Menyoal “Obsesi Politik” Elite Parpol dan Hak Konstitusional Pak Jokowi yang Tak Boleh Diamputasi

KEPUTUSAN  Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), untuk kembali turun ke tengah masyarakat dalam rangkaian safari nasionalnya di Provinsi Lampung rupanya masih menjadi “hantu” yang menakutkan bagi sebagian elite politik.

Alih-alih melihatnya sebagai hak demokratis seorang warga negara yang sah, sejumlah elite justru meresponsnya dengan sinisme akut, serangan verbal yang tidak elok, hingga tuduhan-tuduhan prematur mengenai Pemilu 2029.

Pernyataan keras Ketua DPP PDIP Guntur Romli yang menyerang aktivitas politik Pak Jokowi di Lampung—bahkan hingga menggunakan diksi yang merendahkan—menunjukkan sebuah anomali dalam kedewasaan berpolitik kita. Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar: Mengapa gerak-gerik seorang purnatugas kepala negara begitu dicemaskan, hingga hak-hak sipilnya seolah ingin diamputasi?

Hak Konstitusional yang Tidak Boleh Hilang Setelah Purnatugas

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Fredy Alex Damanik, apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini dilindungi sepenuhnya oleh konstitusi. Statusnya sebagai mantan presiden tidak seketika mencabut hak asasinya untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Mendampingi Kaesang Pangarep, mengenakan atribut Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan memberikan suntikan motivasi kepada kader-kader daerah adalah aktivitas politik yang terbuka, legal, dan sangat wajar. Di berbagai negara demokrasi maju, mantan kepala negara lazim menjadi political patron atau penasihat bagi partai politik tertentu. Menjadi aneh ketika di Indonesia, ruang aktualisasi diri ini justru dikooptasi oleh narasi kebencian.

“Kalau Pak Jokowi diam, dipersoalkan. Turun ke masyarakat, dipersoalkan. Bertemu rakyat, dipersoalkan. Memberikan semangat kepada kader partai, juga dipersoalkan. Pertanyaannya sederhana, apakah setelah tidak lagi menjadi Presiden, Pak Jokowi kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara?” — Fredy Alex Damanik, Sekjen DPP PROJO

Menolak Politik Prasangka dan Upaya Adu Domba

Tudingan bahwa safari nasional Pak Jokowi di pertengahan tahun 2026 ini adalah “kampanye dini” demi mempersiapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk Pemilu 2029 terasa sangat dipaksakan. Ini adalah bentuk politik prasangka, bukan politik berbasis fakta. Tahapan pemilu berikutnya bahkan belum dimulai, namun skenario-skenario fiktif sudah dibangun untuk memelihara sentimen negatif.

Lebih jauh lagi, ada bahaya laten yang tersirat dari narasi-narasi menyerang ini, yaitu upaya sistematis untuk mengadu domba antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi maupun Mas Wapres Gibran.

Publik hari ini sudah cerdas. Rakyat melihat dengan jelas bagaimana transisi dan kesinambungan pemerintahan berjalan dengan sangat harmonis. Upaya-upaya kecil untuk menciptakan keretakan di dalam koalisi pemerintahan demi syahwat politik kelompok tertentu, jelas tidak akan mendapat tempat di hati rakyat.

Saatnya Introspeksi, Bukan Mencari Kambing Hitam

Ada baiknya sebagian elite parpol yang hari ini sibuk menyerang Pak Jokowi mulai mengubah paradigma komunikasinya. Dinamika naik-turunnya kepercayaan publik terhadap sebuah partai politik tidak ditentukan oleh ke mana arah kaki seorang purnatugas melangkah, melainkan ditentukan oleh seberapa besar kerja nyata parpol tersebut untuk rakyat.

Menjadikan Pak Jokowi sebagai “kambing hitam” atas segala kebuntuan politik internal adalah strategi yang usang. Jika sebuah partai politik yakin dengan akar rumput dan ideologinya, mereka harus berani menghadapi kontestasi secara elegan, tanpa harus merasa terancam oleh aktivitas tokoh atau partai lain.

Sikap PROJO Jelas, kami memilih untuk tidak larut dalam riuh rendah politik permusuhan yang sengaja dipelihara ini. Fokus energi PROJO saat ini adalah tegak lurus mengawal keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran agar program-program kerakyatan dapat terealisasi secara maksimal.

Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang menawarkan gagasan, bukan demokrasi yang setiap hari sibuk mengejar bayang-bayang masa lalu. Sudah saatnya kita menyuguhkan politik yang mendidik bagi rakyat Indonesia.

Mengapa PDIP Begitu Reaktif terhadap Gerak-Gerik Pak Jokowi?

Jika dibedah secara mendalam dari kacamata komunikasi politik dan geopolitik nasional, sikap reaktif nan agresif yang ditunjukkan oleh sebagian elite PDIP terhadap gerak-gerik Pak Jokowi bukanlah dinamika biasa. Setidaknya ada tiga faktor utama yang melatarbelakangi mengapa bayang-bayang Pak Jokowi masih memicu kecemasan mendalam bagi mereka:

• Kecemasan terhadap Jokowi Effect dan Migrasi Basis Massa: PDIP sangat menyadari bahwa sebagian besar pemilih mereka dalam satu dekade terakhir melekat pada kekuatan personal brand Pak Jokowi, khususnya di wilayah rural dan daerah transmigrasi seperti Lampung. Ketika Pak Jokowi secara terbuka mengonsolidasikan massanya di bawah bendera baru, muncul kepanikan laten bahwa basis massa banteng di akar rumput akan bermigrasi secara masif ke PSI menjelang Pemilu 2029.

• Trauma Politik dan Luka Ideologis yang Belum Pulih: Secara historis, pemecatan formal Pak Jokowi oleh DPP PDIP pada akhir 2024 merupakan puncak keretakan hubungan. Serangan verbal yang menggunakan diksi sinis—seperti mengubah label “petugas partai” menjadi “jongos”—mencerminkan kemarahan ideologis yang belum tuntas atas apa yang mereka persepsikan sebagai pembangkangan politik trah Solo.

• Ketakutan terhadap Pelembagaan “Jokowisme 2.0”: Langkah awal Pak Jokowi menyisir daerah dibaca oleh PDIP sebagai ancaman eksistensial jangka panjang. Mereka khawatir safari nasional ini akan sukses membangun kemandirian politik penuh bagi trah Jokowi—melalui Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep di PSI—tanpa bergantung pada parpol tradisional besar. Hal inilah yang ditakutkan akan mengunci ruang gerak politik PDIP, baik sebagai kekuatan penyeimbang maupun dalam peta persaingan elektoral masa depan.***