Matematika di Balik Blusukan: Mengapa Jokowi Sulit Dihapus dari Sejarah

JAKARTA, PROJO.or.id – ​Selama sepuluh tahun terakhir, Pak Jokowi sering kali diterpa badai kritik dan hinaan. Mulai dari sebutan “planga-plongo” hingga tuduhan bahwa dirinya hanya sibuk dengan pencitraan tanpa hasil nyata.

Namun, bagi mereka yang memilih untuk menggunakan akal sehat, menjawab semua itu tidak perlu dengan kemarahan. Cukup dengan menyalakan kalkulator.

​Jika kita menilik kembali rentang waktu jabatan Presiden Jokowi dari 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2024, kita berbicara tentang 3.653 hari kalender yang penuh dengan ritme kerja yang konsisten.

Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut, terdapat lebih dari 2.048 titik kunjungan kerja yang dilakukan Presiden ke berbagai pelosok negeri. Jika angka ini dibagi dalam 522 minggu masa jabatan, maka rata-rata Presiden Jokowi melakukan hampir 4 titik kunjungan setiap minggunya.

Ini adalah ritme yang menuntut mobilitas luar biasa, dan itu baru mencakup kunjungan lapangan, belum termasuk rapat kabinet, sidang terbatas, hingga urusan diplomatik dan politik yang menyita waktu serta energi.

​Namun, angka kunjungan hanyalah pembuka dari narasi pembangunan yang lebih besar. Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2024, terungkap capaian infrastruktur yang masif: 366.000 kilometer jalan desa, 1.900 kilometer jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, serta pembangunan 50 pelabuhan dan bandara baru.

Jika kita membagi angka-angka ini ke dalam skala waktu sepuluh tahun, kita akan melihat produktivitas yang jarang dibayangkan sebelumnya. Bagi para elit di Jakarta, mungkin ini hanya angka di atas kertas.

Namun bagi warga di pelosok, jalan desa berarti lumpur yang berganti aspal, irigasi berarti harapan bagi petani untuk panen, dan konektivitas berarti akses yang lebih mudah menuju ekonomi yang lebih baik.

​Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada aspek sosial melalui berbagai program unggulan, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, hingga Program Prakerja yang menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah. Bukan hanya didukung oleh data di dalam negeri, pengakuan atas cara kerja Jokowi bahkan datang dari dunia internasional.

Diplomat senior Singapura, Kishore Mahbubani, dalam esainya The Genius of Jokowi, menyebut sang presiden telah membangun standar baru dalam tata kelola pemerintahan yang mampu menjembatani perpecahan dengan tetap memosisikan rakyat kecil sebagai fokus utama.

​Tentu, tidak ada presiden yang sempurna dan setiap kebijakan pemerintah tetap terbuka untuk dievaluasi secara kritis.

Kritik yang sehat adalah kritik yang mempertanyakan efektivitas, prioritas, dan dampak kebijakan. Namun, ketika kritik tersebut hanya dibungkus dalam kalimat kasar bahwa “Jokowi tidak kerja,” maka itu bukan lagi kritik, melainkan bentuk malas berpikir yang menolak data.

​Pada akhirnya, sejarah sepuluh tahun pemerintahan ini tidak bisa dihapuskan begitu saja oleh kebencian atau hinaan. Matematika pembangunan tidak memilih partai atau golongan; ia hanya bicara tentang angka dan realitas.

Ketika kalkulator sudah dinyalakan dan data telah dibuka, satu hal menjadi jelas: narasi tentang ketidakerjaan hanyalah sebuah kebisingan, sementara hasil pembangunan telah menjadi saksi bisu di sepanjang jalan, jembatan, dan bendungan yang berdiri di tanah air.***