JAKARTA, PROJO.or.id — Wacana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Ketua Umum terus memicu diskursus di ruang publik. Di satu sisi, langkah ini dinilai berpotensi mendongkrak suara dan mengonsolidasikan kekuatan politik jelang Pemilu 2029. Namun di sisi lain, publik kerap bertanya-tanya: bagaimana nasib posisi independen relawan PROJO jika skenario tersebut benar-benar terwujud?
Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Freddy Alex Damanik, sebelumnya pernah memberikan pandangan yang terang terkait relasi antara organisasi relawan yang dipimpinnya dengan dinamika partai politik.
Menurut Freddy, kendati figur Jokowi memiliki ikatan emosional yang kuat dengan para relawan, PROJO tetap memegang teguh posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan/relawan yang independen dan memiliki mekanisme organisasinya sendiri.
“PROJO tetap organisasi relawan, PSI adalah partai politik. Tidak ada proses peleburan organisasi,” tegas Freddy dalam suatu kesempatan diskusi beberapa waktu lalu.
Dinamika Akar Rumput yang Bergerak Alami
Meski secara kelembagaan PROJO menegaskan sikap independennya dan menepis adanya koordinasi atau kerja sama “bawah tanah” secara struktural dengan partai politik tertentu, Freddy tidak memungkiri adanya realitas di tingkat akar rumput.
Ia menilai, jika nantinya Jokowi benar-benar mengambil alih kemudi kepemimpinan formal sebagai Ketua Umum PSI, arah dukungan dan dinamika di basis relawan akan bergerak secara alami dan organik.
“Kalau Pak Jokowi menjadi Ketua Umum, tidak perlu ada koordinasi khusus. Basis-basis relawan tentu akan melihat ke mana arah kepemimpinan beliau,” ujar Freddy.
Kendati demikian, loyalitas utama organisasi dipandang tetap berada pada gagasan, garis perjuangan, serta kerja-kerja nyata untuk rakyat yang selama ini melekat pada figur dan kepemimpinan Jokowi, terlepas dari apa pun kendaraan politik formal yang kelak dipilihnya.
Wacana ini sekaligus menunjukkan bahwa garis batas antara gerakan relawan dan partai politik di era pasca-pemerintahan Jokowi akan terus diuji oleh dinamika pragmatisme politik, di mana konsistensi kerja organisasi dan kedekatan dengan rakyat tetap menjadi penentu utama kemenangan elektoral.
Mengubah Popularitas Menjadi Mesin Partai
Dinamika politik ini turut bersinggungan dengan hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) periode 27 Juli–3 Agustus 2026 yang menempatkan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di angka 1,9 persen. Angka ini memunculkan pekerjaan rumah besar sekaligus tantangan nyata bagi partai berlambang mawar tersebut.
Di satu sisi, angka pengenalan publik (brand awareness) terhadap PSI tergolong tinggi, yakni mencapai 70,2 persen. Namun di sisi lain, tingginya pengenalan ini belum berbanding lurus dengan perolehan suara di bilik suara, bahkan di tengah masifnya aktivitas blusukan yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi tantangan tersebut, Freddy Alex Damanik memberikan pandangan strategis mengenai bagaimana sebuah figur populer harus dikonversi menjadi kekuatan elektoral yang riil.
“Dalam demokrasi tidak ada tombol transfer suara. Emosi publik dan antusiasme masyarakat harus diterjemahkan menjadi kerja politik yang nyata, membangun organisasi dari pusat sampai desa, serta menghadirkan program yang langsung dirasakan masyarakat,” tegas Freddy.
Temuan IPO secara terang-terangan menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang cukup lebar antara popularitas figur dengan dukungan elektoral partai. Bagi PSI, tantangan utamanya kini bukan lagi sekadar memperkenalkan diri ke ruang publik, melainkan meyakinkan para pemilih yang sudah mengenal partai untuk benar-benar mencoblosnya pada Pemilu 2029.
Dalam kerangka berpikir inilah wacana kepemimpinan nasional kerap dikaitkan. Sejumlah kalangan, termasuk pengamat dan internal pendukung, menilai bahwa kehadiran figur sentral secara langsung dalam struktur kepemimpinan partai—seperti wacana Jokowi sebagai Ketua Umum PSI—bisa menjadi katalisator ampuh.
Kendati demikian, para pengamat maupun organ relawan sepakat bahwa figur semata tidak akan pernah cukup tanpa adanya penguatan mesin partai secara menyeluruh.
“Hitung-hitungan kami, kalau Pak Jokowi menjadi Ketua Umum, PSI berpotensi menjadi tiga besar. Tapi sekali lagi, itu tidak cukup hanya mengandalkan figur. Organisasi partai harus kuat,” pungkas Freddy.***
