AROMA biji kopi arabika yang baru digiling beradu dengan sisa hujan yang membasahi aspal Jalan Braga. Di salah satu sudut kedai kopi kecil yang terselip di antara bangunan bergaya kolonial, tiga orang mahasiswa sedang duduk melingkar.
Di hadapan mereka, tiga cangkir kopi yang sudah menyisakan ampas, menemani obrolan yang jauh lebih panas daripada suhu minuman itu sendiri.
Mereka adalah Rian, Sarah, dan Dito. Malam itu, Braga bukan sekadar tempat melepas penat dari tugas kuliah, melainkan ruang bedah untuk sebuah fenomena politik yang rasanya tak kunjung usai: isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang terus didaur ulang.
”Kalian sadar nggak sih? Isu ijazah ini sudah muncul sejak 2019. Artinya, selama tujuh tahun publik kita disuguhi komoditas yang sama terus-menerus,” ujar Rian, mahasiswa tingkat akhir, sambil menatap ampas kopinya dengan jengah.
“Bahkan kalau kita lihat perdebatan di acara diskusi televisi, isinya sangat tidak mendidik. Orang-orang di sana cuma teriak-teriak soal hal yang sama. Jujur, saya sudah bosan sekali melihatnya.”
Sarah, yang sedari tadi menyimak sambil menopang dagu, mengangguk setuju. Ia mencondongkan tubuhnya ke tengah meja.
“Karena dari awal perdebatan ini memang tidak ditujukan untuk mencari kebenaran hukum, Yan. Bahkan kalau nanti sudah ada putusan pengadilan yang inkracht sekalipun, saya yakin isu ini akan tetap dipelihara.”
”Dipelihara untuk apa?” tanya Dito.
”Supaya para pembenci Pak Jokowi tetap punya ‘bahan’ untuk bertahan sampai 2029,” jawab Sarah tegas.
“Ini adalah investasi jangka panjang untuk kepentingan politik. Mereka butuh narasi yang terus hidup agar kelompok ini tidak kehilangan arah dan tetap bisa dimanfaatkan secara politik saat momentumnya tepat nanti. Isunya tidak perlu benar, yang penting efektif merawat sentimen negatif.”
Dito menarik napas panjang, menatap ke arah jendela besar yang memperlihatkan lalu lalang pejalan kaki di Braga.
“Kita ini sudah masuk ke era di mana ‘suka atau tidak suka’ menjadi filter utama informasi. Bagi mereka, fakta valid pun akan ditolak, sementara informasi salah—asal mendukung sentimen mereka—akan diterima sebagai kebenaran mutlak. Angka 16-17% masyarakat yang percaya isu ini adalah segmen loyal yang memang sengaja disasar untuk terus diberi ‘asupan’ narasi agar tetap terjaga dalam posisi oposisi.”
Malam semakin larut. Jalan Braga perlahan mulai tenang. Di balik kepulan asap kopi dan temaram lampu jalanan, ketiga mahasiswa ini sampai pada satu kesimpulan yang membuat mereka tersenyum getir.
Pada akhirnya, isu ijazah hanyalah cangkang dari sebuah agenda manajemen persepsi yang jauh lebih besar. Perdebatan ini tidak akan pernah selesai melalui pembuktian formal karena memang tidak pernah diniatkan untuk selesai.
Bagi Rian, Sarah, dan Dito, memahami bahwa akar dari semua kebisingan yang sudah berlangsung tujuh tahun ini adalah soal preferensi politik—bukan soal validitas dokumen—adalah kunci utama agar mereka, sebagai generasi muda, tidak terjebak dalam arus disinformasi yang terus diproduksi secara sistematis.
Saat mereka beranjak berdiri dan melangkah keluar menuju dinginnya malam Braga, obrolan itu menjadi bekal. Kopi mungkin sudah habis, tapi nalar kritis mereka baru saja diisi ulang untuk tidak membiarkan diri terjebak dalam rutinitas kebohongan yang membosankan.***









![[SIARAN PERS] PROJO Sampaikan Pesan Jokowi terkait Kasus Roy-Tifa](https://projo.or.id/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-24-at-20.27.09-120x86.jpeg)


![[SIARAN PERS] PROJO Sampaikan Pesan Jokowi terkait Kasus Roy-Tifa](https://projo.or.id/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-24-at-20.27.09-350x250.jpeg)