Jokowi Milik Rakyat, Bangsa, dan Negara, Sekjen PROJO: Kita Harus Menghormati Hak Politik Setiap Orang

JAKARTA, PROJO.or.id – Isu mengenai bergabungnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke dalam struktur Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Ketua Dewan Pembina terus memicu dinamika politik nasional. Menanggapi sinyal kuat tersebut, Sekretaris Jenderal PROJO, Freddy Alex Damanik, memberikan pandangan strategisnya dalam merespons konstelasi politik pasca-kepresidenan menuju Pemilu 2029.

Pandangan tersebut disampaikan Fredy saat hadir sebagai narasumber dalam program dialog CNN Indonesia petang tadi, Selasa (16/6/2026), yang mengangkat tema “PSI Beri Sinyal Kuat [Jokowi] akan Jadi Ketua Dewan Pembina”. Dialog yang berlangsung bertepatan dengan hari libur nasional 1 Muharam ini juga menghadirkan Juru Bicara PDI Perjuangan, Ario Seno Bagasgoro.

Esensi Gagasan, Bukan Sekadar Jabatan

Dalam pemaparannya, Fredy Damanik menegaskan bahwa bagi PROJO, sosok Jokowi adalah tokoh bangsa yang posisinya berada di atas kepentingan taktis kepartaian. Jabatan formal di dalam partai politik tidak lebih krusial daripada keberlanjutan visi pembangunan yang telah diletakkan beliau selama ini.

“Bagi kami PROJO, Pak Jokowi ini kan milik rakyat, milik bangsa dan negara. Jadi kami melihatnya yang paling penting bukan jabatan apa yang akan dipegang Pak Jokowi, melainkan bagaimana gagasan dan semangat yang selama ini diperjuangkan beliau dapat terus berlanjut dalam pembangunan bangsa,” ujar Fredy.

Meski demikian, Fredy menghormati hak politik Jokowi jika nantinya resmi melangkah bersama PSI. Ia menekankan bahwa hal tersebut merupakan hak sepenuhnya dari seorang warga negara dan mantan kepala negara, dengan catatan harus membawa dampak positif bagi iklim demokrasi di tanah air.

“Kalau pun Pak Jokowi jadi Ketua Dewan Pembina PSI, menurut kami memang hal tersebut merupakan hak politik beliaulah sebagai warga negara, tokoh bangsa setelah tidak lagi menjadi presiden. Nah, sekali lagi yang harus dijaga adalah agar keberadaan beliau memberi nilai tambah bagi demokrasi, memperkuat kaderisasi politik, menghadirkan politik yang lebih dekat dengan rakyat,” tambahnya.

Catatan Tata Kelola Partai dan Keraguan Organisasional

Fredy tidak menampik bahwa secara elektoral dan organisatoris, masuknya nama Jokowi akan menjadi angin segar yang sangat menguntungkan bagi PSI. Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan besar berupa persepsi publik yang harus dijawab oleh PSI melalui tata kelola partai yang bersih dan transparan, terutama menyangkut isu meritokrasi.

Di sisi lain, Sekjen PROJO ini secara terbuka menyatakan adanya keraguan psikologis dan organisasional di internal terkait realisasi posisi tersebut, terutama jika melihat compositional kepemimpinan PSI saat ini di mana Kaesang Pangarep masih menjabat sebagai Ketua Umum.

“Kami sebetulnya masih ragu, jujur kami PROJO masih ragu Pak Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Karena Mas Kaesang kan masih Ketua Umum. Bagi kami ini harusnya menjadi hambatan kepada Pak Jokowi kalau beliau menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Kecuali Mas Kaesang misalnya tidak menjadi Ketua Umum PSI lagi, beliau menjadi Ketua Dewan Pembina, Pak Jokowinya tentu ini menjadi lebih baik. Tetapi kalau Mas Kaesang masih Ketua Umum, kami jujur masih ragu Pak Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI,” ungkap Fredy secara blak-blakan.

Fredy menilai wajar apabila PSI saat ini gencar menggaungkan klaim atau narasi kedekatan tersebut ke ruang publik, mengingat setiap partai memiliki kepentingan strategis untuk mendongkrak elektabilitas dan memperkuat persepsi positif di masyarakat.

Kunjungan Daerah: Merawat Kedekatan Emosional dengan Rakyat

Terkait sorotan tajam mengenai aktivitas Jokowi yang aktif turun ke sejumlah daerah dalam dua pekan terakhir—termasuk rencana kunjungan ke Lampung pada akhir Juni ini—Fredy menepis anggapan bahwa agenda tersebut merupakan langkah taktis verifikasi kepengurusan daerah PSI ataupun pemanasan mesin politik menuju Pemilu 2029 untuk Gibran Rakabuming Raka.

Fredy mengonfirmasi bahwa dalam kunjungan lapangan tersebut, Jokowi memang didampingi oleh elemen relawan serta sebagian kader PSI di tingkat lokal, namun hal itu adalah bagian dari silaturahmi tokoh bangsa yang lumrah terjadi dalam alam demokrasi.

“Per hari ini belum ada berbicara tentang 2029, belum ada deklarasi-deklarasi politik apa pun. Termasuk untuk Mas Gibran, dinamika masih sangat jauh. Belum tentu juga Mas Gibran nanti maju dalam Pilpres 2029 menjadi apa pun itu. Jadi masih terlalu dini kalau kita asosiasikan atau kita persepsikan kunjungan Pak Jokowi ke daerah-daerah itu untuk Pilpres ataupun Pileg 2029,” tegas Fredy.

Bagi PROJO, esensi utama dari konsistensi Jokowi menyapa masyarakat di daerah pasca-purnatugas adalah cerminan dari model politik modern yang tidak melulu bersandar pada kekuasaan formal, melainkan pada ikatan emosional yang kuat dengan rakyat.

“Politik modern yang hari ini kita percayai adalah tidak hanya semata-mata jabatan atau kekuasaan, tetapi adalah kedekatan emosional dengan rakyat itu. Itu yang perlu dijalin dan terus-menerus tidak akan lekang oleh waktu,” pungkasnya menyudahi dialog.***