JAKARTA, PROJO.or.id – Dewan Pimpinan Pusat PROJO menyambut positif langkah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan menerima berbagai masukan terkait kebijakan pemerintah.
Sikap keterbukaan tersebut terlihat saat Gibran menerima 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta di Istana Wakil Presiden, Senin (15/6/2026). Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi dan hasil kajian mengenai berbagai isu nasional.
Di hadapan mahasiswa, Gibran mengakui bahwa pemerintah masih memiliki berbagai kekurangan yang perlu terus diperbaiki bersama.
“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” kata Gibran.
Wapres juga menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan yang disampaikan secara konstruktif. Menurutnya, peran mahasiswa sebagai kelompok intelektual sangat penting dalam memberikan evaluasi terhadap berbagai kebijakan negara.
“Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi sejumlah regulasi, pembangunan wilayah tertinggal, hingga kondisi ekonomi nasional.
View this post on Instagram
Menanggapi pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal PROJO, Freddy Alex Damanik, menyatakan dukungannya terhadap ruang dialog yang dibuka oleh pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan aktif mahasiswa merupakan bagian penting dalam mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kepentingan rakyat.
“Keterlibatan aktif mahasiswa adalah elemen vital dalam pengawasan kebijakan negara. Pemerintah harus konsisten memperbaiki tata kelola program-program nasional agar tetap tepat sasaran, transparan, dan terhindar dari praktik korupsi yang merugikan rakyat,” ujar Freddy.
Ia menilai keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik dan masukan dari kalangan akademisi menjadi modal penting dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Menurut Freddy, dialog yang terbangun antara pemerintah dan mahasiswa tidak boleh berhenti pada tataran diskusi semata, melainkan harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“PROJO akan terus mengawal agar setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat menjadi bahan perbaikan nyata demi efektivitas pemerintahan serta terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik,” tegasnya.
Freddy menambahkan, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat sipil merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua Aksi BEM Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, mengapresiasi sikap Gibran yang dinilai terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa.
Menurut Abdi, hasil kajian dan tuntutan mahasiswa diterima dengan baik dan akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi pemerintah.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu contoh pentingnya komunikasi yang sehat antara pemerintah dan kalangan mahasiswa dalam menjaga kualitas demokrasi serta mendorong perbaikan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.***
![[ Siaran Pers ] PROJO Sebut Dialog Wapres Gibran-Mahasiswa Bukti Pemerintah Tidak Antikritik](https://projo.or.id/wp-content/uploads/2026/06/IMG_20260616_132700-75x75.jpg)
