemakzulan benar-benar diwujudkan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari potensi gejolak politik dan stabilitas pemerintahan.
Hal itu disampaikan Freddy dalam acara Gestur Nusantara TV. Ia menilai, wacana pemakzulan Gibran semestinya tidak hanya dilihat dari tuntutan politik terhadap wakil presiden, tetapi juga dari konsekuensi yang mungkin muncul bagi koalisi dan stabilitas nasional.
“Pertanyaan yang paling mendasar hari ini adalah, siapa yang mau menggantikan Gibran? Kalau dia dimakzulkan, itu ribut besar lagi,” kata Freddy.
Freddy kemudian menyoroti dinamika partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan. Menurutnya, pergantian Gibran bukan persoalan sederhana karena dapat membuka kembali perdebatan mengenai representasi politik dan komposisi kekuatan di dalam koalisi.
Ia mempertanyakan apakah figur-figur lain yang kerap disebut dalam percakapan politik benar-benar dapat menjadi alternatif tanpa memunculkan persoalan baru di antara partai-partai pendukung pemerintahan.
Jokowi Pernah Bicara Pentingnya Menjaga Koalisi
Freddy juga mengingatkan kembali alasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Menurut Freddy, Jokowi pernah menjelaskan bahwa dukungan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga koalisi agar tidak terpecah serta memastikan agenda kemajuan Indonesia tetap menjadi prioritas.
Bagi Freddy, pengalaman dinamika politik sebelumnya menjadi pelajaran bahwa perubahan komposisi dukungan dapat memunculkan ketegangan baru. Ia menilai, skenario serupa bukan tidak mungkin kembali terjadi menjelang Pilpres 2029.
“Bukan tidak mungkin skenario itu bisa terulang di 2029,” ujarnya.
Karena itu, Freddy memandang perdebatan mengenai posisi Gibran perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni keberlanjutan pemerintahan dan kemampuan para elite politik menjaga komunikasi di tengah perbedaan kepentingan.
Prabowo Dinilai Menghindari Instabilitas Politik
Freddy menilai karakter kepemimpinan Presiden Prabowo cenderung mengedepankan harmoni dan akomodasi politik. Menurutnya, pendekatan tersebut relevan di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia.
Ia menyinggung berbagai persoalan ekonomi, termasuk pergerakan nilai tukar dolar, yang menurutnya membutuhkan situasi politik dalam negeri yang kondusif.
Dalam kondisi seperti itu, Freddy meyakini Presiden Prabowo akan berupaya menghindari instabilitas politik yang berpotensi memperburuk keadaan.
“Kalau instabilitas politik terganggu, kan akan semakin buruk. Dan saya percaya Presiden Prabowo akan menghindari instabilitas politik,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan pandangan Freddy bahwa stabilitas politik bukan semata-mata kepentingan pemerintah, melainkan juga faktor penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga keberlangsungan agenda pembangunan nasional.
Hubungan Prabowo, SBY, dan Jokowi Masih Dinamis
Terkait kemungkinan dinamika hubungan politik antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Freddy menilai berbagai faktor perlu dipertimbangkan sebelum menarik kesimpulan.
Ia menyinggung hubungan historis Prabowo dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta latar belakang keduanya sebagai purnawirawan TNI.
Menurut Freddy, masih terdapat banyak variabel politik yang belum dapat dipastikan dalam membaca arah hubungan antarelite menjelang kontestasi politik mendatang.
Karena itu, ia memandang Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan Presiden Prabowo masing-masing memiliki ruang untuk menjalankan agenda politiknya.
“Silakan Presiden SBY melakukan kerja-kerja politiknya, Presiden Jokowi melakukan kerja-kerja politiknya. Kemudian Presiden Prabowo melakukan kerja-kerja politiknya, sekaligus kerja-kerja pemerintahannya,” ujar Freddy.
Bagi Freddy, dinamika politik menjelang 2029 masih terbuka. Namun, di tengah berbagai manuver dan kemungkinan perubahan konfigurasi koalisi, menjaga stabilitas nasional tetap menjadi hal penting yang perlu diperhitungkan oleh seluruh kekuatan politik.***
