Program MBG Harus Tepat Kalori dan Jujur Secara Biaya, Kenyang Saja Tidak Cukup

JAKARTA, PROJO.or.id – Bidang Kesehatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PROJO memberikan catatan strategis terkait implementasi program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

PROJO menekankan bahwa indikator keberhasilan program ini tidak boleh hanya berhenti pada tahap “anak sudah makan”, melainkan harus memenuhi standar kalori yang akurat, gizi yang realistis, serta penetapan skala prioritas yang tepat sasaran.

Ketua Bidang Kesehatan DPP PROJO, Leecarlo, menyatakan bahwa MBG adalah investasi besar bagi masa depan bangsa. Namun, dampaknya hanya akan maksimal jika dikelola dengan pendekatan ilmiah dan data yang jujur.

“Kita tidak hanya ingin anak-anak Indonesia kenyang. Kita ingin mereka tumbuh kuat, berpikir tajam, dan siap menghadapi masa depan. Itu hanya bisa dicapai jika kebijakan pangan kita tepat secara kalori, gizi, dan biaya,” ujar Leecarlo dalam keterangannya, Senin (6/4).

Analisis Kebutuhan Gizi vs Anggaran

Berdasarkan tinjauan kesehatan, makan siang ideal seharusnya menyumbang 30–35% kebutuhan energi harian anak. Untuk usia 6–9 tahun, dibutuhkan sekitar 400–600 kkal, sementara usia 10–12 tahun memerlukan 600–750 kkal dengan kandungan protein minimal 15–25 gram.

Leecarlo menyoroti adanya gap atau celah antara anggaran yang dialokasikan dengan kebutuhan riil bahan pangan di lapangan.

“Kebutuhan riil bahan pangan yang berkualitas adalah sekitar Rp9.000 hingga Rp15.000 per porsi. Sementara dalam implementasi saat ini, alokasi aktual untuk bahan pangan berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000,” ungkapnya.

Langkah Korektif dan Skala Prioritas PROJO

Guna memastikan program MBG memberikan dampak biologis maksimal dan tepat sasaran, DPP PROJO mengusulkan langkah-langkah korektif sebagai berikut:

1. Standar Minimal: Menetapkan standar kalori dan protein per porsi sebagai indikator utama kesuksesan.
2. Proporsi Anggaran: Meningkatkan alokasi dana yang benar-benar digunakan untuk belanja bahan makanan.
3. Penyesuaian Regional: Menyesuaikan biaya berdasarkan indeks harga pangan di masing-masing daerah agar terjadi keadilan nutrisi.
4. Optimasi Protein Lokal: Mengutamakan sumber protein lokal yang efisien seperti telur, tempe, dan ikan.
5. Skala Prioritas Berbasis Keadilan: Mengusulkan agar program MBG difokuskan pada daerah tertinggal, wilayah perbatasan, dan sekolah di kawasan pemukiman kumuh yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Sebaliknya, untuk sekolah-sekolah dengan fasilitas premium atau yang mayoritas muridnya berasal dari keluarga mampu, program ini dinilai tidak perlu diterapkan agar anggaran negara lebih efektif.

PROJO berkomitmen untuk terus mengawal agar Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi kebijakan yang berbasis data dan berkeadilan sosial, demi melahirkan generasi Indonesia Emas 2045 yang tangguh.***