JAKARTA, PROJO.or.id — Agenda kunjungan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke berbagai daerah di Indonesia pasca-purna tugas rupanya membuat sebagian pihak merasa tidak nyaman. Menanggapi riak-riak kegelisahan tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Freddy Alex Damanik, pasang badan dan menyebut respons negatif tersebut sangat berlebihan.
Sebagaimana diketahui, safari publik perdana Tokoh Bangsa tersebut dimulai dari Provinsi Lampung pada Jumat (26/6/2026) hingga Minggu (28/6/2026). Kehadiran Jokowi di Bumi Ruwa Jurai itu langsung disambut antusiasme luar biasa oleh warga, sekaligus memicu rasa penasaran dan kepanikan politik di kalangan tertentu.
Menolak Dibatasi, Jokowi Penuhi Kerinduan Rakyat
Freddy menegaskan bahwa kedatangan Jokowi ke Lampung adalah bentuk pemenuhan atas kerinduan rakyat yang mengalir melalui berbagai undangan resmi.
”Kehadiran Pak Jokowi di Lampung merupakan jawaban atas undangan resmi dari masyarakat, tokoh adat, pelaku UMKM, kawan-kawan relawan, hingga agenda konsolidasi bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI),” tegas Freddy.
Di Lampung, Jokowi juga menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI tingkat kabupaten/kota. Menurut Freddy, langkah menguatkan partai yang dinakhodai generasi muda adalah hal yang sangat konstitusional dan wajar dilakukan oleh tokoh bangsa manapun.
PROJO Heran dengan Standar Ganda Pengritik
Dalam dialog khusus bersama jurnalis Tribun News di kantor redaksi Solo, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026), Freddy secara terbuka menyentil pihak-pihak yang selalu menaruh curiga pada setiap gerak-gerik Jokowi. Ia melihat ada standar ganda yang aneh dalam ruang publik saat ini.
- Tokoh Lain Biasa, Jokowi Luar Biasa: Freddy membandingkan aktivitas Jokowi dengan pimpinan partai politik atau tokoh nasional lain yang juga rutin keliling daerah tanpa pernah dipermasalahkan.
- Sentimen yang Dipaksakan: “Kenapa ketika Pak Jokowi yang bergerak itu ribut? Semua partai juga mengunjungi, tokoh partai juga mengunjungi kader-kader partai di daerahnya. Tapi kalau Pak Jokowi seolah-olah aneh gitu loh, jadi ramai begitu loh,” cetusnya heran.
Blusukan adalah Jiwa, Bukan Sekadar Protokol Jabatan
Lebih lanjut, Sekjen PROJO mengingatkan para pengritik bahwa “blusukan” dan berdialog langsung dengan rakyat jelata bukanlah pakaian dinas yang bisa dilepas setelah jabatan presiden berakhir. Itu adalah karakter dasar dan DNA kepemimpinan Jokowi yang sudah melekat selama puluhan tahun.
PROJO menegaskan, purna tugas dari jabatan resmi kenegaraan sama sekali tidak mengurangi hak seorang Jokowi untuk terus mengabdi dan mendengarkan suara batur-batur di akar rumput.
”Seolah-olah setelah selesai menjabat beliau tidak boleh lagi bertemu rakyat. Padahal, meskipun tidak menjabat lagi, beliau telah bertahun-tahun berinteraksi langsung dengan rakyat. Hubungan batin itu tidak bisa diputus oleh selembar surat keputusan,” pungkas Freddy.
Satu Komando Mengawal Keberlanjutan
Bagi PROJO, kegelisahan sebagian pihak justru menunjukkan bahwa magnet dan pengaruh politik Jokowi sebagai kingmaker masih sangat diperhitungkan menuju masa depan Indonesia.
PROJO mengimbau seluruh kader di daerah untuk tetap rapatkan barisan, satu komando, dan meneladani semangat Pak Jokowi yang tidak pernah lelah turun ke masyarakat demi memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.***
