PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai jawaban atas problem gizi nasional kini justru berdiri di atas panggung penuh paradoks. Ia seperti janji besar yang belum sepenuhnya menemukan nadanya.
Kasus Hendrik Irawan menjadi percikan yang menyulut perhatian publik. Video jogetnya yang viral, diduga sebagai ekspresi syukur atas penghasilan Rp6 juta per hari, bukan sekadar konten ringan.
Ia berubah menjadi simbol. Simbol tentang bagaimana sebuah kebijakan publik bisa dipersepsi sangat berbeda, tergantung dari mana publik memandangnya.
Sisi Mitra: Transparansi yang Tergelincir Waktu
Dari sudut pandang Hendrik, tidak ada yang sepenuhnya keliru. Angka Rp6 juta perhari itu merujuk pada skema dalam Petunjuk Teknis (Juknis), yang memang membuka ruang bagi mitra untuk mendapatkan keuntungan.
Dalam logika bisnis yang sehat, ini wajar. Bahkan bisa dibaca sebagai indikator bahwa program ini menggerakkan ekonomi lokal.
Ada kebanggaan yang terselip di sana. Bahwa ia bukan sekadar pelaku usaha, tetapi bagian dari ekosistem kebijakan strategis negara.
Namun di titik ini, persoalannya bukan lagi soal benar atau salah secara administratif, melainkan soal rasa. Transparansi yang kehilangan momentum bisa berubah menjadi bumerang persepsi.
Sisi Publik: Ketika Simbol Lebih Keras dari Angka
Di ruang publik, terutama media sosial, logika bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak hanya mengolah data, tetapi juga emosi.
Video joget itu, dalam konteks program yang masih menghadapi banyak kritik, terasa seperti nada yang sumbang di tengah orkestra yang belum selesai disetel.
Bagi banyak orang tua, terutama mereka yang setiap hari memeriksa isi kotak makan anaknya, video tersebut bukan hiburan.
Ia menjelma ironi. Ada jarak yang terasa ganjil antara klaim keberhasilan di satu sisi dan pengalaman sehari-hari di sisi lain.
Kualitas Menu vs Nafsu Margin
Gelombang kritik yang muncul bukan tanpa dasar. Di berbagai platform, testimoni bermunculan, membentuk semacam audit sosial yang spontan:
- Kualitas bahan yang dipertanyakan, dari sayuran yang tampak tidak segar hingga tekstur nasi yang kurang layak konsumsi.
- Porsi protein yang dianggap belum mencerminkan standar gizi ideal.
- Kekhawatiran bahwa orientasi keuntungan mulai menggeser prioritas utama program.
- Dan yang paling mengkhawatirkan, munculnya kasus keracunan makanan di beberapa daerah yang menjadi alarm keras bagi tata kelola program.
Di titik ini, MBG tidak lagi sekadar program distribusi makanan. Ia menjadi cermin tentang bagaimana negara mengelola kepercayaan publik.
Secara konsep, MBG adalah kebijakan yang tidak terbantahkan urgensinya. Ia menyentuh fondasi masa depan: kesehatan dan kualitas generasi berikutnya.
Namun justru karena itu, standar etik dan sensitivitas publik yang melekat padanya jauh lebih tinggi dibanding program biasa.
Ketika seorang mitra yang diduga terlihat merayakan keuntungan di ruang publik, sementara kualitas layanan masih dipertanyakan, yang muncul bukan apresiasi, melainkan retakan kepercayaan.
Bukan karena publik anti terhadap keuntungan, tetapi karena ada ekspektasi moral yang menyertai program ini.
Pemerintah dan para mitra perlu menyadari satu hal mendasar: ini bukan sekadar bisnis katering dalam skala besar. Ini adalah mandat sosial.
Di meja makan anak-anak, yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam juknis, tetapi masa depan yang sedang dibentuk perlahan.
Maka empati tidak bisa menjadi pelengkap. Ia harus hadir sejajar dengan efisiensi, akuntabilitas, dan keuntungan.
Sebab dalam kebijakan publik, persepsi bukan sekadar bayangan. Ia adalah realitas yang menentukan apakah sebuah program akan dipercaya, atau perlahan ditinggalkan.***
