MALANG, Mevin.ID – Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi, secara resmi membuka Konferensi Daerah (Konferda) PROJO Jawa Timur sekaligus melantik kepengurusan baru periode 2026–2031 di Hotel THE 1O1 Malang OJ, Minggu (12/4/2026).
Dalam forum tersebut, Budi Arie menginstruksikan transformasi besar organisasi menjadi gerakan rakyat yang dinamis.
Jawa Timur mencatatkan sejarah sebagai provinsi pertama yang menggelar Konferda dalam rangkaian konsolidasi nasional tahun ini. Agenda strategis ini dihadiri oleh perwakilan dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur serta unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Transformasi Menjadi Gerakan Rakyat
Dalam arahannya, Budi Arie menekankan bahwa PROJO tidak boleh terjebak dalam rutinitas organisasi kemasyarakatan (ormas) biasa. Di tengah ketidakpastian global, ia menuntut adaptasi dan pergerakan yang lebih masif.
“PROJO tidak boleh berhenti hanya sebagai ormas biasa. Kita harus bertransformasi menjadi sebuah Gerakan Rakyat yang dinamis dan berkelanjutan,” tegas Budi Arie di hadapan ratusan kader.
Ia mengingatkan bahwa marwah organisasi adalah melayani masyarakat. Oleh karena itu, prinsip “Setia di Garis Rakyat” harus menjadi napas perjuangan bagi seluruh pengurus dan anggota di Jawa Timur.
H. Muhamad Sholeh Terpilih Secara Aklamasi
Puncak acara Konferda ditandai dengan penetapan H. Muhamad Sholeh, SH., M.Si. sebagai Ketua DPD PROJO Jawa Timur masa bakti 2026–2031. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dan aklamasi, yang menunjukkan soliditas tinggi di internal PROJO Jatim.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Budi Arie Setiadi dengan didampingi Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Freddy Alex Damanik. Kehadiran elit DPP lainnya, seperti Wakil Ketua Umum Cahaya Sinaga dan Ketua OKK Fredy Prasetyo, mempertegas posisi tawar strategis Jawa Timur dalam peta politik nasional.
Menjadi Jangkar Stabilitas Nasional
Budi Arie juga berpesan agar pengurus yang baru dilantik mampu menjaga persatuan bangsa dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah.
“Di masa yang penuh tantangan ini, saya minta seluruh kader PROJO di Jawa Timur menjadi jangkar yang memperkuat stabilitas nasional. Projo adalah barometer politik yang lahir dari rakyat dan untuk rakyat,” tambahnya.
Kepengurusan DPD PROJO Jatim periode 2026–2031 kini diperkuat oleh berbagai bidang strategis, mulai dari penguatan UMKM, Pertanian, Media Komunikasi, hingga Ekonomi Kreatif dan Digital. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program kerja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.***
