Instruksi Tegas Presiden Prabowo: Bersihkan Institusi Sekarang, atau Saya Bersihkan!

JAKARTA, PROJO.or.id – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmen tanpa kompromi dalam menegakkan integritas di pemerintahan.

Dalam sebuah pernyataan terbaru, Kepala Negara memberikan peringatan keras kepada seluruh menteri dan kepala badan untuk segera melakukan “pembersihan” internal di instansi masing-masing dari segala bentuk penyimpangan.

Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan segan-segan mengambil tindakan langsung jika para pembantunya di kabinet gagal menertibkan jajarannya.

“Makanya saya, ke semua kawan-kawan di semua lembaga saya kasih tahu saja, you bersihkan dirimu atau you nanti akan dibersihkan,” tegas Presiden Prabowo dalam sebuah diskusi bersama jurnalis dan pakar (22/3/2026).

Apresiasi Langkah Cepat Para Menteri

Presiden mengungkapkan bahwa instruksi tersebut sudah mulai dijalankan oleh sejumlah menteri. Beliau memberikan apresiasi khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.

Meski dikenal memiliki perawakan yang lembut, Dody membuktikan ketegasannya dengan mencopot dua Direktur Jenderal (Dirjen) yang dinilai bermasalah.

“Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, Dody, orangnya kan baik, tapi kalau mau main-main, dia pecat dua dirjen,” lanjut Prabowo.

Fokus pada Reformasi Tata Kelola dan Pajak

Selain pembenahan personel, Presiden menyoroti pentingnya meritokrasi dan perbaikan tata kelola (governance). Praktik-praktik merugikan seperti penyelundupan, penipuan data, hingga under-invoicing menjadi target utama yang akan diberantas secara bertahap.

Upaya bersih-bersih ini diklaim mulai membuahkan hasil nyata, terutama di sektor penerimaan negara:

1. Kenaikan Pajak: Penerimaan pajak pada kuartal awal 2026 (Januari-Maret) dilaporkan naik signifikan hingga 30%.
2. Target Berikutnya: Presiden secara khusus membidik sektor Bea Cukai untuk menjadi sasaran pembersihan total selanjutnya.

Demi Kesejahteraan Rakyat
Di hadapan para pakar, Presiden Prabowo menekankan bahwa supremasi hukum adalah kunci utama.

Menurutnya, kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia harus dikelola dengan jujur agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat yang masih hidup dalam kekurangan.

“Jadi kalau ini kita berdayakan, kita bisa memberdayakan mereka dengan anggaran yang ada. Bisa bayangkan pertumbuhannya?” ujar Prabowo optimistis.

Langkah berani Presiden ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran anggaran negara, sehingga program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan rehabilitasi 300.000 sekolah dapat berjalan maksimal tanpa hambatan korupsi.***