JAKARTA, PROJO.or.id — Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi menilai isu ijazah yang menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berhasil menurunkan reputasi politik Gibran. Menurutnya, polemik tersebut lebih mencerminkan persaingan elite dalam perebutan kekuasaan daripada persoalan yang menjadi perhatian utama masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Budi Arie dalam podcast Unpacking Indonesia bersama Zulfan Lindan.
Budi Arie mengatakan, sejak awal PROJO telah memperkirakan bahwa setelah polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo mencuat, isu serupa akan diarahkan kepada Gibran.
“Sejak awal sudah kita antisipasi bahwa habis ijazah Pak Jokowi pasti ijazah Mas Gibran,” kata Budi Arie.
Ia menduga, sasaran politik di balik polemik tersebut adalah melemahkan posisi Gibran sejak dini. Menurutnya, usia Gibran yang masih muda dan potensinya dalam kepemimpinan nasional membuat Wakil Presiden itu menjadi figur yang diperhitungkan dalam politik masa depan Indonesia.
“Tujuannya apa? Kandidat paling serius pemimpin Indonesia masa depan kan Mas Gibran. Umurnya masih muda. Sehingga harus dari awal, dari muda, mesti didegradasi,” ujarnya.
Meski demikian, Budi Arie meyakini isu ijazah tidak akan efektif untuk menjatuhkan Gibran di mata masyarakat.
View this post on Instagram
Budi Arie: Isu Ijazah Bukan Isu Rakyat
Budi Arie membedakan polemik ijazah dengan persoalan yang menurutnya lebih langsung menyentuh kepentingan publik, seperti korupsi, penyalahgunaan proyek, dan pelanggaran terhadap keuangan negara.
Menurut dia, persoalan yang berkaitan dengan penggunaan uang negara dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat memiliki bobot berbeda dibandingkan polemik yang berpusat pada persaingan elite politik.
“Kalau isunya korupsi, isunya main proyek, isunya pelanggaran terhadap keuangan negara, itu pasti mati kalau ijazahnya apa,” ujar Budi Arie.
Ia kemudian menegaskan pandangannya bahwa isu ijazah lebih berkaitan dengan perebutan pengaruh dan posisi politik di kalangan elite.
“Isu ijazah ini bukan isu rakyat. Ini isu elite yang pengen berebut kekuasaan. Itu aja,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Budi Arie mengenai motif di balik polemik ijazah. Penilaian mengenai motif para pihak yang mengangkat isu tersebut tetap perlu dibedakan dari fakta yang dapat dibuktikan.
Gibran dan Dinamika Politik Masa Depan
Bagi Budi Arie, polemik ijazah perlu dilihat dalam konteks persaingan politik yang lebih luas. Ia menilai serangan terhadap Gibran tidak bisa dilepaskan dari posisi Wakil Presiden sebagai salah satu figur muda yang berpotensi memainkan peran penting dalam dinamika kepemimpinan nasional mendatang.
Namun, perdebatan politik mengenai seorang pejabat publik semestinya tetap dibedakan dari pemeriksaan faktual atas persoalan yang dipersoalkan. Kritik terhadap pejabat, termasuk terkait dokumen pendidikan, perlu dijawab melalui informasi dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi PROJO, pernyataan Budi Arie menegaskan pandangannya bahwa polemik ijazah tidak seharusnya mengaburkan persoalan yang lebih substantif bagi masyarakat, terutama pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan, dan penggunaan keuangan negara.
Dalam podcast tersebut, Budi Arie menyampaikan keyakinannya bahwa polemik ijazah tidak akan dengan sendirinya mendegradasi Gibran. Ia memandang pertarungan politik tidak cukup dinilai dari riuhnya isu yang berkembang di kalangan elite, tetapi juga dari persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.***
